tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko membenarkan tentang rencana pertemuan sekjen parpol untuk membubarkan TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurutnya, koalisi yang ada saat ini sudah terbangun dengan baik dan menyebutkan KIK sebagai koalisi plus-plus.
"Sampai saat ini kita masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan, begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus, koalisi plus-plus juga bisa," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Moeldoko tidak menjelaskan spesifik tentang maksud koalisi plus-plus. Tetapi, ia meyakini ada plus tanpa menyebut besaran plus tersebut.
"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun, saya kira tambahan lagi itu plus. Cuma plusnya berapa, nanti kita lihat," ujar Moeldoko.
Ia menyatakan, pertemuan nanti juga membahas kemungkinan pihak lain bergabung ke dalam Koalisi Jokowi di periode kedua.
Namun, Moeldoko enggan menjawab apakah koalisi akan solid bila partai di luar koalisi bergabung ke pemerintah. Ia mengatakan, situasi politik dinamis sehingga perlu melihat kembali masa depan.
Moeldoko juga tidak secara spesifik mengatakan sudah ada pembahasan politik di internal TKN tentang manuver partai TKN berbicara dengan oposisi.
"Bisa berkembang ke sana. Bisa saja, karena politik dinamis sehingga bisa ke arah sana," ucapnya.
Koalisi Indonesia Kerja akan melakukan pertemuan para sekjen pada Jumat (26/7/2019) di restoran Seribu Rasa, Jakarta. Pertemuan yang digelar pukul 16.00 WIB akan mengagendakan pembubaran Koalisi Indonesia Kerja dalam pemenangan Pilpres 2019.
“Tugas utama TKN KIK adalah memenangkan Capres & Cawapres Paslon 01, dan alhamdulillah telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, secara De facto-karena tugas telah selesai, maka TKN KIK dibubarkan. Agar juga “selesai” secara De jure," kata Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2019).
Verry mengatakan, semua kembali ke parpol atau ormas masing-masing walaupun tetap mendukung dan mengawal secara kritis terhadap jalannya pemerintahan ke depan.
Namun, untuk penentuan format dukungan dan lain-lain dikembalikan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. TKN menunggu arahan presiden dan wakil presiden terpilih setelah pemenangan.
"Penugasan selanjutnya dalam format lain untuk mendukung pemerintahan, tentu saja menunggu arahan Presiden & Wakil Presiden 2019-2024, Pak Jokowi dan Romo Kyai Ma’ruf Amin," kata pria yang juga Sekjen PKP Indonesia itu.
Verry menerangkan, selain para sekjen parpol, agenda tersebut dihadiri pula para petinggi KIK, yakni Ketua KIK Erick Thohir, para wakil ketua KIK, Bendahara & Wakil Bendahara, Direktur & Wakil Direktur, Koordinator Pemenangan Pemilu Parpol, Juru Bicara dan Koordinator Penugasan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
