tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan soal kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kilogram alias gas melon yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.
Alasannya, subsidi yang dilakukan saat ini kurang efisien dan tidak tepat sasaran.
"Semua subsidi akan bertahap dikurangi," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).
Nantinya, penyaluran subsidi akan langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan skema subsidi tertutup. Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran selama ini, kata dia, elpiji 3 kilogram juga digunakan oleh orang-orang mampu.
"Tapi kita berikan langsung ke yang membutuhkan. Karena kelihatannya kurang efsiien. Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi," terang dia.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram. Subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat.
Nantinya, harga jual gas elpiji bisa mencapai Rp 35.000 per tabung. Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun 2020.
Subsidi elpiji 3 kg diharapkan bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, konsumsi tabung elpiji 3 kg terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 5,9 persen setiap tahun.
"Karena ditenggarai tidak tepat sasaran, banyak masyarakat mampu yang membeli LPG 3 kg. Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win win solution," imbuhnya.
Pengubahan skema penyaluran gas bersubsidi itu sebelumnya disampaikan Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.
Tak hanya mengubah skema distribusi menjadi tertutup, pamerintah juga beruncana memanfaatkan teknologi dalam rangka penyaluran bahan bakar tersebut.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
