Mengapa Malaysia & Pakistan Tinjau Ulang Proyek Infrastruktur Cina?

Oleh: Ign. L. Adhi Bhaskara - 12 September 2018
Dibaca Normal 4 menit
Sejak 2013, Cina punya ambisi jadi penggerak ekonomi global, khususnya Asia. Perjalanannya tak semulus.
tirto.id - Ambisi Cina menjadi negeri adidaya di bidang ekonomi di kawasan Asia terusik beberapa minggu belakangan ini. Menyusul langkah Malaysia, Pakistan menyatakan akan menimbang ulang kesepakatan mereka dengan Cina terkait Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative/BRI), Senin (10/9).

Islamabad merasa bahwa kesepakatan yang sejatinya telah ditandatangani kedua negara lebih dari satu dekade yang lalu itu tidak adil dan lebih banyak menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina.

"Pemerintah periode sebelumnya melakukan negosiasi yang sangat buruk dengan Cina terkait CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)," kata anggota kabinet Pakistan Abdul Razak Dawood, seperti dikutip dari Financial Times. "Mereka tidak mengerjakan PR mereka dengan baik, tak berunding dengan cara yang tepat sehingga lebih banyak menguntungkan [Cina]."

CPEC adalah proyek pembangunan raksasa yang bertujuan untuk menyambungkan Pelabuhan Gwadar di Pakistan dengan daerah Xinjiang di Cina melalui jalan raya, jalur kereta serta pipa bawah tanah. Masih menurut Financial Times, CPEC merupakan proyek terbesar dan paling ambisius dari BRI. Nilainya sekitar $62 miliar.

Pada Juli lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan sejumlah proyek terkait BRI di Malaysia dihentikan sementara dan biaya proyek-proyek itu akan ditinjau kembali.

Menurut laporan South China Morning Post, proyek-proyek tersebut adalah proyek Rail Link di Pantai Timur senilai $20 miliar serta dua proyek saluran pipa bawah tanah senilai total $2 miliar.

Dalam kunjungannya selama empat hari di Cina Agustus silam, Mahathir sedikit 'menyentil' Cina terkait proyek ini. Di hadapan awak media dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Cina Li Keqiang, Mahathir mengatakan bahwa meski ia setuju terhadap perdagangan bebas namun perdagangan bebas sudah selayak juga bersifat adil.

"Kita sudah seharusnya sadar bahwa tingkat pembangunan negara-negara di dunia tidaklah sama," kata Mahathir seperti dikutip dari Financial Times. "Kita tidak mau terciptanya sebuah situasi di mana kolonialisme versi baru tercipta karena negara-negara miskin tidak mampu bersaing dengan negara kaya, maka dari itu kita membutuhkan perdagangan yang adil."

Pemerintah Malaysia merasa bahwa perjanjian ekonomi itu tidaklah seimbang, mengingat Malaysia malah memiliki beban utang yang bertambah setelah kesepakatan tersebut diteken. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan akan terus menjadi bagian dari inisiatif tersebut.



Inisiatif Ambisius Xi Jinping

BRI adalah pertaruhan besar Cina. Ketika pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013 lalu, inisiatif ini dikenal dengan sebutan "satu sabuk, satu jalan." Kelak, Presiden Xi menyebut proyek ini sebagai "proyek abad ini."

Pada 2014, seperti dikutip dari The Economist, Menteri Luar Negeri Cina menyebut inisiatif ini sebagai kebijakan luar negeri Presiden Xi yang paling penting. Guardian memperkirakan BRI akan menghabiskan biaya lebih dari $1 triliun.

Melalui inisiatif ini, Presiden Xi ingin menjadikan Cina pusat pertumbuhan ekonomi global, khususnya di Asia. The Economist menyebutkan, dengan berinvestasi pada proyek infrastruktur, Presiden Xi ingin agar cadangan devisa Cina jadi lebih menguntungkan. Pasalnya, banyak dari cadangan devisa Cina ditanam pada produk sekuritas Amerika Serikat (AS) yang berbunga rendah.

Selain itu, Xi berharap inisiatif ini mampu membuka pasar baru bagi perusahaan-perusahaan Cina serta menciptakan kestabilan di kawasan Xinjiang dan Tibet yang terus bergolak. Terakhir, inisiatif yang juga akan melibatkan sejumlah proyek di Laut Cina Selatan ini diharapkan akan memperkuat posisi Cina dalam kasus-kasus sengketa wilayah di kawasan tersebut.

Semua motivasi itu dibalut dengan tujuan yang tampak mulia: Membuat kawasan Eurasia secara ekonomi sebanding dengan transpasifik yang dimotori oleh AS.

Seperti dilaporkan oleh Washington Post, BRI bekerja dengan meminjamkan modal ke negara-negara asing untuk mendirikan berbagai macam proyek infrastruktur. Proyek-proyek ini biasanya dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina.

