Menguji Klaim Menkes Budi soal Penyebab Meninggalnya Pasien Isoman

tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kematian pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman). Menurut Budi, penyebab kematian tidak sebatas soal tidak diterima di rumah sakit. Salah satu pemicu lain adalah munculnya stigmatisasi atau upaya diskriminasi kepada penderita COVID yang menjalani isoman.

"Penyebabnya banyak, bukan hanya tidak diterima di rumah sakit, rupanya kalau yang sakit di banyak daerah masih dilihat orang ternoda, orang terhukum, orang yang tidak baik perilakunya, kasihan orang-orang ini, orang-orang ini tidak mau lapor karena ada beban sosialnya," kata Budi dalam konferensi pers dari Jakarta secara daring, Senin (26/7/2021).

Budi lantas meminta masyarakat untuk menjelaskan, sakit COVID bukan aib yang harus dipendam. Menkes Budi meminta publik justru harus segera ditangani agar tidak membawa perburukan hingga berakhir pada kematian.

"Kalau saudara sakit, kita harus bantu, jangan kemudian diaibkan. Nanti mereka gak mau lapor, terlambat masuk rumah sakit dan itu adalah ciri penyebab kematian yang paling tinggi," kata Budi.

Menkes Budi menambahkan, "Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada yang sakit segera dilaporkan ke dokter agar bisa dites cepat sehingga kita bisa tau level derajat keparahannya seperti apa dan di-treatment sesuai derajat keparahannya. Mudah-mudahan dengan itu, kami bisa menurunkan rekan-rekan kita."

Puncak Gunung Es Kematian Pasien COVID saat Isoman

Peryantaan Menkes Budi tidak bisa dilepaskan dari maraknya kasus kematian pasien COVID yang melakukan isoman. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kisah Vino (10 tahun), warga Kampung Linggang Purworejo, Kabupaten Kutai Barat. Vino harus menjadi yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal saat isolasi mandiri.

Diwartakan Kompas.com, seluruh keluarga Vino menjalani isolasi mandiri setelah terpapar COVID-19 sesuai instruksi tenaga kesehatan pada 11 Juli 2021. Namun ibu dan adik Vino yang masih dalam kandungan 5 bulan meninggal pada Senin (19/7/2021). Sehari kemudian, ayah Vino, Kino Raharjo meninggal sehari kemudian.

LaporCOVID-19 mencatat kematian pasien COVID-19 saat isolasi mandiri tidak sedikit. Kasus Vino hanya satu dari ribuan kasus lain yang mencuat ke permukaan. LaporCOVID-19 menemukan hingga 2.300 lebih orang meninggal saat isolasi mandiri per 22 Juli 2021.

“Angka kematian di luar RS dan isoman sejauh ini ada 2.313," kata Ketua Bidang Data LaporCOVID-19 Said Fariz Hibban saat jumpa pers daring, Kamis (23/7/2021).

Ribuan kasus meninggal itu berasal dari hasil rekapitulasi data yang dilakukan oleh LaporCOVID-19 sebanyak 740, kemudian Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang melakukan pendataan di 100 puskesmas di Jawa Barat hasilnya ada 412 kematian. Mereka juga mendapatkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mencatat 1.161 kematian dari awal Juni sampai 21 Juli 2021.

Mereka mendapatkan data dari 16 provinsi yang menerapkan konsep isoman kepada pasien. Provinsi temuan terbanyak kasus kematian saat isoman dan di luar RS adalah DKI Jakarta, yakni sebanyak 1.214. Angka itu berasal dari data Dinkes DKI, ditambah temuan-temuan dari LaporCOVID-19 sebelumnya.

Menguji Klaim Menkes Budi soal Stigmatisasi

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, klaim Menkes Budi soal stigmatisasi pasien COVID memang bisa saja terjadi, tetapi bukan menjadi salah satu faktor utama banyak pasien isoman meninggal saat menjalani isolasi.

"Itu [stigmatisasi] bukan penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan itu sekali lagi panjang prosesnya. Jadi kalau disebut root cause, itu bukan root causes. Jadi itu penyebab yang tidak langsung dan jauh," kata Dicky kepada reporter Tirto, Selasa (27/7/2021).

Dicky mengatakan, proses menuju kematian dalam penanganan COVID memakan waktu rata-rata 3 minggu dengan waktu tercepat sekitar 2 minggu. Selama waktu tersebut, kematian bisa dicegah jika testing dan tracing berjalan.

