Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jajaran bekerja secara profesional, transparan dalam menjalankan program-program pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan orang tua dan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi di internal Kemensos, dirinya bersama Wakil Menteri Sosial akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
"Kalau ada informasi-informasi korupsi, saya langsung membentuk tim, saya minta selidiki ke dalam, kalau terbukti Saya akan melaporkan ke Kejaksaan Agung maupun ke KPK atau ke aparat penegak hukum," sambungnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa praktik korupsi pada akhirnya akan terungkap, seberapa rapat pun upaya menutupinya. Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.
"Jadi komitmen saya cukup jelas dalam urusan itu, karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara, harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan, tidak mudah hari ini untuk korupsi. Kalau masih ada yang nekat, insya Allah tinggal tunggu waktu akan ketahuan," tegasnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para pilar sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Gus Ipul meminta mereka menjalankan tugas sesuai aturan yang ada.
"Kepada para pendamping semua, saya minta bekerja dengan baik, ikuti seluruh aturan. Jangan ada yang main-main, sudah tidak waktunya lagi otak-atik APBD, otak-atik APBN. Tidak waktunya lagi korupsi, tidak waktunya lagi memotong-motong yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa para pendamping PKH kini telah mendapat kepercayaan negara melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Status tersebut, kata dia, merupakan bentuk penghargaan sekaligus tanggung jawab besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM). Ia berharap kepercayaan itu dijaga dengan integritas dan kinerja yang baik.
"Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Jangan dinodai dengan kegiatan-kegiatan, dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, akan rugi sendiri," ujarnya.
Gus Ipul mengungkapkan, jika ada pendamping PKH yang terbukti melakukan kesalahan atau melanggar aturan, maka akan diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian kerja.
"Saya tidak ingin ada pendamping-pendamping PKH di Pati ini yang diberhentikan. Saya justru ingin mendengar kabar bahwa pendamping-pendamping PKH dari Pati berprestasi. Maka itu, saya ajak teman-teman saya sekalian, mari Kita sukseskan program Pak Presiden, khususnya yang menyentuh rakyat ini agar dampaknya nyata, kemiskinannya bisa turun, keluarganya makin mandiri dan Indonesia makin sejahtera," ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Sentra Margo Laras Pati, serta Kepala SRMP 12 Pati Wulan Fitriyani.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
