tirto.id - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan kapal-kapal Cina telah menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Hal ini ia katakan seusai rapat dengan kementerian terkait, Jumat (3/1/2019).
"Dalam rapat tersebut kami menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno di Kemenkopolhukam, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Rapat tersebut, kata Retno, bertujuan untuk "memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna."
ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Penguasa ZEE berhak atas kekayaan alam, menegakkan hukum, terbang di atasnya, bahkan menanam kabel dan pipa di dasar laut. Bagi pemerintah, perairan Natuna itu masih berada dalam ZEE Indonesia.
Retno menegaskan wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui dasar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
"Tiongkok merupakan salah satu bagian dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujarnya.
Di sisi lain, Retno mengatakan pemerintah Cina mengaku Natuna berdasarkan nine dash land, dan itu menurutnya "klaim sepihak yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional."
Kapal Cina menerobos daerah tersebut pada 24 Desember 2019, menurut Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Agar hal serupa tidak terulang, Retno mengatakan rapat sepakat mengintensifikasi "patroli di wilayah tersebut."
Selain Retno, rapat yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD itu dihadiri pula oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hadir pula Kepala Bakamla Laksamana Madya Bakamla A Taufiq, Kabaharkam, dan Kasal.
