tirto.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Gielbran Muhammad Noor, yang mendapatkan serangkaian teror berupa didatangi intel ke kampus dan doksing di media sosial mengenai latar belakang keluarganya. Dugaan intimidasi itu dialami Gielbran usai BEM UGM mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai alumni yang paling memalukan.
Terkait hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai intimidasi dan teror yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai hal itu bisa membahayakan demokrasi di Tanah Air.
"Intimidasi dan teror semacam ini kami nilai sangat berbahaya bagi demokrasi serta hanya akan terus menggerus kebebasan sipil," kata Dimas dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (19/12/3023)
Kasus Gielbran bukan kali pertama, dia menuturkan sebelumnya Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang juga mendapatkan perlakuan serupa. Orangtuanya yang berada di Pontianak didatangi oleh aparat yang mengaku Babinsa.
Tidak hanya itu, Melki juga mendapatkan serangan digital berupa peretasan terhadap akun WhatsApp-nya setelah rangkaian kritiknya bersama mahasiswa lainnya terhadap situasi demokrasi khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.
Intimidasi juga dialami Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rizki Agus Saputra. Rizki mendapatkan serangan fisik berupa pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal pada 15 Desember 2023 lalu.
"Rizki mengaku dikeroyok tiga orang yang berseragam militer. Serangan ini diduga berelasi dengan aktivitasnya melaporkan kebocoran data kepada pimpinan KPU dan DKPP terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," ucap Dimas.
Respons 3 Kubu Paslon Capres
Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, mengklaim pihaknya menolak tindakan intimidasi terhadap warga negara. Ronny mengatakan, hal itu selaras dengan visi-misi paslon Ganjar-Mahfud yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.
"Kami menolak tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga negara," kata Ronny kepada Tirto, Selasa.
"Fungsi negara justru melindungi hak asasi warganya terutama dalam hal kebebasan berpendapat, bukan malah menekan atau mengintimidasi warganya," tutur Ronny.
Sementara itu, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim memandang, pihaknya sering menyuarakan agar jangan sampai pemerintah membungkam kebebasan berekspresi.
"Terlepas dari segala yang baik telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi, akhir akhir ini agak tercederai dengan pembungkaman terhadap hak kebebasan berpendapat," kata Chico.
Chico menuturkan peran Polri menjadi penting karena institusi ini bertindak sebagai pelindung bagi mereka yang sedang menjalankan haknya sebagai warga negara, yaitu menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi.
"Namun belakangan, khususnya sejak dipimpin Listyo Sigit Prabowo, justru indeks demokrasi dan kebebasan berpendapat turun terus dari tahun ke tahun," tutur Chico.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor menentang aktivis mahasiswa untuk melawan aparat yang diduga melakukan intimidasi. Dia menuturkan di era reformasi sekarang ini, aktivis bebas menyampaikan pandangan apapun. Berbeda, saat zaman Presiden Soeharto dulu.
"Kalau saya jadi aktivis mahasiswa saya lawan itu saya lawan itu. Sekarang ini kan kalian bisa bicara seenaknya saja, bisa terbuka, kalau zam kami dulu, zaman Soeharto susah. Diculik ya betul-betul diculik, hilang, kalau sekarang, kan, ya, kalian lawan saja," kata Afriansyah kepada Tirto.
Sementara itu, dia meminta jika ada aparat yang melakukan intimidasi sebaiknya dilawan.
"Kalau memang ada oknum atau aparat yang mengintimidasi kalian harus berani, besani artinya begini minta data identitas mereka kemudian bila perlu ya ajak bertinju, kalau saya begitu," tutur Afriansyah.
Lebih lanjut, Juru Bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Surya Tjandra, mengatakan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah itu, relevansi dengan pernyataan Anies, menyebut "Wakanda No More". Surya menuturkan kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang harus dijamin oleh pemerintah.
"Ini menunjukkan relevansi pernyataan capres Anies Baswedan soal "Wakanda No More". Resmi atau tidak resmi, apalagi membawa-bawa keluarganya," tutur Surya.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
