tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) menjajaki langkah berikutnya untuk menerapkan campuran Bahan Baku Nabati (BBN) berupa fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 40% atau B40 pada awal tahun 2022. Penggunaan B40 ini diharapkan pemerintah menjadi cara agar dapat menghasilkan Green Diesel (D100), Green Gasoline (G100) dan Green Jet Avtur (J100).
B40 merupakan program lanjutan dari Biodiesel 30 atau B30 yang telah diwajibkan sejak Januari 2020 silam. Dengan memberlakukan kewajiban penggunaan biodiesel lintas sektor, serapan biodiesel mengalami tren kenaikan setiap tahunnya.
Menurut catatan Kementerian ESDM, serapan biodiesel pada 2017 baru mencapai 2,57 juta kiloliter. Angkanya mampu naik hampir 50% pada 2018 dengan catatan sebanyak 3,75 juta kiloliter. Peningkatan ini dipicu oleh keputusan Mandatori Biodiesel 20 atau B20 yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 juncto 45 Tahun 2018.
Program mandatori B20 semakin mendorong konsumsi biodiesel pada tahun 2019. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyebut serapan biodiesel dalam negeri pada 2019 mencapai 6,7 juta kiloliter. Realisasi itu melebihi proyeksi serapan sebesar 6,4 juta kiloliter.
Mandatori B30 pada awal tahun ini mengeskalasi penyerapan biodiesel di Indonesia yang tercatat sebanyak 4,36 juta kiloliter sepanjang semester pertama 2020 ini. Kementerian ESDM pun menargetkan total serapan pada tahun ini bisa mencapai 8,7 juta kilo liter.
Perkembangan Uji Coba B40
Serapan biodiesel itu diproyeksikan kembali naik saat penggunaan B40 diterapkan pada 2022 mendatang. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian terkait komposisi campuran pada biodiesel.
Paulus menjelaskan, setidaknya terdapat tiga opsi yang dapat ditempuh pengembangan B40 di Indonesia. Pertama, dengan melakukan perbaikan pada biodiesel 30. “Ada kemungkinan biodiesel saat ini bisa dipakai untuk B40 juga, namun perlu perbaikan sedikit. Tapi kami masih membuka opsi lain,” Kata Paulus saat dihubungi Tirto, Selasa (17/11).
Opsi kedua yang akan ditempuh ialah dengan mencampur 10% destilasi kepada 30% FAME. Opsi terakhir, lanjut Paulus, ialah dengan menggunakan seluruh destilasi pada B40.
“Masih terus kami kaji dan melihat kemampuan industri. Terutama kan industri punya keterbatasan dalam mengimplementasikan biodiesel ini, apalagi soal teknologi dan cost-nya ya,” Ungkap Paulus.
Sementara itu, uji jalan B40 direncanakan bakal mulai dilakukan pada awal 2021. Uji jalan ini, menurut Paulus, memakan waktu hingga delapan bulan sehingga diharapkan B40 dapat mulai digunakan pada 2022.
Kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) dalam pengembangan Biodiesel, menurut Paulus mampu mendorong serapan sawit dalam negeri. Pada implementasi B30 misalnya, konsumsi sawit Indonesia untuk biodiesel mencapai 12,7% dari total 51.828 ton produksi sawit pada 2019.
“Keperluan sawit untuk biodiesel sudah masuk dalam komposisi 35% keperluan sawit dalam negeri sehingga tidak ada masalah suplai,” terang Paulus.
Dengan naiknya pencampuran sawit ke dalam biodiesel menjadi 40%, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang memastikan suplai kebutuhan sawit terkendali. Namun, Togar enggan berkomentar lebih jauh soal hal tersebut.
“Pasokan aman saja, tidak ada masalah soal hal itu,” Terang Togar kepada Tirto (16/11/2020)
Berkah Ekonomi Biodiesel
Pengembangan biodiesel di Indonesia digencarkan untuk menekan bengkaknya impor bahan bakar. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor minyak mentah dan olahan Indonesia mengalami kenaikan pada periode 2009 hingga 2018. Dalam periode tersebut, impor minyak mentah telah melonjak hingga 10,64% menjadi 16,9 juta ton, sementara impor minyak olahan naik 35% menjadi 26,6 juta ton pada 2018.
Presiden Joko Widodo coba meredam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mencabut subsidi bernilai Rp300 triliun per tahun sejak 2015. Kendati demikian, dicabutnya subsidi BBM rupanya belum mampu menekan volume impor bahan bakar fosil.
Sedikit demi sedikit, Indonesia dapat melakukan penghematan devisa negara melalui pengembangan biodiesel. Menurut perhitungan Aprobi, dengan target 6,4 juta kilo liter serapan biodiesel pada 2019, Indonesia telah mengamankan USD 3,5 miliar atau setara Rp51,75 triliun.
Pengembangan biodiesel secara berkala ini menjadi jurus Presiden Joko Widodo untuk mengatasi defisit transaksi berjalan atau current account deficit akibat impor minyak.
“Defisit transaksi berjalan harus semakin menurun sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor, kemudian dilanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50,” ujar Jokowi (09/03/2020).
Sementara Jokowi menyebut, mandatori dari B30 mampu menghemat devisa negara hingga Rp110 triliun dengan asumsi produksi kelapa sawit mencapai 46 juta ton. Di sisi lain, data GAPKI mengungkap produksi kelapa sawit Indonesia mampu mencapai 51.828 ribu ton pada 2019. Dengan kata lain, masih ada potensi produksi yang belum terserap.
Dengan besarnya potensi produksi sawit Indonesia, Jokowi mencoba “membunuh dua burung dengan satu batu”. Artinya, pengembangan biodiesel secara berkala ini dapat meredam impor bahan bakar fosil sekaligus mulai menghentikan ekspor CPO.
Dominasi Taipan Sawit Merugikan Petani Kecil
Berkah ekonomi yang diterima ini rupanya masih meninggalkan rentetan masalah. Dalam pengembangan biodiesel yang diusung pemerintah, pada praktiknya, masih terjadi ketimpangan keuntungan.
Menurut Peneliti Sawit Watch, Achmad Surambo, Masalah itu terjadi saat dana yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) didominasi oleh subsidi harga BBN, bukan replanting.
“Proporsi antara subsidi BBN ke perusahaan dan replanting ke petani itu kaya langit dan bumi,” Kata Rambo kepada Tirto (16/11/2020).
Sebagai gambaran, total penerimaan BPDPKS dari pungutan ekspor pada Desember 2019 mencapai Rp47,23 triliun dengan realisasi penyaluran dana mencapai Rp33,6 triliun. Program peremajaan sawit atau replanting yang diterima petani hanya Rp2,3 triliun.
Sementara itu, subsidi biodiesel yang diterima perusahaan dianggarkan hingga Rp29,2 triliun. Alokasi lainnya sebesar Rp246 miliar untuk riset, Rp121,3 triliun untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Rp171,3 miliar untuk promosi.
Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp2,78 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Rambo, anggaran ini hanya akan sampai ke perusahaan besar.
“Subsidi itu akan Kalau sekelompok pihak saja, ya perusahaan-perusahaan besar. Harusnya dibuat mekanisme untuk petani swadaya agar porsi lebih dalam biodiesel ini. Kalau dilanjutkan ini hanya akan menghasilkan oligarki lagi di bidang sawit,” Ungkap Rambo.
Editor: Windu Jusuf
