Menuju konten utama

Mendagri: Tak Ada Sistem Ranking Dalam Retret Kepala Daerah

Agenda retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak menggunakan sistem ranking dalam penilaian para pesertanya. 

Mendagri: Tak Ada Sistem Ranking Dalam Retret Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (kanan) menjawab pertanyaan pada rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebutkan bahwa dalam agenda retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak menggunakan sistem ranking dalam penilaian para pesertanya. Peniadaan sistem ranking atau peringkat pada peserta demi menghilangkan potensi persaingan di antara mereka.

"Kita enggak akan sampai begitu supaya ini enggak terjadi rivalitas," kata Tito di Kompleks Akmil, Senin (25/2/2025).

Mantan Kapolri itu menjelaskan dirinya ingin ada kekompakan antar kepala daerah lintas wilayah. Dia menuturkan tujuan retret untuk memupuk kebersamaan antar kepala daerah, sehingga mereka bisa berkolaborasi di saat bekerja mendatang.

"Ini, kan, kita ingin membentuk kekompakan dan solidaritas antara mereka,gotong royong, itu yang paling utama," ucap Tito.

Menurut Tito, sistem peringkat berpotensi membuat para kepala daerah lebih sibuk berkompetisi daripada memahami materi dan membangun relasi.

"Jadi, kalau saya buat seperti itu, yang terjadi nanti rivalitas. Semua sibuk rebutan bertanya," tukas Tito.

Dalam agenda retret, para kepala daerah akan mengikuti proses penyampaian materi di setiap kelas sesuai dengan provinsi masing-masing. Dalam diskusi, Tito membebaskan setiap kepala daerah untuk berdiskusi dan mencari arah masa depan daerahnya masing-masing.

"Sudah mulai diskusi antara mereka begitu, mau diapain daerahnya, rakyatnya, kira-kira begitu," kata Tito.

Menteri PAN/RB, Rini Widyantini selaku pembawa materi, mengatakan para kepala daerah diminta untuk menyusun tata kelola birokrasi yang lebih baik. Diharapkan dengan iklim birokrasi yang baik, di setiap daerah dapat meningkatkan iklim ekonomi dan investasinya masing-masing.

"Jadi, salah satunya mengajak mereka untuk memperbaiki business process layanan kepada masyarakat, lebih mengutamakan masalah digitalisasi, sehingga masyarakat betul-betul denhan transformasi ini bisa terlayani dengan baik," kata Rini.

Baca juga artikel terkait KEPALA DAERAH atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash news
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama