tirto.id - Mirgant Care mempertanyakan menurunnya jumlah pemilih WNI yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri di Johor Baru, Malaysia. Lembaga ini juga menemukan data ganda di negara bersangkutan.
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, DPT Luar Negeri di Malaysia hanya berjumlah 1,7 juta. Padahal, pada Pemilu 2014 dan 2019 jumlahnya di atas 2 juta. Wahyu mengatakan data itu mereka akses langsung dari website PPLN Johor Baru.
"Ini memang ironi, yang kami temukan di Pemilu 2014 dan 2019 itu angkanya di atas 2 juta. Itupun sebenarnya masih berselisih jauh dengan angka yang sebenarnya," kata Wahyu di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).
Namun, Migrant Care juga tidak memiliki angka yang pasti tentang jumlah WNI di luar negeri.
"Jadi, hanya Tuhan yang tahu angka pastinya," ucap Wahyu.
Kendati tak mendapatkan angka pasti, kata Wahyu, lembaganya mengkaji data milik World Bank untuk jumlah WNI di luar ngeri. Mirgant Care juga mengompilasikan data milik Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI.
"Kami sudah melakukan kajian. Jadi, kalau menurut World Bank itu 9 juta WNI yang di luar negeri. Kalau data yang dikompilasi oleh Kemenaker, Kemenlu, BP2MI itu hampir sama 6,5 juta," tutur Wahyu.
Menurut Wahyu, Bank Indonesia setiap bulan merilis jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam kaitannya remittance (pengiriman uang).
"Jadi, memang ini juga menjadi agenda yang lebih lanjut adalah verifikasi aktual warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga menjadi basis data untuk pemilu atau DPT LN," ujar Wahyu.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Migran Care, Trisna Dwi Yuni, mengatakan pihaknya mendapatkan beberapa data yang diunggah dalam satu data di website PPLN masing-masing negara.
Trisna mengatakan ihwal data milik KPU di Johor Baru yang sudah terunggah tidak punya satu standar bagaimana data itu dikutip dan disebarluaskan. Misalnya, kata dia, metode pemungutan suara, jenis kelamin, dan nomor TPS.
"Namun, di daftar Johor Baru kita bisa mendapatkan alamat. Kita bisa melihat alamatnya Johor Baru dan usia. Nah, ini makin memperkuat kami bahwa ini data memang benar-benar ganda dan namanya juga spesifik," kata Trisna.
Menurut Trisna, KPU tidak punya satu standar operasional prosedur mengenai bagaimana mengeluarkan data pemilih dalam satu daftar pemilih tetap.
Perihal data pekerja migran, terangnya, lembaganya tidak punya kesesuaian data pada kementerian di luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Ini selalu jadi pekerjaan rumah yang terus berulang setiap proses pemilihan umum. Bagi saya, semua sektor, kementerian dan lembaga harus saling bahu membahu untuk memperbaiki data pekerja migran terutama dalam pemilu," tutup Trisna.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
