tirto.id - Pada 24 Maret 2019 lalu, Presiden Jokowi meresmikan Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Pembangunan MRT di ibukota ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas transportasi umum dan mengurangi kemacetan di Jakarta.
MRT Jakarta diproyeksikan dapat mengangkut 173.000 orang per hari (pada tahun pertama operasi) dan meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, MRT juga diasumsikan dapat mengurangi emisi CO2 dari pembakaran BBM kendaraan sebanyak 30.000 ton hingga 2020.
Sebelum MRT, pemerintah Indonesia membangun dan membenahi transportasi umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Transjakarta atau sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) beroperasi sejak 2004. Juga Kereta Rel Listrik (KRL) dengan rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 1 juta pengguna pada hari kerja per Juni 2018.
Namun, moda transportasi di Jakarta belum juga cukup. Sebagai contoh, pemerintah perlu menambah jumlah koridor Transjakarta, sebab 13 koridor tersebut tidak cukup untuk mengakomodasi 400 ribu sampai 600 ribu penumpang per hari pada Januari 2019.
Macet: Rugi Hingga Triliunan
Total perjalanan di Jabodetabek sepanjang 2015 tercatat ada 47,5 juta perjalanan/hari. Sekitar 50 persen di antaranya merupakan perjalanan dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta.
Sementara itu, perjalanan di dalam Jakarta sendiri hanya 40 persen. Tingginya jumlah perjalanan tersebut diwadahi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar waktu perjalanan tidak terlalu lama.
Pasalnya, durasi mayoritas masyarakat Jakarta terlampau lama. Sebab utamanya adalah macet. TomTom Traffic Index merilis data kemacetan di Jakarta. Dalam situsnya, Jakarta masuk dalam daftar kota termacet di dunia. Data yang diambil pada 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB memperlihatkan bahwa kemacetan di Jakarta menambah waktu tempuh perjalanan hingga 58 persen.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan Bappenas dampak dari kemacetan di Jabodetabek ini adalah kerugian mencapai Rp65 triliun di tiap tahun. Namun angka itu lantas dikoreksi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, angka kerugian akibat macet saat ini sudah menembus Rp100 triliun. “Ketika rapat tertutup dimulai dan teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi wapres [Jusuf Kalla], dan dengan kami juga angkanya sama, yakni Rp100 triliun. Bukan Rp65 triliun lagi,” tutur Anies seperti dilaporkan Tirto.
Upaya Mengatasi Kemacetan
Soal perkembangan sektor transportasi publik di DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan mencatat pengguna jasa transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya saat ini baru mencapai 40 persen atau sekitar 4,2 juta penduduk dari 10,37 juta jiwa penduduk per akhir 2017 (BPS, 2018) (PDF).
Terkait soal ini, pemerintah telah membangun infrastruktur dan menyiapkan moda transportasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitar. Berikut ini adalah tabel beberapa moda transportasi di Jakarta sebelum adanya MRT. Dari enam moda transportasi, dua di antaranya disubsidi oleh pemerintah, yaitu KRL (Commuter Line) dan Transjakarta (BRT).
Selain harga tiketnya lebih terjangkau, kedua transportasi tersebut memiliki keunggulan: waktu tempuh yang cenderung lebih pendek ketimbang moda transportasi lainnya. Dua moda tersebut punya jalur khusus, sehingga cenderung tak terjebak macet.
Upaya menekan biaya transportasi gencar dilakukan pemerintah. Dengan memberi pilihan transportasi yang tergolong terjangkau, orang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Pasalnya, rata-rata pengeluaran masyarakat Jakarta untuk transportasi terbilang cukup tinggi.
Pada 2017, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan survei mengenai rata-rata pengeluaran untuk transportasi di Jabodetabek. Survei menemukan bahwa pengeluaran transportasi bulanan adalah sekitar $102.75 selama 25 hari.
Angka ini kemudian dibandingkan dengan rata-rata pemasukan bulanan masyarakat di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada 2016. Hasilnya, persentase pengeluaran transportasi per bulan adalah sebesar 18 persen dari total pemasukan bulanan.
Mobilisasi penting bagi masyarakat perkotaan modern karena mempengaruhi produktivitas warganya. Maka, meski banyak menuai pro dan kontra, tarif MRT Jakarta ditetapkan terjangkau. Tarif MRT Jakarta dihitung berdasarkan jarak.
Tarif awalan saat memasuki stasiun adalah Rp3 ribu. Sementara itu, tarif antar-stasiun Rp1 ribu. Tarif untuk menempuh dari ujung jalur ke ujung lainnya, yakni dari Lebak Bulus, hingga Bundaran HI, adalah Rp14 ribu.
Editor: Maulida Sri Handayani
