tirto.id - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan izin impor beras tahap II sebesar 500 ribu ton, yang direncanakan terealisasi pada Mei-Juli 2018, bukan tambahan melainkan memang dibutuhkan.
"Itu bukan penambahan kok. Itu ada, itu sudah diputuskan dalam Rakortas. Keputusan dipimpin oleh pak Menko Perekonomian, dihadiri oleh pak Menko Perekonomian, Kementan, Dirut Bulog [Dirut lama Djarot Kusumayakti] dan juga Kementerian BUMN, serta saya. Disepakati, diputuskan untuk menugaskan kepada Bulog untuk impor (beras)," kata Enggartiasto di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian Jakarta, pada Kamis (24/5/2018).
Penerbitan izin, yang melengkapi impor beras selama Semester I 2018 menjadi 1 juta ton, itu memicu polemik di internal pemerintah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengisyaratkan penolakannya dengan membantah ada impor beras tahap II sebanyak 500 ribu ton. Menurut Amran, pasokan beras dari dalam negeri selama ini sudah memadai.
Namun, berdasar keterangan Enggartiasto, cadangan beras milik Perum Bulog belum mencukupi kebutuhan dalam negeri jika tidak ada tambahan beras impor 1 juta ton selama Semester I 2018.
Dia mencatat, realisasi data impor beras yang masuk gudang Bulog hingga saat ini sekitar 680 ribu ton. Sementara izin impor tahap I pada Februari lalu ialah 500 ribu ton dan tahap II volumenya serupa.
"Stok Bulog eks impor (impor masuk) ada 680 ribu [ton], coba selisihnya dari mana hayo? Kalau 600 ribu ton, yang izin hanya 500 ribu ton, izinnya dari mana? Artinya yang impor itu izinnya lebih dari 500 ribu ton. Buktinya ada 600 ribu ton. Belajarlah berhitung," kata Enggartiasto.
Keputusan Rakortas tentang impor beras pada Semester I 2018, menurut dia, juga sudah muncul sejak jauh hari dan diikuti penyelanggaraan tender impor beras oleh Bulog secara terbuka.
"Kalau dibuka, diurut websitenya Bulog, pada waktu tender, itu sudah lama. Itu tender Bulog terbuka. Pemerintah hanya memberikan tugas pada Bulog, lakukan ini [impor beras]," ujar dia.
Enggartiasto juga mengklaim keputusan impor beras itu muncul dengan alasan kuat. Sebab keputusan itu didasarkan pada hitungan suplai dan ketersediaan beras di gudang Bulog.
"Cerminannya bahwa suplainya memang kurang. Kalau seandainya tidak ada impor waktu itu kan ada shortage (kekurangan stok beras)," kata Enggartiasto.
Mengenai klaim Bulog bahwa stok beras di gudang masih memadai, yakni 1,2 juta ton, Enggartiasto mengatakan angka itu merupakan hitungan kumulatif setelah ada tambahan impor beras.
"Sekarang jumlah stok bulog ada 1,2 juta ton, 600 ribu ton lebih itu adalah eks impor. Jadi, sebenarnya kalau tanpa impor, maka jumlah cadangan beras di Bulog jadi di bawah satu juta ton. Itulah dasar kenapa kita harus impor," kata dia.
Beras impor masuk ke dalam negeri melalui Bulog untuk menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok itu akan digelontorkan sewaktu-waktu ketika harga beras bergejolak karena suplai minim atau saat permintaan konsumen menanjak. Langkah itu adalah untuk stabilisasi harga.
"Ya kalau kurang (pasokan beras di pasar) kami jual (beras impor), kalau lebih (ketersediaan beras di pasar) kami tahan (beras impor di gudang BULOG). Begitu saja," kata Enggartiasto.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