Bukan yang Pertama dan Terakhir

Ambisi besar Cina menuai berbagai benturan kepentingan dan masalah dengan banyak negara. Pakistan dan Malaysia bukan yang pertama dan terakhir.

Financial Times mencatat, Pakistan, Sri Lanka, Laos, dan Montenegro masuk dalam daftar negara yang proyek-proyek BRI-nya tersendat dan berakhir dengan utang yang menggunung, seperti kasus Sri Lanka dan Maladewa. Beberapa negara tak mampu menangani masalah utang mereka yang luar biasa besar ke Cina. Ada pula negara yang merasa bahwa beberapa proyek infrastruktur yang didanai Cina tak sepadan dengan harga yang dipatok negeri tirai bambu itu.




Infografik Sabuk & Jalan Cina


Jumlah negara yang mengalami hal serupa bukan tidak mungkin akan bertambah. Pasalnya, masih dikutip dari Financial Times, banyak dari 70-an negara yang terlibat dalam BRI adalah negara-negara dengan ekonomi yang cukup berisiko menurut daftar peringkat resiko negara yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sun Shihai, spesialis Kawasan Asia Timur dari Chinese Academy of Social Sciences, menegaskan Cina seharusnya dapat belajar dari pengalaman kasus Pakistan; faktor-faktor lokal di setiap negara yang terlibat dalam BRI sangat krusial.

"[Pemerintah Cina] semestinya mempertimbangkan kebutuhan lokal, politik internal negara yang digandeng, dan kemampuan mereka membayar utang ketika mempromosikan BRI," katanya Sun sebagaimana dikutip South China Morning Post.

Kasus utang ini juga kemudian yang memicu ketakutan di pihak negara-negara rekanan BRI. Guardian melaporkan, mereka khawatir Cina akan menggunakan BRI sebagai alat diplomasi perangkap utang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang menguntungkan Cina, misalnya dalam pertikaian Laut Cina Selatan dan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ada beberapa kasus ekstrem di mana Cina meminjamkan dana di lingkungan yang berisiko tinggi," kata Scott Morris, salah satu penulis dari laporan Washington Centre for Global Development. "Tampaknya motivasi mereka berbeda. Dalam situasi seperti ini, keuntungan yang dimiliki Cina sebagai pemberi pinjaman digunakan untuk tujuan yang tidak terkait dengan pinjaman semula."

Masih menurut Guardian, sejumlah negara lain juga khawatir bahwa kehadiran Cina melalui BRI di banyak negara akhirnya akan berujung pada ekspansi militer.

Tantangan turut datang dari AS. Dalam laporan Pentagon yang dirilis bulan Agustus lalu, AS melihat BRI sebagai upaya Cina untuk "menghalau konfrontasi dan kritik terhadap isu-isu yang sensitif".


Tantangan Dalam Negeri

Di Cina sendiri, perusahaan-perusahaan lokal yang terlibat dalam BRI tak lepas dari utang. Financial Times melaporkan, 10 perusahaan kontraktor Cina teratas terindikasi memiliki utang dalam jumlah yang ekstrem.

Kasus utang perusahaan-perusahaan Cina ini, kata seorang pejabat pemerintah, bukan merupakan hal yang luar biasa. Pasalnya, perusahaan-perusahaan besar milik negara dioperasikan oleh politisi dari partai komunis sehingga mereka tidak punya kekhawatiran akan utang.

Selain itu, karena banyak dari perusahaan tersebut dimiliki oleh SASAC (perusahaan induk pemerintah Cina), mereka dapat berutang besar tanpa harus takut bangkrut.

Meski demikian, situasi ini dikabarkan sudah mulai berubah. Financial Times menyebutkan bahwa pada Mei tahun ini pemerintah Cina memerintahkan perusahaan-perusahaan di bawah naungan SASAC untuk menurunkan rasio utang terhadap aset mereka pada 2020. Tujuannya, perusahaan-perusahaan itu bisa lebih fokus mengerjakan proyek-proyek investasi di luar negeri yang lebih berkualitas.

"Penilaian ulang terhadap BRI telah dilakukan di Beijing. Kita perlu memastikan bahwa reputasi BRI dijaga dengan memastikan bahwa proyek-proyek BRI berkualitas tinggi," ujar seorang pejabat senior Cina.

Di Indonesia sendiri salah satu proyek BRI yang sedang berjalan adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo menyambut BRI secara positif karena dirasa sejalan dengan visinya untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim.

Meski demikian, menurut laporan dari Tenggara Strategics, Indonesia bersikap sangat berhati-hati terhadap inisiatif ini. Terlebih, kontroversi terkait rumor tenaga kerja Cina dalam beberapa waktu terakhir ini cukup marak. Bukan tidak mungkin, saat Indonesia tidak berhati-hati, negara ini akan memiliki masalah dengan BRI.

Baca juga artikel terkait ONE BELT ONE ROAD atau tulisan menarik lainnya Ign. L. Adhi Bhaskara
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Windu Jusuf
DarkLight