tirto.id - Simpatisan PDI pendukung Megawati pada kerusuhan 27 Juli 1996 atau akrab dengan akronim "Kudatuli" menuntut negara untuk membuka kembali pengadilan HAM terkait peristiwa tersebut.
"Sekarang hanya satu, Mega harus tegas, Jokowi harus tegas, untuk membuka pengadilan HAM, tuntutan cuma satu itu, bentuk pengadilan HAM, kalau memang ingin masalah ini selesai," tegas salah satu pendukung Megawati, Gofur (60), saat ditemui dalam aksi Kamisan, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/7/2019).
Pasalnya, ungkap Gofur, sudah 23 tahun Kudatuli berlalu, tetapi hingga kini para korban belum mendapat keadilan hingga kini. Dalang atas kerusuhan tersebut pun belum juga mampu diungkap oleh negara.
Data terkait korban pun hingga kini masih simpang siur. Data dari Komnas HAM terdapat setidaknya lima orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan. Di sisi lain, selepas kejadian tersebut Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso justru menyampaikan terdapat dua orang yang tewas dan 26 luka-luka.
"Kalau korban ya banyak, karena kami udah dikepung sama oknum, polisi, tentara. Kalau yang meninggal ada 124, itu saksi sejarah. Yang ditusuk juga banyak," ungkap Gofur.
Gofur pun kecewa dengan sejumlah aktivis yang aktif pada masa itu dan telah memiliki bangku baik di eksekutif atau legislatif, tak memperjuangkan keadilan bagi korban di Kudatuli.
"Aktivis 98 yang dulu benar-benar militan kayak Budiman [Sudjatmiko], semua gerakan, termasuk orang-orang PRD, mengangkat isu reformasi, sekarang semua diam aja," ujarnya.
Gofur pun mengungkapkan pada masa itu, ia memang memiliki komitmen untuk memperjuangkan PDI. Namun, kini, ia sudah kehilangan kepercayaannya pada partai politik.
"Dulu saya aktif di PDI, komitmen saya untuk PDI, tapi dulu, tapi sekarang saya gak percaya," pungkasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
