tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku pembangunan pasar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sejumlah keuntungan. Selain lebih cepat dari segi koordinasi, Enggartiasto mengklaim bahwa pembangunan pasar bisa juga lebih murah.
“Ya iyalah, lebih hemat, lebih bagus, lebih bener. Kita memang harus serahkan ke ahlinya,” kata Enggartiasto di Kementerian PUPR, Jakarta pada Senin (20/8/2018).
Enggartiasto mengatakan ihwal pembangunan pasar oleh Kementerian PUPR itu ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Enggartiasto, prosesnya pun berlangsung cepat sampai akhirnya Inpres keluar, dan saat ini pemerintah telah bersiap untuk merevitalisasi Pasar Atas Bukittinggi di Sumatera Barat dan Pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah.
Adapun sinergi ini tak hanya untuk pembangunan pasar-pasar besar. Enggartiasto mengatakan bahwa dirinya telah meminta kepada Kementerian PUPR untuk membangun pasar-pasar kecil di daerah.
“Nanti kita serahkan bagaimana mekanisme dari Kementerian PUPR untuk melakukan itu dengan [pemerintah] daerah. Itu kita serahkan betul,” ucap Enggartiasto.
Menurut Enggartiasto, sinergi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian PUPR ini sebetulnya telah terjalin sejak lama. Hanya saja, sebelum ada Inpres yang memayungi, upaya merevitalisasi dilakukan per pasar.
Sementara untuk sekarang ini, Kementerian PUPR langsung diberi mandat untuk merevitalisasi pasar di seluruh daerah. Pengerjaan nantinya pun bakal dilakukan sesuai dengan kesiapan dari pasar-pasar tradisional yang diajukan Kemendag.
“[Kriteria] Kesiapannya harus lengkap semuanya. Masalah tanah juga sudah benar siap, kemudian seperti kontribusi daerah juga harus ada untuk diratakan dan sebagainya, semua harus diatur,” jelas Enggartiasto.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap pembangunan pasar oleh kementeriannya ini dapat dicontoh para pemimpin daerah. Tak hanya dari segi teknis pembangunannya, Basuki juga mengimbau agar pemerintah daerah mampu mengadaptasi kaidah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang diterapkan Kementerian PUPR.
“Sesuai yang diarahkan Pak Presiden (Joko Widodo), [Revitalisasi] nggak boleh lewat dari tenggat batas target waktunya,” ucap Basuki.
Presiden Jokowi sendiri dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada 16 Agustus 2018 sempat menyinggung upaya pemerintah dalam mendukung usaha produktif yang dilakukan ekonomi ummat dan masyarakat bawah. Ia menyebutkan revitalisasi pasar diadakan agar bisa bersaing dengan pasar modern dan mampu menjadi wadah bagi UMKM untuk menggerakkan perekonomian.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yulaika Ramadhani
