tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kontribusi dari Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPPSI) dalam merumuskan sistem deteksi dini konflik sosial.
"Sekarang saatnya deteksi dini sehinga dilakukan antisipasi terhadap terjadinya disharmoni yang memicu kerentanan konflik. Disinilah IPPSI perannya diharapkan dengan melakukan kajian intelektual," kata Mensos saat kunjungan kerja di Kota Ambon, Maluku, Senin, (11/4/2016).
Mensos mengutip data dari kajian lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pembangunan, UNDP, yang menyatakan bahwa terdapat 143 daerah di Indonesia yang rawan konflik. Kondisi ini, menurut Mensos, tentu saja membutuhkan berbagai rekomendasi kebijakan supaya konflik bisa dicegah sebelum telanjur pecah.
"Setelah pemerintah menyerap sejumlah rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk IPPSI, maka dikeluarkan sejumlah kebijakan guna mengantisipasi agar konflik tidak terjadi. Salah satu program yang dilakukan adalah pengucuran bantuan dana desa lebih dari Rp40 triliun," kata dia.
Mensos menyampaikan bahwa IPPSI merupakan asosiasi yang peranannya sangat kuat, sekaligus mampu menerjemahkan Nawa Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), serta undang-undang ke dalam perumusan sistem deteksi dini konflik sosial sehingga dapat membantu dalam menciptakan harmoni sosial.
Dengan kata lain, menurut Mensos, IPPSI dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik dan ketidakharmonisan sosial.
Mensos Khofifah saat kunjungan kerjanya tersebut turut hadir untuk membuka Konferensi Nasional Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial lndonesia di Gong Perdamaian, Kota Ambon, Maluku.
Konferensi itu sendiri digelar secara nasional di Kota Ambon pada 11-13 April 2016.
"Konferensi ini yang dibuka di area Gong Perdamaian Dunia agar menjadi ruh perdamaian inklusif," tutur Khofifah.
Khofifah juga berharap agar konferensi tersebut memberi kontribusi dalam memberantas kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia yang majemuk. (ANT)
