tirto.id - Keluar dari pintu Istana Merdeka, Gubernur Papua Lukas Enembe dikerubungi wartawan. Dalam doorstop selama lima menit, pada Senin sore, 26 Agustus 2019, Enembe menjawab apa yang dia bicarakan dengan Presiden Joko Widodo, sementara wartawan menunggu apakah isu politik Papua jadi pembahasan keduanya.
Tetapi Enembe mengaku pembicaraan dia dan Jokowi sebatas mengenai Pekan Olahraga Nasional, yang akan digelar di Papua pada 2020. Karena situasi politik, ujar Enembe, PON di Papua hanya akan digelar di tiga tempat, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Timika. Cabang olahraga juga dikurangi.
Enembe harus buru-buru menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bersama rombongannya, ia terbang ke Surabaya. Esoknya, 27 Agustus, Enembe mendatangi asrama mahasiswa Papua. Tetapi, mahasiswa-mahasiswa Papua di asrama menolak dan mengusirnya.
Rombongan Enembe lantas kembali ke Jakarta pada 28 Agustus.
Pada 29 Agustus, protes di Jayapura, pusat politik dan bisnis di Papua, berujung rusuh. Fasilitas publik seperti kantor Majelis Rakyat Papua, Gedung Plaza Telkom, Tower telekomunikasi nirkabel (BTS) milik PT Telkom, dan Kantor Bea Cukai dirusak dan dibakar.
Demonstrasi di seluruh Papua itu adalah respons besar-besaran atas ucapan rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Surabaya. Ucapan rasis ini, yang ditangani secara terlambat oleh otoritas Indonesia, menjadi api protes sejak pertengahan Agustus 2019. Protes anti-rasisme berbuntut peristiwa mematikan terjadi di Wamena, ibu kota Jayawijaya, pada 23 September lalu. Sedikitnya 42 orang meninggal, baik warga pendatang maupun orang Papua.
Lukas Enembe, birokrat-politikus kelahiran Tolikara, berkata kepada saya bahwa aksi “bakar-bakar” dalam demonstrasi pada 29 Agustus di Jayapura sekurang-kurangnya ada kejanggalan.
“Kami saat itu di Surabaya. Kami sudah sampaikan ke anak-anak yang demo itu, ‘Kamu mau sampaikan aspirasi kepada siapa? Karena kami semua ada di Jawa Timur. Tidak usah demo,” katanya saat saya menemuinya di Jayapura pada Rabu petang, 9 Oktober 2019.
Selama seminggu sebelumnya, saya ke Wamena untuk menelusuri sebab-sebab dan korban-korban peristiwa mematikan itu, yang menghancurkan separuh kota di Lembah Baliem tersebut.
Sehari sebelumnya, 8 Oktober, Menko Polhukam saat itu Wiranto, didampingi Kapolri saat itu Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, mendatangi Wamena. Rombongan itu hanya tiga jam (pukul 14.00-17.00) di Wamena. Mula-mula bertemu dengan sisa pengungsi di markas Kodim 1702/Jayawijaya, rombongan bergerak ke Gedung Aithousa GKI Betlehem di Jl Trikora untuk bertemu dengan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, yang telah menunggu para pejabat dari Jakarta itu sejak siang hari.
Dalam pertemuan yang berlangsung cuma 30 menit (sejak pukul 15.20), Wiranto berkata bahwa ia telah “mendengar masyarakat pendatang ingin tinggal di Wamena, yang jadi harapan Presiden Jokowi juga.”
Meski ada puluhan undangan di auditorium, Wiranto membatasi tiga orang—dari tokoh adat Lembah Baliem, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan tokoh masyarakat pendatang; bukan untuk dialog, ujar Wiranto, tapi minta tanggapan karena “dialog sudah saya lakukan secara langsung dengan masyarakat pengungsi.”
