tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan masih ada pemerintah daerah yang berbuat curang untuk mengakali angka inflasi agar terlihat rendah. Cara culas ini dilakukan karena pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi, yakni memecat kepala daerah.
Modus paling baru yang diketahuinya kerap digunakan oleh pejabat daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerahnya masing-masing dan meminta agar angka inflasi dipasang rendah.
"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah langsung datangin Kantor BPS di Kabupaten/Kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (inflasi) kami bagus," ujar Tito, dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS, Kamis (26/9/2024).
Jika BPS enggan bekerja sama, pejabat daerah tersebut bisa melakukan cara lain, yaitu dengan menandai pasar mana saja yang menjadi sampling BPS tersebut untuk mengukur tingkat inflasi daerah.
Dalam hal ini, saat mengetahui BPS akan melakukan survei harga-harga komoditas di pasar-pasar tertentu, pemerintah daerah akan segera menggelar operasi pasar atau pasar murah untuk menekan harga barang yang dijual di sana.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," jelas Tito.
Modus ini pun menurut Tito telah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, saat mendatangi pasar-pasar di daerah, Jokowi kerap menemukan ketimpangan harga antara satu pasar dengan pasar lainnya.
Tak ingin aib daerah diketahui Jokowi, Tito lantas menjelaskan bahwa sudah biasa terjadi perbedaan harga di pasar-pasar bahkan yang terletak di daerah yang sama.
"Saya punya trik yang lain juga. Angka itu mungkin di daerah itu, tapi daerah lain kan enggak. Cuma dalam hati saya, jangan-jangan yang daerah dicek itu yang kepala daerahnya sudah membuat gerakan pasar sebelum Presiden datang," kelakarnya.
Meski begitu, Tito memastikan cara culas ini tak dilakukan berulang oleh pemerintah daerah. Selain memecat kepala daerah, dirinya juga telah meminta kepada BPS untuk menyediakan opsi pasar lain, selain pasar-pasar yang biasa mereka survei.
"Teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Pak, saya biasa ambil data di situ. Tapi nanti tolong ambil data di tempat lain, gitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Supaya jangan sampai nanti salah," kata Tito.
Sementara itu, kepada daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, Tito mengiming-imingi daerah dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp6-10 miliar.
Hadiah ini, akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaganya agar tetap stabil.
"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," pungkas Tito.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
