Menhan Inggris Peringatkan Warga Ancaman Perang dalam 1.000 Hari

tirto.id - Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting, mengeluarkan peringatan keras bahwa negaranya bersama sekutu NATO harus siap menghadapi dan memenangkan perang dalam kurun waktu 1.000 hari ke depan, seiring peningkatan pesat kapasitas militer negara-negara musuh.

Dalam artikel opininya di harian The Telegraph, Streeting memproyeksikan para musuh Inggris berpotensi berada dalam posisi siap melancarkan serangan militer skala penuh pada 2030, yang menyisakan waktu persiapan sedikit di atas tiga tahun bagi blok pertahanan Barat.

"Keinginan musuh-musuh kita untuk mencelakakan kita bukanlah hal baru. Yang berubah adalah kapasitas mereka. Pada tahun 2030, kekuatan pasukan dan ekonomi perang mereka dapat menempatkan mereka dalam posisi siap menyerang. Hal itu memberi kita waktu sedikit di atas 1.000 hari untuk menyelesaikan misi kita: bersiap bersama para sekutu untuk bertempur dan menang," tulis Streeting sebagaimana dilansir Anadolu yang dikutip Tirto, Selasa (27/10/2026).

"Untuk mencegah kemungkinan terburuk, kita harus bersiap menghadapinya. Prioritas utama saya adalah memastikan bahwa negara ini siap untuk bertempur dan memenangkan perang," lanjut Streeting.

Berbicara kepada BBC, Streeting menegaskan Inggris kini menghadapi spektrum ancaman yang jauh lebih gawat "daripada yang pernah kita alami selama sebagian besar, bahkan mungkin sepanjang hidup saya."

Ragam ancaman tersebut membentang dari agresi militer negara asing, sabotase siber, sindikat kejahatan terorganisasi, hingga krisis iklim yang mengancam ketahanan infrastruktur vital nasional.

Peringatan perang ini bertepatan dengan peluncuran kampanye resmi pemerintah Inggris bertajuk "Be Ready".

Melalui panduan kesiapsiagaan tersebut, seluruh rumah tangga di Inggris diinstruksikan untuk menyimpan cadangan pasokan logistik penting agar mampu bertahan mandiri minimal selama tiga hari di tengah situasi darurat nasional.

Warga diimbau menyediakan stok air minum kemasan, bahan pangan kering yang tidak mudah membusuk, uang tunai fisik, serta perlengkapan darurat lainnya.

Pemerintah Inggris menegaskan kampanye ini dirancang untuk membangun resiliensi sipil nasional, bukan didasari oleh ancaman intelijen spesifik yang mendesak.

Streeting menilai istilah teknis militer seperti perang hibrida (hybrid warfare) atau ancaman zona abu-abu (grey zone threats) sudah tidak lagi memadai untuk menggambarkan bahaya nyata yang ditebar oleh negara-negara agresor.

"Sangat penting bagi kita untuk bertanya kepada setiap rumah tangga dan pelaku usaha, apakah mereka sudah bersiap? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka tahu bagaimana harus merespons jika terjadi tantangan sehari-hari yang mungkin muncul?" kata Streeting kepada The Mirror.

"Menghadapi ancaman-ancaman tersebut, yang bukan sekadar hipotesis melainkan nyata, dan tidak berada di tempat lain melainkan semakin mendekat ke sini, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan menganggap serius ketahanan nasional serta pertahanan nasional kita," imbuhnya.

Pemerintah Inggris turut mencontohkan insiden kerentanan perangkat lunak PHP baru-baru ini sebagai bukti nyata rapuhnya sistem pertahanan siber. Celah keamanan tersebut memicu jutaan upaya peretasan di seluruh dunia serta memaksa sejumlah layanan publik lumpuh secara luring (offline).

Streeting memperingatkan bahwa insiden sabotase siber akan makin sering terjadi seiring kecanggihan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang memudahkan peretas menembus sistem pertahanan digital konvensional.

Senada dengan Streeting, Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham menyerukan, pendekatan yang lebih proaktif dalam merespons potensi krisis. Saat mengumumkan rencana mitigasi kebakaran lahan yang melibatkan armada pesawat militer, Burnham menegaskan pemerintah tidak boleh lagi bersikap pasif.

"Ini bukan soal panik. Ini semata-mata tentang mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk memiliki persediaan yang cukup di rumah demi bertahan jika situasi sulit terjadi," tegas Burnham kepada BBC.

Instruksi kesiapsiagaan dari London ini menyusul panduan serupa yang telah dirilis Komisi Eropa pada Maret 2025 lalu. Saat itu, otoritas Uni Eropa telah mengimbau seluruh warga di Benua Biru untuk memiliki paket tanggap darurat 72 jam (emergency kit) yang memuat pasokan makanan, air bersih, uang tunai, dan penyimpan daya portabel (power bank).