Usai melayani pertanyaan para wartawan selama 30 menit di halaman depan gedung Betlehem sesudah pertemuan itu, rombongan Wiranto kembali ke Bandara Wamena, berlanjut ke Jayapura untuk kemudian pulang ke Jakarta. (Pada 10 Oktober, Wiranto ditusuk oleh dua pelaku, diduga terafiliasi dengan jaringan sel teroris Jamaah Ansharut Daulah, saat kunjungan ke sebuah kampus di Banten.)
Esoknya, 9 Oktober, di Lanud Silas Papare Sentani, Jayapura, pemerintah Indonesia menyetop pemulangan para pengungsi via Hercules, dengan anjuran sebaiknya mereka kembali ke Wamena.
Peristiwa di Wamena telah mendorong belasan ribu pengungsi keluar dari pusat penghubung ekonomi pegunungan tengah itu; para penduduk Papua di pinggiran Kota Wamena pun mengungsi ke kampung-kampung halaman mereka.
Peristiwa itu sekurang-kurangnya telah membakar dan merusak 10 kantor, 351 ruko, 150 motor, 100 mobil, 27 rumah, dan sebuah pasar.
Wawancara saya dengan Lukas Enembe ini dilakukan pada awal Oktober. Dalam dua pekan terakhir, usulan pemekaran menjadi isu politik tentang Papua, dikemukakan oleh pejabat Indonesia termasuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian. Presiden Joko Widodo menimbang hal sama saat kembali mengunjungi Papua setelah dilantik menjalankan periode kedua. Ia mendatangi Wamena pada 28 Oktober, didampingi salah satunya oleh Gubernur Lukas Enembe.
“Khusus [usulan pemekaran] untuk pegunungan tengah,” ujar Jokowi saat berdialog dengan perwakilan tokoh di Wamena, “akan saya tindaklanjuti.”
Topik yang luput saya singgung dalam wawancara dengan Enembe saat itu usulan pemekaran. Saat itu isu pemekaran di luar perhatian saya—mengingat gagasan itu tak pernah terpikirkan oleh saya akan secepat ini, betapapun ide itu terus dipelihara dan sesekali dilontarkan sejak Papua mendapatkan otonomi khusus pada 2001 dan dimekarkan menjadi dua provinsi pada 2003—saat Presiden Megawati Soekarnoputri.
Belakangan, dalam suhu politik Papua yang mendidih sejak Agustus lalu, usulan pemekaran dikemukakan oleh 61 orang yang disebut “tokoh Papua” saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta pada 10 September lalu. Pertemuan itu diduga difasilitasi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, purnawirawan polisi yang pernah menjabat wakil kepala Polri mendampingi Badrodin Haiti (2015) dan Tito Karnavian (2016).
Mendagri Tito Karnavian berkata pemerintah Indonesia akan merestui pemekaran Papua Selatan—kemungkinan ibu kotanya Merauke—yang dia klaim sudah disepakati Gubernur Lukas Enembe dan sejumlah kepala daerah lain di Papua.
“Sementara untuk wilayah pegunungan tengah,” kata Tito di Jakarta pada 30 Oktober lalu, “masih dibahas oleh masyarakat setempat.”
Tito menyebut langkah pemekaran di Papua berdasarkan “data intelijen, data-data lapangan, dan situasi nasional.”
Dalam pemberitaan, Enembe berkata pemekaran di Papua jangan “setengah-setengah”. Ia menyarankan tujuh provinsi—sesuai jumlah wilayah adat di Papua, sebagaimana ia meminta kajiannya kepada Universitas Cenderawasih.
Ketujuh wilayah adat itu Mamta/Tabi (Jayapura, Sentani, dan sekitarnya), Saereri (Biak dan sekitarnya), Anim Ha (Merauke, Asmat dan sekitarnya), La Pago (Jayawijaya dan sekitarnya), Mee Pago (Nabire dan sekitarnya), Bomberai (Fakfak, Mimika dan sekitarnya), dan Domberai (Manokwari, Sorong dan sekitarnya).
