Mendagri Tak Persoalkan Sulut Siaga Satu Antisipasi ISIS

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan penetapan siaga satu untuk wilayah Sulawesi Utara (Sulut) yang berbatasan dengan Filipina, guna mengantisipasi masuknya pelarian kelompok pro-ISIS dari Filipina ke Indonesia.

"Status siaga satu tidak ada masalah. Saya kira perbatasan di Kalbar, Kaltim, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara wajar siaga satu," kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut pandangan Mendagri, penetapan status siaga satu perlu dilakukan agar tercipta kewaspadaan atas masuknya kelompok ekstremis pro-ISIS yakni Maute dari Marawi, Mindanao, Filipina ke Indonesia.

"Status itu perlu, termasuk perlu juga gerakkan siskamling untuk mendeteksi setiap perkembangan yang ada di sana. TNI juga sudah siaga satu di sana," kata Tjahjo dikutip dari Antara.

Untuk diketahui, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah menetapkan status siaga satu di perbatasan Sulut, yakni di kepulauan Talaud, Sangihe, dan Sitaro yang dekat dengan Filipina.

Namun demikian, penetapan status siaga satu itu dipandang tidak perlu oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto karena justru akan membingungkan masyarakat di sana.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak juga telah mengingatkan masyarakat di wilayahnya untuk berwaspada dengan kemungkinan masuknya kelompok ISIS dari Marawi Filipina, mengingat waktu tempuhnya yang hanya tiga jam.

"Pertempuran sengit antara pasukan Filipina melawan militan ISIS di Marawi, tentu harus menjadi perhatian. Bukan tanpa alasan, sebab waktu tempuh lokasi pertempuran itu hanya tiga jam dari wilayah pulau terluar Kaltim dan Kalimantan Utara," kata Awang Faroek, di Samarinda, Jumat (16/6/2017).

Gubernur meminta semua pihak untuk tetap berwaspada mengingat adanya kemungkinan menyusupnya kelompok ISIS ke wilayah Indonesia, terutama di wilayah Kaltim dan Kaltara.

"Kita perlu meningkatkan kewaspadaan sebab jangan sampai aksi dan gerakan radikal dari Filipina masuk dan menyusup ke wilayah Indonesia, khususnya Kaltim dan Kalimantan Utara. Kalau itu terjadi maka dikhawatikan nantinya bisa saling mencurigai dan menimbulkan pertentangan antaragama," tuturnya.