tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyatakan layanan bantuan untuk penyintas Bom Bali tidak dihentikan atau dipangkas imbas efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.
“Enggak ada itu (penghentian layanan sosial untuk penyintas Bom Bali). Jalan terus. Ada perintah khusus. Memang bukan bansos, tapi kita memberikan rehabilitasi untuk penyintas,” ungkap Gus Ipul saat kunjungannya di Tuban, Bali, Selasa (25/02/2025).
Gus Ipul tidak merinci berapa anggaran yang digelontorkan untuk penyintas Bom Bali usai efisiensi, tetapi dia menyebut bahwa memang ada program khusus di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para penyintas Bom Bali.
“Ada program yang dititipkan di kami, enggak semua di kami. Yang dititipkan di kami, tentu ada program rehabilitasi. Kita tetap didampingi oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus,” lanjutnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut juga menyatakan bahwa belum ada dampak dari efisiensi anggaran terhadap bantuan bagi para penyintas Bom Bali.
“Sampai sekarang belum ada (dampak). Jadi kalau yang berada di sentra-sentra kita, tetap kita layani sebagaimana perencanaan sebelumnya,” jelas Gus Ipul.
Selain rehabilitasi korban Bom Bali, Kemensos juga tidak mengurangi dana untuk bantuan sosial (bansos), honor pegawai, dan layanan terapi bagi penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, efisiensi anggaran yang dimaksud dalam program Presiden Prabowo lebih mengarah ke pengurangan pemakaian anggaran dalam manajemen perkantoran.
“Kementerian Sosial sudah cukup jelas, berulang-ulang saya sampaikan jatah untuk rakyat lewat bantuan sosial akan tetap ada. Bahkan, Presiden Prabowo sudah menyebut jika dibutuhkan, anggaran bantuan sosial akan ditambah,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU itu.
Untuk diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan bahwa pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2025 ditetapkan menjadi Rp107,26 miliar setelah rekonstruksi efisiensi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kepentingan, seperti program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp32,78 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp74,91 miliar.
Namun, para penyintas Bom Bali I dan II merasa khawatir mengenai efisiensi anggaran di LPSK tersebut. Mereka was-was bantuan yang selama ini diterima untuk rehabilitasi akan dihentikan.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Andrian Pratama Taher
