Menyelisik Luas Jawa Tengah yang Lebih Besar dari Malaysia

tirto.id - Pada debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (18/1) malam, calon presiden (capres) Jokowi menyampaikan politik berbiaya tinggi dapat diatasi dengan prinsip rekrutmen berbasis kompetensi. Menanggapi itu, Prabowo Subianto, capres rival Jokowi, mengatakan langkah yang lebih praktis, konkret, dan segera diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang begitu besar," ujar Prabowo.

Ucapan Prabowo soal "Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia" disambar pelbagai media. Kebenaran informasi tersebut dikulik. Hasilnya, data menunjukkan luas wilayah Malaysia lebih besar daripada Jawa Tengah; bukan sebaliknya.

Prabowo keliru. Namun, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak berdalih ucapan capresnya mesti dipahami menggunakan majas hiperbola - menyatakan sesuatu secara berlebihan.

"Maksud Pak Prabowo adalah ingin membandingkan penduduk dan kapasitas, tidak membandingkan apple to apple, ini hiperbola saja, majas," kata Dahnil seusai debat perdana selesai kepada Tirto.

Luas Jawa Tengah yang Dilansir Media

Terlepas dari keengganan kubu Prabowo-Sandiaga mengakui kesalahan yang dilakukan capresnya, data luas wilayah Jawa Tengah (Jateng) yang dilansir media juga perlu dibaca secara kritis. Saya menemukan setidaknya sepuluh portal berita daring mengulik luas Jateng untuk kemudian dibandingkan dengan luas Malaysia dalam rangka menguji kebenaran pernyataan Prabowo.

Dua portal menyebut luas Jateng sebesar 32.544 km persegi (Tirto dan CNN Indonesia).

Tujuh lainnya menyebut luas Jateng sebesar 32.544,12 km persegi (Tempo.co, Liputan6.com, Vivanews.co.id, Suara.com, Kompas.com, Dream.co.id, dan Timesindonesia.co.id).

Sementara itu, satu kanal menyatakan luas Jateng 32.800,69 km persegi (Catatan Najwa X Tirto).

Meskipun sepuluh portal berita daring tersebut tampak mengacu ke data luas Jateng yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), keterangan sumber yang mereka tulis berbeda.

Enam media menulis "Badan Pusat Statistik" atau "BPS" sebagai acuan (Tempo.co, Tirto, Kompas.com, Timesindonesia.co.id, CNN Indonesia, dan Catatan Najwa X Tirto). Di sini terlihat, meskipun mereka sama-sama mengacu "BPS", angka luas Jateng yang dilansir berbeda.

Sumber tiga media lainnya ialah "Badan Pusat Statistik Jawa Tengah" (Liputan6.com, Vivanews.co.id, dan Suara.com). Ketiganya sama-sama melansir angka luas Jateng sebesar 32.544,12 km persegi. Sementara itu, satu media mengacu ke media lain (Dream.co.id ke Liputan6.com).

Berapa Luas Jawa Tengah Sebenarnya?

Hampir semua portal tidak menyematkan tautan sumber yang diacu sehingga uji kesesuaian angka yang dilansir dengan yang tercantum dalam sumber saya lakukan dengan menelusuri situsweb BPS dan BPS Jateng. Data luas provinsi ada di kanal Sosial-Kependudukan bagian Geografi.

Di situsweb BPS, ada tabel "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016" (pemutakhiran terakhir: 21 November 2017). Di situ disebutkan bahwa luas Jateng pada 2016 sebesar 32.800,69 km persegi. Angka dan sumber yang sama, dalam hal ini "BPS", disebutkan hanya oleh Catatan Najwa X Tirto. Namun, kanal itu tidak menuliskan tahun luas yang diacu.

Sedangkan di situsweb BPS Jateng, ada tabel "Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 - 2017" (pemutakhiran terakhir: 23 Oktober 2018). Di situ disebutkan luas Jateng pada 2017 sebesar 32.544,12 km persegi. Yang membeberkan luas Jateng serta tahun yang diacu sama dengan itu hanyalah Liputan6.com.

Mengapa BPS dan BPS Jateng Berbeda?

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Integrasi Statistik BPS Alfatihah Reno mengatakan angka luas provinsi yang ada di tabel "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2015" mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 56/2015.

"BPS tidak mengukur sendiri luas wilayah masing-masing daerah karena tidak memiliki kewenangan itu," ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (18/1).

Dia pun tidak memungkiri apabila lembaga lain, termasuk BPS daerah, mencantumkan angka luas yang berbeda untuk wilayah yang sama. BPS DKI Jakarta, misalnya, mencantumkan di Jakarta Dalam Angka 2018 (2018) bahwa luas provinsi tersebut pada 2017 sebesar 662,33 km persegi. Angka itu mengacu pada Surat Keputusan Gubernur 171/2007.

"Karena beda-beda ini, kami mah pokoknya ada acuannya," ujar Alfatihah yang sebelumnya pernah bertugas di BPS DKI Jakarta.

Hal serupa juga diakui BPS Jateng. Kepala Seksi Layanan Diseminasi Statistik BPS Jateng Rio Basunindya Gunawan mengatakan BPS Jateng mengacu ke data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jateng untuk luas provinsi Jateng.

"Selama ini kami sepertinya serentak ada kesepakatan mengacunya ke Kanwil BPN ini. Lembaga yang sah mengeluarkan luas lahan itu BPN," ujar Rio, Jumat (18/1), kepada Tirto.

Dia juga mengatakan luas wilayah provinsi dapat berubah. "Itu memungkinkan, biasanya ada pemekaran wilayah atau pengukuran ulang," kata Rio.

Pada tabel unggahan BPS, luas Jateng pada 2006 sebesar 32.799,71 km persegi. Namun, pada 2007, luas provinsi yang kini dipimpin Ganjar Pranowo ini menjadi 32.800,69. Angka yang terakhir itu tidak berubah hingga 2016.

Oleh karena itu, penyebutan tahun luas yang diacu menjadi penting. Ada kemungkinan jika beda tahun yang diacu, beda pula luas wilayahnya.

Bukan Cuma Data Yang Penting

Ahmad Riqqi, pengajar di program studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan ada beragam cara mengukur luas suatu wilayah. Cara berbeda bisa menghasilkan angka yang berbeda.

"Secara umum ada dua cara. Bisa dilakukan pengukuran di lapangan, bisa pakai GPS, atau pita ukur. Kedua, bisa pakai kartometrik, mengukur di atas peta," ujar Ahmad saat dihubungi Tirto, Jumat (18/1).

Ahmad menjelaskan peta yang banyak digunakan sekarang berbentuk digital. Kualitas peta digital ini juga berbeda-beda, misalnya skala yang digunakan.

"Skala beda, metode menghitung luasnya sama, keluarnya bisa beda. Skala sama, metode berbeda, keluarnya bisa berbeda," ujar Ahmad.

Dengan demikian, sumber data yang diacu para penguji omongan politikus bukan hanya tidak boleh tidak kredibel, tapi juga mesti dicantumkan secara jelas. Tidak bisa lagi menuliskan "BPS" apabila data diacu adalah BPS Jateng. Dua lembaga sangat mungkin mengeluarkan angka berbeda untuk satu unit pengukuran serupa.

Menguji ucapan politikus diperlukan untuk menjaga nalar publik dan meluruskan kewarasan politikus itu sendiri. Yang tidak kalah penting: di era ketika jargon jurnalisme data kencang bergema, data saja tampaknya tidak cukup untuk bercerita. Melalui proses apa data tersebut muncul juga penting untuk dikulik dan disebutkan secara gamblang.