"Artinya ada proses di mana sistem deteksi penemuan kasus secara aktif tidak berjalan. Testing, tracing tidak berjalan dan ini adalah salah satu dampak," kata Dicky.

Oleh karena itu, Dicky mengatakan, masalah utama kematian muncul saat isoman bukan pada keterlambatan penanganan, bukan masalah stigmatisasi. Pemerintah seharusnya bisa mengedepankan testing dan tracing sehingga bisa melakukan penanganan lebih cepat. Hal ini, kata dia, adalah prinsip dasar dalam menangani penyakit untuk menekan kasus kematian.

"Root cause-nya itu, keterlambatan itu, terlambat dideteksi, terlambat dirujuk, terlambat ditangani. Kemudian juga bicara keterlambatan dideteksi, itu artinya penilaian risiko awal ketika sebelum menjalani isomannya tidak terjadi, itu yang membuat orang yang harusnya nggak bisa isoman harusnya dipantau, ini dia malah isoman, itu yang akhirnya fatal," kata Dicky.

Sosiolog bencana asal Indonesia di Nanyang Technology University Singapura Sulfikar Amir tidak memungkiri logika Menkes Budi tentang banyaknya pasien isoman meninggal. Menurut dia, upaya stigmatisasi masyarakat terhadap penderita COVID bisa saja terjadi, sehingga mengalami pengucilan dan diskriminasi.

Akan tetapi, kata Sulfikar, klaim Menkes Budi tersebut bukan berarti bisa menjadi pembenaran karena ada peran serta pemerintah yang harusnya menekan stigmatisasi pada penderita COVID.

"Dia cuma memberikan satu penjelasan saja. Walaupun perlu dibuktikan secara data empirik juga berapa banyak orang yang meninggal selama melakukan isolasi mandiri itu karena stigmatisasi. Karena ini masalah yang perlu ditangani juga oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan agar masyarakat paham sehingga stigmatisasi itu bisa berkurang," kata Sulfikar kepada reporter Tirto, Selasa (27/7/2021).

Sulfikar mengatakan, stigmatisasi memang membuat masyarakat ragu untuk mengaku tentang penyakit COVID. Para penderita ini khawatir aksi pengucilan tersebut. Situasi ini, kata Sulfikar, banyak terjadi di daerah kurang pemahaman tentang COVID.

"Secara sosiologis itu sangat dimungkinkan, banyak jenis penyakit yang punya dampak stigmatisasi terhadap individu-individu yang berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial yang memiliki pemahaman yang rendah mengenai jenis penyakit itu," kata Sulfikar.

Sulfikar pun mengatakan, stigmatisasi bukanlah masalah utama. Menurut Sulfikar, kerendahan pemahaman kasus adalah satu indikator utama aksi stigmatisasi terjadi di masyarakat. Poin tersebut menandakan masyarakat belum teredukasi dalam memahami COVID. Bahasa lain Sulfikar adalah negara tidak mampu memberikan sosialisasi soal pemahaman COVID serta penanganannya.

Ia mencontohkan bagaimana ada penderita COVID yang akhirnya dipukuli di Sumatera Utara, karena kabur dari tempat isolasi padahal ia kabur karena ditempatkan di dekat kandang.

Faktor kedua adalah keterlambatan pemerintah memitigasi pandemi COVID di gelombang kedua. Ia mengatakan banyak epidemiolog dan ahli sudah mengingatkan bahaya gelombang kedua COVID, tetapi pemerintah tidak melaksanakan mitigasi secara serius. Pada akhirnya, fasilitas kesehatan penuh ketika Indonesia mengalami gelombang kedua.

"Jadi pemberian pemahaman atau pengetahuan mengenai COVID itu masih perlu dilakukan secara lebih intensif supaya masyarakat tahu apa yang mereka lakukan ketika ada orang di sekitar mereka yang terpapar tanpa harus melakukan pengucilan atau stigmatisasi itu bahwa mereka harus membantu," kata Sulfikar.

Sulfikar menambahkan, "Tapi di sisi lain ini adalah konsekuensi dari tidak berimbangnya jumlah kasus sama ketersediaan faskes dan ini sebenarnya adalah kondisi yang menjadi concern utama, situasi yang menjadi concern utama di setiap pandemi atau epidemi."