Menuju Jalan Tol Bebas Uang Tunai

tirto.id - Pada mudik 2017, PT Jasa Marga Tbk selaku pengelola jalan tol memberikan diskon untuk penggunaan e-Toll. Masyarakat diharapkan mau menggunakan e-Toll untuk mempermudah transaksi sehingga memperlancar arus mudik.

Sayangnya, diskon yang cukup besar ini ternyata belum juga mampu menarik minat masyarakat. Sejauh ini, minat masyarakat menggunakan e-Toll masih rendah yakni baru sekitar 28 persen.

"Kami melakukan gerakan nontunai. Kalau pakai e-money itu akan berkurang separuh waktunya sehingga bisa memperlancar lalu lintas. Sayang pemakaian e-toll ini baru 28 persen, padahal alatnya sudah 100 persen," kata Dirut PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani, seperti dilansir dari Antara.

Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan uang elektronik, Jasa Marga pun memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk pengguna e-Toll pada mudik Lebaran 2017. Diskon ini berlaku pada tarif tol yang dioperasikan Jasa Marga dan berlaku saat H-3 sampai H+2 Lebaran.

Desi mengatakan seluruh gardu pada jalan tol yang dikelola Jasa Marga baik otomatis maupun manual sudah bisa menggunakan uang elektronik. Ia berharap masyarakat menyadari pentingnya penggunaan e-Toll saat perjalanan mudik.

Penggunaan e-Toll secara masif memang diuji coba untuk ruas jalan tol di Pulau Jawa pada mudik 2017. Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo sebelumnya mengharapkan, saat arus mudik 2017 pengguna pembayaran non-tunai diperkirakan dapat meningkat menjadi 50 persen, dibandingkan tahun 2016 yang hanya 23 persen.

"Harapan kita, semua kartu elektronik bisa dipakai di seluruh tol dan sudah diintegrasikan," ujar Pungky, seperti dilansir dari Antara.

Sayangnya, target tersebut sepertinya belum akan tercapai. Masyarakat umumnya masih malas menggunakan e-Toll karena harus membeli kartu dan tak mau direpotkan dengan pengisiannya.

Menuju Transaksi Non-Tunai Oktober 2017

Pada Oktober 2017, pemerintah menargetkan seluruh pembayaran tol sudah menggunakan e-Toll. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BI menginisiasi pendirian perusahaan konsorsium "electronic toll collection/ETC".

"Konsorisum Electronic Toll Connection ditargetkan bisa beroperasi Oktober 2017," kata Gubernur BI Agus Martowardojo, seperti dikutip dari Antara.

Agus mengatakan pemegang saham dari perusahaan konsorsium tersebut akan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain, perusahaan perbankan, Badan Usaha Jalan Tol dan juga perusahaan "switching" (pengalih).

Konsorsium itu nantinya akan menjadi lembaga yang mengelola sarana dan prasarana elektronifikasi pembayaran di jalan tol, seperti sistem dan pengadaan "reader" (pembaca kartu), sinkronisasi data, termasuk pembagian keuntungan secara proporsional.

"Konsorsium ETC nantinya akan berperan besar dalam tahap integrasi ruas jalan tol, serta dalam penyempurnaan model bisnis serta aspek teknis elektronifikasi," ujar Agus.

Pendirian konsorisum tersebut sejalan dengan target pemerintah dan BI untuk membuat seluruh kegiatan pembayaran di jalan tol menggunakan mekanisme non-tunai atau elektronik.

Agus menargetkan pada Oktober 2017, seluruh pembayaran di 35 ruas jalan tol sudah dapat menerapkan pembayaran non-tunai. Saat ini, baru 25 persen dari total pembayaran di 35 ruas jalan tol di Indonesia yang menggunakan non-tunai.

"Jadi pendirian konsorsium ini merupakan salah satu aspek kelembagaan yang harus didirikan," ujar dia.

Selain kelembagaan, elektronifikasi seluruh ruas tol juga akan mengubah model bisnis dari berbagai perusahaan yang berpartisipasi di jalan tol.

Perubahan itu antara lain, komisi bisnis yang harus dibayarkan bank kepada operator atas jasa penerapan pembayaran non-tunai sebesar 0,3 persen, akan diganti dengan sistem "merchant discount rate" (MDR). Penggunaan MDR itu setelah didirikannya konsorisum ETC.

Untuk menambah insentif kepada bank untuk berintegrasi, Agus mengatakan, BI juga akan memperbolehkan bank mengenakan komisi tambahan (fee) kepada nasabah saat melakukan pengisian saldo uang elektronik yang diguakan untuk membayar jasa tol. Pengenaan "fee" itu akan diatur dalam revisi Peraturan Bank Indoensia soal uang elektonik.

Secara teknis, BI dan Kementerian PUPR membagi empat tahapan elektronifikasi non-tunai ini yakni tahap elektronifikasi seluruh jalan tol pada Oktober 2017, tahap kedua adalah integrasi sistem ruas jalan tol. Tahap ketiga adalah integrasi ruas jalan tol serta pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). Serta tahap keempat, penerapan "Multi Lane Free Flow" (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa harus berhenti lama.

Saat ini bank yang sudah merambah bisnis uang elektronik di jalan tol (e-toll) adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Central Asia (BCA) sebagai wujud pelaksanaan pintu masuk pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG) secara non-tunai. Untuk layanan isi saldo, dikemukakannya, dapat diperoleh di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank, pos komando (posko) mudik, toko waralaba dan juga di gerbang tol.