tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau seluruh pengaduan dari masyarakat terkait pemilu ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu. Dia juga menegaskan Pemerintah menjamin setiap pelanggaran terkait pemilu akan ditindak oleh pihak terkait dan berwenang.
"Sebagai menko polhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ke Polri, dan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Nanti, cross check-nya bisa di sini (Satgas Kemenko Polhukam), apakah laporan itu jalan atau tidak," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Selain itu, Mahfud meminta agar semua aparat, baik TNI-Polri dan ASN netral. Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mewanti-wanti pada 30 Desember 2023 lalu bersama jajaran. Dia menjamin aparat yang tidak netral akan ditindak.
"Presiden menekankan di situ, ASN TNI Polri harus netral, karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai menko polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah undang-undang, dan setiap pelanggaran setiap itu tentu akan ditindak," ungkap Mahfud.
Mahfud pun mengapresiasi aksi tindak tegas brutalitas anggota TNI dalam kasus relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Dia pun menyambut positif upaya penetapan tersangka dan melakukan tindak pendisiplinan.
"Itu satu contoh yang harus diapresiasi mudah mudahan itu diberlakukan untuk kasus lain yang serupa dan daerah lain, kalau ada," kata Mahfud.
Mahfud Minta Rakyat Tak Berlebihan Hadapi Ancaman Jelang Pemilu
Sementara itu, Mahfud juga meminta masyarakat yang mengalami tekanan psikologis soal pemilu tidak perlu dilawan dan dihiraukan. Dia juga mengimbau mereka harus tetap memilih dengan hati nurani pada 14 Februari 2024 nanti.
"Saya ingin katakan, kepada masyarakat mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak, karena berbagai pendekatan, berbagai telepon telepon yang setengah mengancam dan sebagainya, menurut saya tidak apa-apa, itu enggak usah dilawan terlalu berlebihan, diiyakan saja," kata Mahfud
Dia juga berharap masyarakat juga tetap menggunakan hak pilih dengan hati nurani. Karena dia menuturkan nasib negara lima tahun ke depan ditentukan lewat pemilu mendatang.
"Bukan karena bantuan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, kembali ke hati nurani karena lima tahun kedepan, nasib rakyat dan negara ini ditentukan oleh sikap rakyat dalam pemilu," ungkap Mahfud.
Tidak hanya itu, Mahfud meminta masyarakat memilih tanpa diwakilkan oleh siapapun. Kemudian, dia juga berharap jika ada pelanggaran penyelenggara dan aparat pemerintah harus bertanggung jawab.
"Kalau bocor itu berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi tentu yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan aparat pemerintah," kata Mahfud.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
