METI Sarankan Calon Presiden Terpilih Tak Bergantung pada PLTU

tirto.id - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyatakan presiden terpilih pada Pemilu 2019 perlu mengkaji ulang ketergantungan energi Indonesia pada pembangkit listrik tenaga uap (PTLU).

Direktur Eksekutif METI, Paul Butarbutar mengingatkan potensi masalah yang dapat terjadi bila pemerintah terus memaksakan pemanfaatan PLTU.

Menurutnya, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah dihantui risiko kesulitan pendanaan. Terutama proyek yang baru akan mengajukan akses pinjaman ke luar negeri.

“Saya yakin mereka akan kesulitan mendapatkan pendanaan karena ada hambatan pembiayaan internasional,” ucap Paul dalam konferensi pers “Menjelang Debat Calon Presiden: Mau Dibawa ke Mana Energi Terbarukan” di Bakoel Coffee Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Anggota METI, Fabby Tumiwa menambahkan, negara-negara dunia telah mulai membatasi pemberian pinjaman untuk proyek yang berbasis fosil seperti misalnya batu bara.

Fabby menuturkan saat ini isu perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia internasional. Karena itu, ia tidak heran bila negara-negara seperti Singapura, Jepang, Jerman sudah menyetop pembiayaan proyek energi berbasis batu bara.

Sementara itu, pemanfaatan EBT yang dijadikan prioritas masih berupa pemanfaatan bio energi ketimbang menyentuh potensi kekayaan alam Indonesia seperti panas bumi yang mencapai 40 persen cadangan dunia.

“Sekarang semakin sedikit bank-bank di negara asing yang mau membiayai PLTU batu bara. Duitnya lari ke mana? Ke energi terbarukan,” ucap Fabby yang juga merupakan Direktur Eksekutif IESR ini.

Debat pilpres 2019 nanti akan berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari mendatang. Dalam debat tersebut, kedua kandidat capres yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan beradu gagasan tentang tema Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan juga Infrastruktur.