Megawati Bantah Konflik dengan Jokowi: Hanya Tolak 3 Periode

tirto.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, membantah dirinya berkonflik dengan Presiden Joko Widodo. Dia berkilah bahwa hubungannya dengan Jokowi saat ini renggang karena ia menolak kebijakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Lho, enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dirinya menegaskan bahwa penolakan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah perjuangan konstitusi. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan tersebut harus melalui sidang MPR dan melibatkan banyak pakar di bidang hukum tata negara.

"Mana yang ahli hukum [tata negara] angkat tangan. Itu kan ranahnya konstitusi. Ya, saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," kata dia.

Megawati mengungkapkan bahwa kepentingannya untuk menolak perpanjangan masa jabatan yang diajukan oleh Jokowi adalah sebuah pesan kebenaran. Dia menegaskan tak ingin Indonesia rusak.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," katanya.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung mengenai hak kebebasan dalam berbicara. Menurutnya, kebebasan dalam berbicara adalah ciri dari negara demokratis.

"Saya enggak bisa kalau terus enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan konstitusi yang diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam konstitusi.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada [perbedaan] dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata dia.