Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mendorong gerakan kolektif untuk menyetop percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. Gerakan ini, menurut dia, memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Yassierli menilai penerbitan Surat Edaran (SE) belum cukup untuk menghentikan percaloan. Maka itu, perlu tindakan nyata yang melibatkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat.
"Percaloan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Kita harus memiliki komitmen bersama dan memperkuatnya secara bertahap," kata Yassierli.
Menaker menyampaikan seruannya dalam acara Stop Percaloan yang bertajuk “Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan,” di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa (8/7/2025). Acara ini digelar oleh Direktorat Bina Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3, Kemnaker.
Selain Menaker Yassierli, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, dan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.
Yassierli optimistis gerakan "Stop Percaloan" bisa menjadi titik tolak reformasi komprehensif di sektor ketenagakerjaan. Reformasi itu akan mencakup pula penguatan norma kerja dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pembinaan hubungan industrial yang sehat juga bisa lebih diperkuat.
"Ini baru langkah awal. Setelah ini, kita akan berbicara lebih jauh mengenai norma kerja, K3, dan hubungan industrial. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama," ujar dia.
Yassierli tidak lupa mendorong dunia usaha dan masyarakat berupaya bersama-sama dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih dan transparan.
Dia pun meminta info lowongan kerja tidak lagi diumumkan melalui pihak ketiga yang tidak resmi, melainkan lewat kanal milik Kemnaker, yaitu platform SiapKerja. Tujuannya agar info lowongan kerja tersampaikan kepada masyarakat secara langsung dan terbuka.
"Gunakan platform SiapKerja milik Kemnaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama," ujar dia menegaskan.
Yassierli juga berharap pemerintah daerah memperkuat perannya dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di kawasan industri. Misalnya dengan mendorong setiap kawasan industri memiliki sekolah binaan untuk mencetak pekerja lokal yang kompeten.
"Kami akan tindaklanjuti bersama pemerintah daerah. Masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengambil peran dalam memajukan daerahnya," dia menambahkan.
Masih dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Fahrurozi, menyebut bahwa praktik percaloan merugikan pencari kerja sekaligus melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.
Oleh karena itu, dia menegaskan, Kemnaker mendorong penerapan proses rekrutmen yang bersih, adil, dan bebas dari pungutan liar.
"Komitmen bersama ini menjadi langkah awal yang penting dalam membenahi sistem ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Setelah ini, kita akan terus mengawal dan memperkuat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi,” kata Fahrurozi.
Langkah Kemnaker menginisiasi gerakan "Stop Percaloan" mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten, Andra Soni, mendukung gerakan ini karena bisa menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk memberantas percaloan tenaga kerja, termasuk yang terjadi di kawasan industri Banten.
"Ini bentuk kesadaran bersama. Kita tahu Provinsi Banten dikenal sebagai daerah industri sejak puluhan tahun lalu, namun di sisi lain justru memiliki tingkat pengangguran yang masih tinggi bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
