Memeriksa Janji Jokowi di Bidang Ekonomi

tirto.id - “Saya meyakini, kalau hal-hal yang rumit-rumit tadi lebih disederhanakan, hal-hal yang sebetulnya mudah itu lebih digampangkan, saya kira untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen juga bukan sesuatu yang sulit.”

Kalimat itu diungkapkan Jokowi di hadapan para pelaku usaha pada 6 Juni, dua tahun lalu. Di waktu yang bertepatan dengan masa kampanye itu, Jokowi—sang calon presiden—memaparkan rencana programnya di bidang ekonomi jika ia terpilih menjadi presiden.

Hal-hal rumit yang dimaksud Jokowi dalam pernyataannya itu adalah persoalan proses perizinan yang menurutnya menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Juga perizinan terkait pengadaan listrik dan infrastruktur. Jika semua itu dipermudah, maka pertumbuhan ekonomi tujuh persen bukanlah hal yang sulit dicapai.

Dalam pidatonya itu, Jokowi juga menyinggung soal inflasi. Menurutnya, tak ada guna pertumbuhan ekonomi tinggi jika inflasi juga tinggi. Ia pun bercerita tentang bagaimana ia bisa menekan laju inflasi di kota Solo hingga 1,53 persen.

“Kalau pertumbuhan kita misalnya 6 persen atau 7 persen, inflasinya hanya 1,5 persen, itu baru dapat kita [katakan baik]. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi juga lebih tinggi ya enggak ada artinya,” ujar Jokowi.

Jokowi lalu menutup pidatonya tentang kaitan membuka keran investasi, pertumbuhan ekonomi, dan terbukanya lapangan kerja.

“Saya kira kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu yang namanya investasi harus dibuka seluas-luasnya. Investor harus diberikan ruang seluas-luasnya sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta di mana-mana,” katanya. Kalimat itu disusul anggukan oleh mereka yang hadir menyaksikan pemaparan itu, diiringi riuh tepuk tangan.

Tepat hari ini, dua tahun lalu, Jokowi dilantik sebagai presiden. Ia mengalahkan calon presiden lainnya, Prabowo Subianto.

Dua tahun setelah mengemban tanggung jawab sebagai presiden, bagaimana realisasi program Jokowi di bidang ekonomi? Mari kita coba periksa tiap-tiap indikatornya.

Dalam pidato dua tahun lalu itu, Jokowi menyinggung soal pertumbuhan ekonomi 6 atau 7 persen dengan inflasi 1,5 persen. Ia tidak menjanjikan itu dengan jelas, tetapi setidaknya dia mengatakan begitulah idealnya, dan dengan menyebut-nyebut pengalamannya menekan angka inflasi di Solo, menunjukkan ia juga mampu menekan angka inflasi di Indonesia, jika ia terpilih sebagai presiden.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada akhir 2013, angka inflasi tercatat 8,4 persen. Setahun kemudian, angkanya tak berubah, masih 8,5 persen. Di tahun 2015, inflasi turun cukup jauh yakni di angka 3,35 persen. Tahun ini, hingga September, angka inflasi tercatat 3,07 persen. Ini lebih rendah dari yang ditargetkan tahun ini, yakni 4 persen.

Rendahnya inflasi, belum tentu kabar baik. Jika kita membaca lagi buku-buku tentang ekonomi makro, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan inflasi. Selain karena ketidaklancaran distribusi barang dan berlebihnya likuiditas di pasar, inflasi juga dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Jadi, inflasi yang terlalu rendah juga menunjukkan indikasi menurunnya daya beli masyarakat.

Enny Sri Hartati, salah satu peneliti di Institut for Development of Economic and Finance (Indef) menilai indikator makro yang naik saat ini tidak diikuti oleh indikator mikro prudensial yang juga naik. Suku bunga, inflasi, PDB, dan indikator makro lainnya mungkin tampak membaik. Tetapi menurut Enny, sektor rill perekonomian Indonesia malah babak belur.

“Kalau istilah saya, makroprudensialnya terjaga tetapi semu,” kata Enny. Ia menilai pertumbuhan ekonomi 5,18 persen tiadk mencukup kebutuhan ekonomi Indonesia.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi belum bisa lebih tinggi dari apa yang pernah dicapai negeri ini pada 2011. Tahun itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Tahun 2012, angkanya menurutn menjadi 6,23 persen dan turun lagi menjadi 6 persen pada 2013.

Tahun 2015, setahun setelah kepemimpinan Jokowi, pertumbuhan ekonomi belulm membaik, malah turun di angka 4,8 persen. Pada kuartal II tahun ini, pertumbuhan ekonomi sedikit merangkak ke angka 5,18 persen. Masih jauh dari angka yang disebut Jokowi saat kampanye.

Selama dua tahun ini, Jokowi memperbaiki proses perizinan dan membuka lebar keran bagi investasi asing di beberapa sektor. Di industri film dan bahan baku obat misalnya, keran investasi asing dibuka penuh hingga 100 persen. Itu artinya tak ada batasan bagi investor asing untuk berinvestasi di dua sektor itu.

Ada 13 jilid paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi selama ia menjabat. Paket ini berisi macam-macam. Mulai dari soal perizinan, stabilisai harga, investasi asing, dan lain sebagainya.

Dari sejumlah kemudahan perizinan dan percepatan prosesnya, melakukan bisnis di Indonesia dinilai menjadi lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2013 Indonesia berada di peringkat 128 dalam urutan Doing Business, tahun ini Indonesia berada di peringkat ke 109. Meskipun masih jauh, setidaknya membaik.

Dari segi penanaman modal asing pun ada peningkatan, meski tak signifikan. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal asing pada tahun 2014 tercatat $28,53 miliar. Tahun berikutnya, angka PMA tampak naik sedikit menjadi $29,28 miliar. Tahun ini, selama tiga bulan pertama total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar $6,92 miliar.

Penanaman modal asing yang meningkat di tahun 2015, ternyata tidak sejalan dengan penurunan angka pengangguran. Menurut data BPS, pada Agustus 2014 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang. Tahun 2015, ketika PMA meningkat meski sedikit, angka pengangguran malah bertambah menjadi 7,56 juta. Februari tahun ini, angka itu tampak menurun menjadi 7,02 juta orang, penuruna yang tak begitu signifikan.

Memperbaiki perekonomian Indonesia dengan segala perilaku korupnya yang sudah mengakar ternyata memang tidak mudah. Dalam kampanyenya dua tahun lalu, Jokowi berkali-kali mengatakan mencapai perekonomian ekonomi tujuh persen bukan sesuatu yang sulit. Nyatanya, hal itu tak mudah dan belum bisa tercapai di tahun ke dua. Selamat melanjutkan kerja, Pak Presiden!