Berikut wawancara saya dengan Lukas Enembe di ruangan kantornya di Jayapura pada awal Oktober lalu.
Skala kerusakan dalam kerusuhan Wamena tak pernah dibayangkan oleh masyarakat setempat. Bagaimana proses pemulihannya?
Memang saat saya ke Wamena—26 September 2019—dampak kerusuhannya besar. Selain kantor pemerintahan dibakar, kegiatan pusat ekonominya dilumpuhkan. Toko dan kiosnya, semuanya dibakar. Saya pikir ini berdampak luar biasa. Karena itu pemerintah pusat juga akan terlibat membangun dan memulihkan fasilitas publik itu.
Bagaimana pemulihan secara psikis terhadap warga pendatang maupun orang Papua agar terjamin keselamatannya?
Yang jelas … masyarakat pendatang dari kabupaten-kabupaten tetangga juga minta pulang. Waktu saya ke sana, saya bilang, ‘tidak usah pulang’. Kita punya hak hidup tinggal di wilayah NKRI, termasuk di Wamena. Jaminan keamanan … TNI, Polri akan memberikan.
Kerusuhan Wamena mengakibatkan juga orang-orang Papua mengungsi...
Memang sebagian besar di Wamena adalah orang dari kabupaten tetangga. Bukan orang Lembah Baliem situ. Ada yang dari Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, orang Nudga… Mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota, pinggiran-pinggiran Lembah.
Kalau mereka pulang, bupati harus pu tanggung jawab terima mereka. Tugasnya bupati menampung mereka, harus dilakukan. Kan, mereka bukan pengusaha. Masyarakat biasa. Tinggal di Lembah.
Peristiwa di Wamena membuat masyarakat baku curiga. Rekonsiliasinya bagaimana?
Masyarakat di Lembah Baliem … mereka juga tidak tahu kenapa kejadian seperti ini? Jadi, ini kita rekonsiliasi, rekonsiliasi seperti apa? Seluruh orang Papua kah atau cukup orang di Lembah itu? Karena orang Lembah merasa kami tidak melakukan kerusuhan … dan orang Lembah itu berkata kita punya saudara-saudara kita yang diduga mati itu saudara kita. Saya bilang, orang Lembah kalau terima orang itu betul-betul, hidup semati.
Jadi, kalau mau berdamai, saya pikir, mungkin damai di seluruh Papua, ya. Tapi, yaa…. [tertawa]
Jadi rekonsiliasi seperti apa?
Kalau menurut saya, akar masalah Papua harus diselesaikan. Saya bilang, Merah-Putih tetap, NKRI tetap harga mati—apa pun harga itu; tapi, akar persoalan Papua harus diselesaikan.
Protes di Papua ini ada kaitan dengan peristiwa di Jawa Timur. Ini menyangkut barang kebangsaan kita. Kalau mau mengindonesiakan orang Papua, menurut saya, akarnya harus diselesaikan.
Sebenarnya [saat ke Jakarta pada 26 Agustus], saya sudah sampaikan itu ke Bapak Presiden, ya … tergantung dia.
Apa saja yang Anda sampaikan?
Selesaikan akar masalah, begitu.
Contohnya mungkin?
Saya tidak sampaikan di sini. Dalam rapat terbatas di Istana, kita tidak bicara ini [politik], kita bicara persiapan PON.
Saya dengar ada pembicaraan lain?
Itu rahasia.
Setengah jam saya ketemu dia. Beliau ajak saya. Kami ada empat orang. Saya sampaikan [ke Presiden Jokowi], kalau ada persoalan, akar persoalan Papua harus diselesaikan.
Karena akar masalah politik di Papua melahirkan generasi baru.
Maksudnya?
Generasi pengungsi di Nduga ini akan melahirkan generasi baru, generasi yang baru lahir tahun ini. Karena mereka yang pegang senjata ini, generasi yang lahir dari peristiwa Mapenduma tahun 1996. Ekianus Kogoya lahir di situ.
