tirto.id - Prabowo Subianto mengenalkan calon menteri yang bakal membantunya jika terpilih sebagai presiden periode 2019-2024. Dia mengumumkan itu saat berkampanye di Bandung, Jawa Barat, pekan lalu.
Beberapa nama yang disebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo melangkah lebih jauh dengan menyebut kuota menteri per partai pendukung. PAN, katanya, akan mendapatkan tujuh kursi menteri, sementara PKS dapat enam.
Sementara jatah kursi untuk Partai Demorat dan Berkarya, yang juga ada dalam koalisi, masih dibahas. Pun dengan Gerindra, yang merupakan motor utama partai pendukung Prabowo.
"Kami sudah sepakat ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS. Partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas," paparnya.
Positif & Negatif
Menyebut nama calon menteri sebelum terpilih adalah praktik yang relatif baru di Indonesia. Biasanya nama calon menteri mulai berseliweran ketika pemilihan selesai dan pemenang definitif telah ditetapkan.
Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, apa yang dilakukan Prabowo seperti dua sisi koin. Dia membawa dampak positif, tapi juga negatif.
Positifnya, kata Ujang, adalah transparansi. Masyarakat bisa melihat langsung nama-nama yang akan menjadi menteri. Dan itu adalah nilai tambah bagi kandidat jika memang yang muncul dianggap kompeten. Apalagi penyebutan nama disertai pos kementerian yang akan ditempati.
"Ini memang strategi BPN (Badan Pemenangan Nasional, tim kampanyenya Prabowo-Sandiaga) untuk meraih simpati," kata Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (2/4/2019).
Sementara sisi negatifnya adalah jika kemudian masyarakat menilai nama yang muncul tak kompeten.
"Jangan sampai nama-nama yang disebutkan justru disimpan dan ditempatkan ke tempat yang salah, atau di kementerian yang salah," kata Ujang.
Sisi negatif lain adalah jika nama yang muncul kebanyakan merupakan elite partai, bukan kalangan profesional. Ini akan membuat masyarakat merasa penyebutan nama calon menteri sekadar 'politik bagi-bagi kursi'.
"Masyarakat disuguhkan politik dagang sapi. Bagi-bagi jabatan dan kekuasaan," lanjutnya.
Upaya BPN Bangun Kepercayaan Publik
Apa yang dikatakan Ujang sedikit banyak dikonfirmasi juru bicara BPN, Ferdinand Huatahaen. Ia mengatakan penyebutan nama-nama calon menteri memang upaya membangun kepercayaan publik.
"Jadi istilahnya kami tidak ingin menjual kucing di dalam karung. Kami ingin menjual kucing yang kelihatan belangnya, ekornya, meong-nya, kukunya. Kira-kira seperti itu," kata Ferdinand.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat tak hanya memilih Prabowo-Sandiaga, tapi juga memilih kabinet.
Sementara Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad menepis kritik yang mempersoalkan kecenderungan jabatan untuk partai koalisi dan kurangnya kalangan profesional mengisi jabatan itu.
Ia bilang kalau yang disebutkan itu hanya sebagian. Sebagian lagi, yang jumlahnya lebih banyak, akan diisi kalangan profesional.
"Kami akan kasih lihat bahwa dari parpol itu justru enggak banyak. Malah nanti akan banyak yang dari profesional," Dasco meyakinkan.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, punya pendapat lain terkait pernyataan Prabowo dan Hashim. Menurutnya ini semata upaya Prabowo dan Hashim, juga Gerindra, agar koalisi tetap solid.
"Kenapa? Karena selama ini kita lihat koalisi mereka belum sepenuhnya menunjukkan soliditas, terutama misalnya pernyataan AHY yang seperti membebaskan kader Demokrat untuk memilih [siapa capres yang mereka suka]," kata Ace di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
"Ada insentif koalisi yang akan mereka dapatkan kalau secara sungguh-sungguh berkampanye dan serius mendukung 02," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
