Menuju konten utama

Menkeu Siapkan Pembebasan Pembayaran Kredit Bagi Korban Gempa

Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran sebesar Rp560 miliar untuk BNPB.

Menkeu Siapkan Pembebasan Pembayaran Kredit Bagi Korban Gempa
Warga korban luka-luka gempa bumi Palu dan Donggala menunggu untuk dievakuasi ke Makassar di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/ama/18

tirto.id - Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan penghapusan sementara kredit perbankan warga terdampak gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya. "Itu bisa dihapuskan, sehingga itu tidak menimbulkan beban,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/10/2018).

“Apakah melalui ultra mikro, melalui KUR yang bisa di-direct-kan ke situ (penghapusan kredit). Kalau kita rekonstruksi kita juga akan lihat siapa kontraktornya, sehingga dia juga bisa menimbulkan kegiatan ekonomi," lanjut dia.

Sri mengatakan pemerintah membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan aksi tanggap darurat. Dalam jangka waktu itu, diperkirakan kondisi ekonomi daerah Palu, Donggala dan sekitarnya belum bergerak.

Pada tahap pelaksanaan aksi tanggap darurat atau emergency, ia mengungkapkan pemerintah akan memfokuskan beberapa hal seperti, mengevakuasi korban, pemulihan jalan dan pendataan rumah-rumah yang rusak.

"Kalau kami belajar dari pengalaman waktu di Aceh dan Yogyakarta [...] biasanya pada saat ini konsentrasi kami adalah emergency, meskipun tetap restoring atau mengembalikan ekonomi activity kita juga jadi fokus. Bapak presiden juga tekankan itu," ujar Menkeu.

Selain itu, kata dia, tujuan utama pemerintah saat ini adalah memberikan rasa tenang terlebih dahulu kepada masyarakat. Sementara pemulihan kegiatan ekonomi akan dilakukan secara bertahap.

"Yang akan dipulihkan pertama adalah bagaimana masyarakat merasa tenang dan aman dulu, dengan adanya kerja sama pemerintah, polisi, TNI, BUMN, dan BNPB (Badan Nasonal Penanggulangan Bencana), semua untuk melakukan emergencing-emergencing," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran BNPB dari APBN untuk bantuan Palu, Donggala dan sekitarnya, pada Sabtu (29/9/2018), sebesar Rp560 miliar.

"Sesuai dengan mekanisme badan bencana nasional, dimana BPNP akan menyampaikan kebutuhan kepada kami. Artinya, secara fleksibel BNPB harus memobilisasi berbagai macam kebutuhan yang emergency humanitarian di dalam rangka untuk menolong sebanyak mungkin korban-korban bencana. Jadi itu untuk kemanusiaan, kesehatan, untuk kemudian pasokan makanan untuk shelter temporer, air bersih," ujar Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait GEMPA PALU DAN DONGGALA atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto