Maskapai Usul Keringanan Bea Masuk dan PPh Impor Komponen Pesawat

Pemerintah bersama Kementerian Keuangan akan mengkaji usulan maskapai terkait keringanan bea masuk suku cadang pesawat.

Terbit 22 Jul 2019 20:21 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Teknisi melakukan pekerjaan pemeliharaan pada pesawat jet di hangar GMF AeroAsia keempat dan terbaru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia, Senin, 28 September 2015. Anak perusahaan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia meluncurkan fasilitas terbarunya pada hari Senin yang lalu diklaim sebagai hanggar pemeliharaan terbesar di dunia untuk pesawat berbadan sempit. AP PHOTO/ Dita Alangkara

tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima usulan dari maskapai pesawat untuk menambah insentif fiskal bagi bisnis penerbangan.

Kali ini usul itu berkaitan dengan membebaskan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) impor keperluan perawatan pesawat terbang.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono mengatakan, usulan ini menjadi tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat melalui sejumlah insentif.

"Ada usulan membebaskan bea masuk PPn impor dan PPh impor suku cadang, oli dan equipment untuk maintenance. Untuk informasi maskapai sudah ada 21 pos tarif yang 0 persen bea masuknya tapi masih ada yang 15 persen. Mereka usulkan gimana ini bea masuknya 0 persen," kata Susi dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (22/7/2019).

Namun, ia menyebutkan bahwa usulan ini akan dikaji dulu bersama Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah telah memberlakukan insentif berupa pembebasan pajak bagi suku cadang pesawat terbang seperti dalam PP 50/2019.

Namun, menurut sejumlah maskapai hal itu saja bisa jadi belum cukup. Sebab PP itu baru sebatas membebaskan pajak PPn saja.

Susi mengakui, porsi perawatan ini masih besar sebagai biaya pengeluaran maskapai. Ia juga mengatakan sekitar 8 persen biaya perawatan berasal dari pajak yang saat ini diusulkan untuk dihapus.

"PPn dan PPh impor suku cadang equipment dan impor bisa share-nya 8 persen dari total biaya maintanance. Ini masih akan kami uji kita itung dan koordinasi dengam Kemenkeu," ucap Susi.