Generasi itu melahirkan pemberontak-pemberontak ini. Lalu mereka akan lahir setelah peristiwa di Nduga. Mereka akan melahirkan generasi berikutnya lagi. Berontak lagi.
Jadi kalau kita terus melahirkan generasi-generasi yang begitu terus, itu malah tidak menyelesaikan persoalan.
Atau, dorang yang masih bicara kemerdekaan terus—Papua merdeka terus—nanti tidak memiliki hak bersuara [meninggal].
Ini semua karena peristiwa Pepera itu—tahun 1969. Karena kita tahu sesungguhnya, waktu itu, tidak one man one vote, tapi pakai perwakilan.
Itu saja … kejadian begitu saja saya tidak tahu. Saya lahir 1967, tidak tahu. Tapi sekarang, dorang bersuara merdeka, bicara barang itu.
Saya juga tidak habis pikir: kenapa mereka bicara merdeka?
Sekarang, generasi yang lahir—generasi milenial, saya tidak bisa kasih nasihat.
Anak saya berumur 19 tahun sekarang, saya mau kasih tahu, dia bilang, ‘Ah, Bapak, sa sudah tahu barang itu.” Saya tidak bisa kasih nasihat.
Generasi yang lahir sekarang lebih canggih dari generasi dulu. Jadi, memang, harus kita selesaikan akar persoalannya—tahun 1969 itu memang tidak one man one vote. Generasi sekarang bicara barang itu. Ini persoalan akarnya, kan … berangkat dari situ.
Generasi sekarang lebih cerdas, punya cara terbaik buat bangsa ini.
Apakah Jakarta tahu barang ini?
Nah, itu persoalannya. Akarnya diputuskan. Merah-Putih tetap, tapi akar persoalannya harus diselesaikan.
Jakarta tahu akar masalah ini?
Tahu.
Mau atau tidak?
Itu sudah.
Soal nasib pengungsi Nduga ini juga hampir setahun. Penanganan bagaimana?
Ini yang saya bilang, kenapa wartawan tidak bicara soal pengungsi Nduga? 189 orang Nduga meninggal. Tidak ada perhatian dari negara atau pemerintah. Sampai hari ini masih banyak. Sekarang tersebar. Ada di Wamena, ada di Lanny Jaya, dan lain-lain.
Apakah Jakarta punya perhatian?
Saya ini sudah hadapi tantangan ini sepuluh tahun di Puncak Jaya (saat wakil bupati dan bupati di Puncak Jaya 2001-2012). Masyarakat jadi korban.
Tentara boleh didatangkan ke sana, tapi pasukan bantuan non-organik harus ditarik. Karena saya pu pengalaman 10 tahun urus masalah ini. Pasukan non-organik harus ditarik.
Dong akan pakai semua cara buat cari posisi Ekianus Kogoya, tapi pasti lama. Lama-lama dong akan dapat.
Di Tingginambut (Puncak Jaya) juga begitu. Baru sekarang dihabisi markasnya Goliath Tabuni, sudah tra ada orang di atas. 10 tahun lebih, Pak. Saya pikir akan begitu juga terhadap Ekianus Kogoya [di Nduga]. Kejadian Goliath Tabuni melakukan kontak senjata pada 2004, baru sekarang dihabisi. Itu berapa tahun? Ko hitung.
Jadi perlakuannya akan sama di Nduga. Tapi berapa lama masyarakat akan mengungsi ini?
Bagaimana soal pemindahan tujuh tahanan demo anti-rasisme ke Balikpapan, Kalimantan Timur?
Saya sudah sampaikan tidak usah dikirim ke Kaltim. Pengadilan di sini saja. Tapi polisi telanjur kirim. Karena pengalaman sebelumnya, alasan polisi, sidang di sini dianggap tidak aman.
Mudah-mudahan proses pengadilannya dilakukan oleh orang yang memahami. Hakimnya bisa memahami Papua. Kalau tidak, bisa salah diputuskan.
Penulis: Fahri Salam
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
