tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut masih banyaknya pengelola SPBU swasta yang enggan membuka data penyaluran bahan bakar minyak (BBM).
Imbasnya, realisasi pengawasan penyaluran BBM di SPBU menggunakan IT Nozzle jauh di bawah target.
Dari target 5.000 IT Nozzle sepanjang 2019, pemerintah hanya mampu mencapai sekitar 0,01 persennya saja.
“Dari 5.000 IT Nozzle yang akan dipasang, kenyataannya baru 50 (0,01 persen). Sisanya ini masih banyak keengganan terutama SPBU yang non-BUMN,” ucap Arifin kepada wartawan saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (9/1/2020).
Arifin mengatakan pemasangan IT Nozzle penting karena memungkinkan pemerintah mendeteksi adanya penyimpangan dari penyaluran BBM subsidi.
Selama ini, penyimpangan penyaluran subsidi membuat alokasi BBM subsidi pemerintah jebol atau over kuota. Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat, subsidi BBM mengalami over kuota sebanyak 1,3-1,5 juta kilo liter sepanjang tahun lalu.
“Kami dan Pertamina telah menyusun sistem pengawasan dengan memasang IT Nozle di SPBU yang intinya mendeteksi kebenaran penyaluran BBM,” ucap Arifin.
Arifin mengatakan bahwa ia telah meminta perusahaan plat merah seperti Telkom untuk mendukung upaya ini.
Di samping itu, kepolisian dan pemerintah daerah juga diminta ikut berpartisipasi agar penyaluran BBM tak jatuh ke tangan yang salah. “Ke depan menggunakan sistem penyaluran baru untuk menyalurkan BBM tepat sasaran,” ucap Arifin.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
