Menuju konten utama

Pramono Dukung Wacana Perluasan MRT Hingga Tangerang & Bekasi

Pramono Anung menjelaskan perluasan rute MRT Jakarta harus tetap melalui persetujuan pemerintah pusat

Pramono Dukung Wacana Perluasan MRT Hingga Tangerang & Bekasi
Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, memberikan keterangannya kepada para awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025). tirto.id/Naufal Majid

tirto.id - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung, mendukung wacana perluasan rute moda transportasi MRT Jakarta hingga ke wilayah Tangerang dan Bekasi.

Pramono mengatakan ia setuju dengan wacana Gubernur Banten, Andra Soni, untuk memperluas rute MRT hingga kawasan Banten. Bahkan, Pramono berharap nantinya rute MRT juga dapat diperluas hingga kawasan Bekasi.

“Kalau memang ini menjadi keinginan Gubernur Banten, diperpanjang, secara prinsip saya pasti setuju. Kenapa setuju? Makin panjang lintasannya, itu akan membuat Transjabodetabeknya makin jalan. Sehingga orang-orang yang, bahkan kalau perlu sampai Bekasi pun enggak apa-apa,” ujar Pramono kepada para wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, Pramono menjelaskan perluasan rute MRT Jakarta tersebut harus tetap melalui persetujuan pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini kewenangan terhadap MRT terbagi menjadi 51 persen bagi Pemprov Jakarta, dan 49 persen untuk pemerintah pusat.

“Jadi untuk MRT itu, sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagian menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta 51 persen, pusat itu 49 persen,” kata Pramono.

Bagi Pramono, apabila rute MRT diperpanjang, nantinya hal tersebut akan membuat warga yang tinggal di sekitar Jakarta semakin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan begitu, kemacetan di Jakarta dapat terurai.

“Bahkan kalau orang-orang di Tangerang, Tangerang Selatan, mereka mau menggunakan MRT, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, itu sangat menolong mengurangi kemacetan di Jakarta,” terang Pramono.

Dengan begitu, Pramono mendukung penuh wacana perluasan rute tersebut. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih harus melalui kajian mendalam antara Pemprov Jakarta, pemerintah pusat, dan Pemprov Banten.

“Sehingga dengan demikian, secara prinsip pasti kami dukung, tetapi secara ekonomi memang harus dikaji mendalam antara pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta dan Pemerintah Banten,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PEMPROV JAKARTA atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto