tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan 50 persen obat dan alat kesehatan (alkes) bisa diproduksi di Indonesia pada akhir 2023 mendatang.
Target tersebut merupakan implementasi dari pilar ketiga dari enam pilar transformasi kesehatan di Tanah Air, yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan.
Selain itu, juga ditandai dengan adanya penyerahan surat persetujuan pendaftaran (SPP) bahan baku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke industri farmasi, yang sudah melakukan perubahan bahan baku (change source) dari bahan baku obat impor ke bahan baku lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa semua vaksin, obat, dan alkes sekurangnya 50 persen bisa diproduksi di dalam negeri. Tadi kita sudah melihat tanda tangan (tanda tangan) MOU (memorandum of understanding) dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, kita sudah dorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri,” kata Budi dikutip dari rilis Kemenkes, Jumat (4/11/2022).
Menurut dia, dibutuhkan komitmen yang kuat tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari pelaku sektor industri untuk mewujudkan target tersebut. Untuk itu, pihaknya akan memberikan insentif bagi industri untuk dapat membangun vaksin dan alkes di dalam negeri.
Pada 2022 lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menganggarkan belanja alkes dan obat-obatan sekitar Rp38 triliun (T). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17 T dialokasikan untuk belanja obat, vaksin, dan alkes produksi dalam negeri.
“Di tahun mendatang akan dipastikan lebih banyak lagi pembelian Kemenkes untuk produk dalam negeri,” lanjut dia.
Komitmen lainnya adalah ditandai dengan mampunya industri Indonesia memproduksi vaksin dengan teknologi platform messenger ribonukleat acid (mRNA). Menurut Budi, ke depan teknologi ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan Indonesia dalam merespons pandemi selanjutnya.
“Sehingga ke depannya, pembuatan vaksin yang tadinya membutuhkan waktu tahunan, kita bisa membangun vaksin dalam 100 hari sudah bisa masuk uji klinis, bisa kita capai dengan kemampuan yang ada di negara kita” ujar dia.
Sementara itu, ada enam pilar transformasi kesehatan yang diusung Kemenkes. Pilar pertama melalui transformasi layanan primer, akan dilakukan revitalisasi 300.000 pos pelayanan terbaru (posyandu) dan 10 ribu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh Indonesia, yang difokuskan pada upaya preventif dan promotif hingga skrining kesehatan.
Pada pilar kedua yaitu transformasi layanan rujukan, Budi memastikan semua rumah sakit (RS) di 514 kabupaten atau kota memiliki alkes yang cukup untuk bisa melayani empat penyakit utama: jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Lalu pada pilar keempat, pembiayaan kesehatan, melalui transparansi biaya kesehatan hingga memastikan fitur coordination of benefit untuk layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan asuransi swasta.
Adapun pilar kelima, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, melalui pemenuhan jumlah serta kualitas dokter-dokter spesialis, serta kemudahan akses pendidikan. Salah satunya adalah peningkatan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa pada tahun ini.
Selanjutnya, pilar terakhir atau pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan, melalui program satu sehat. Diharapkan pada Desember 2023, 80-85 persen seluruh fasilitas kesehatan (faskes) sudah terkoneksi dengan sistem “Satu Sehat Kemenkes”.
“Semua pihak dapat membantu mewujudkan upaya transformasi kesehatan untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” harap Budi.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri
