Muhadjir Sebut Ada 4 Pemda yang Pulangkan WNI Cina Tanpa Koordinasi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut ada empat Pemerintah Daerah (Pemda) yang memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Cina tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Namun Muhadjir tak mau membeberkan pemerintah daerah mana saja yang memulangkan WNI tanpa koordinasi. Ia hanya membocorkan salah satu daerah saja, yakni Kabupaten Lumajang

"Sudah ada empat [Pemda] yang teramati. Pemerintah daerah tesebut atas inisiatif sendiri memanggil putra daerahnya untuk kembali ke Indonesia tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat," kata dia di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (10/2/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menjelaskan kebanyakan WNI yang dipulangkan sendiri merupakan mahasiswa yang sedang melancarkan studi di Cina. Mereka, kata Muhadjir, kuliah hasil beasiswa dari Pemda setempat.

Namun berdasarkan pengakuan keempat Pemda itu kata Muhadjir, WNI yang dipulangkan itu tidak terpapar virus corona. Pasalnya, lokasi WNI tersebut berada jauh dari pusat penyebaran virus di Kota Wuhan, Provinsi Hubei.

Meski demikian, menurutnya tindakan yang dilakukan oleh keempat Pemda itu tetap menyalahi prosedur yang diberlakukan pemerintah pusat.

Pasalnya, semenjak perkembangan virus corona, pemerintah mesti melakukan serangkaian proses. Mulai dari evakuasi hingga observasi selama 14 hari di tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga.

"Kami kan sudah memberikan warning bahwa semua yang 2 minggu minimum berasal dari daratan Cina, baik WNI atau warga negara asing yang sebelum masuk Indonesia pernah berada di daratan Cina. Itu harus oleh pemerintah pusat," terangnya.

Lantaran itu lah, Muhadjir meminta kepada seluruh Pemda untuk tidak berinisiatif sendiri memulangkan WNI dari Cina ke Indonesia tanpa koordinasi ke Pemerintah Pusat.

Pemberitahuan itu bisa melalui kementerian kesehatan (Kemenkes) atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Kementerian/Lembaga yang berwenang.

"Boleh lah kalau Pemda sudah punya tempat untuk melakukan observasi, sudah memadai. Tapi, alangkah baiknya kalau itu juga harus melalui pemeriksaan observasi di tingkat pusat dulu sebelum mereka kembali ke kampung halamannya," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait WABAH VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan