tirto.id - Transisi pemerintahan Indonesia akan berlangsung dalam waktu dekat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai ada "warisan" proyek besar dari Jokowi yang berpotensi membebani pemerintahan Prabowo.
Secara khusus, proyek ambisius yang berpotensi membebani Prabowo disebutkan yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran besar yang dipasok dari APBN.
Tantangan lain dari pemerintahan transisi juga menjadikan Nusantara menjadi daya tarik investor untuk masuk, karena sejauh ini proyek tersebut pembiayaannya masih didominasi oleh APBN.
"Dilihat proyek yang belum selesai pastinya proyek IKN ya karena membutuhkan anggaran APBN yang besar dan sekarang juga masih dalam proses yang awal, seperti proses kontruksi dari IKN jadi ini juga tergantung pemerintah Prabowo ke depan, mau dipercepat, memperlambat atau bahkan sama sekali dilepaskan sampai investasi swasta masuk artinya tanpa dukungan APBN," ungkap Bhima saat dihubungi Tirto, Selasa (2/7/2024).
Menurut Bhima, tantangan ke depan adalah kondisi makroekonomi yang dibayangi ketidakstabilan perekonomian global, seperti suku bunga tinggi, fluktuasi nilai tukar rupiah, juga menimbulkan efek berkurangnya minat investor untuk masuk menyokong proyek di dalam negeri.
"Tantangan ke depan, kondisi makroekokomi, suku bunga, inflasi, fluktuasi nilai tukar, berkurangnya minat investor," ujar dia.
Diketahui, investor asing yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara sampai hari ini masih jauh dari target. Hal ini tecermin dari porsi investor yang seluruhnya masih berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan nilai tidak sampai Rp50 triliun.
Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN tercatat baru sebesar Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Sementara targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini.
Kemudian, Bhima juga menyoroti proyek di luar Nusantara yang berpotensi diwariskan Joko Widodo ke Prabowo yakni pembangunan tol Trans Sumatra, proyek strategis nasional (PSN) berupa bendungan-bendungan hingga Moda Raya Terpadu (MRT).
Meski demikian, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Prabowo juga belum memfokuskan pada sektor infrastruktur dan sebagainya. Secara spesifik, program yang telah mendapat persetujuan adalah baru program Makan Bergizi Gratis.
"Kejelasan RAPBN 2025, sebagaimana proyek infrastruktur akan dibangun, sejauh ini baru Program Makan Bergizi Gratis," ungkap Bhima.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menuturkan bahwa tantangan penarikan investor untuk masuk dalam pembiayaan proyek IKN akan menjadikan proyek tersebut cukup membebani pemerintahan Prabowo.
"Yang potensi paling besar IKN ya, mungkin bukan mangkrak tapi prosesnya jadi jauh lebih lama pembangunannya, artinya molor, termasuk dalam hal pembiayaan menarik investor dari luar, itu yang sebenarnya problem paling besar," ungkapnya saat dihubungi.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
