tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah memiliki rencana menjual kredit karbon Indonesia.
Luhut bilang saat ini sudah ada dua perusahaan yang berminat membelinya. Dari penjualan kredit karbon itu, kata Luhut hasilnya dapat turut meringankan perbaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
“Jadi palm oil juga, kalau presiden bilang enggak akan CAD ya betul. Carbon credit itu juga bisa dijual. Sudah ada dua perusahaan,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Kemaritiman, Selasa (3/12/2019).
Kredit karbon atau carbon credit pada dasarnya adalah skema perdagangan emisi antar negara. Suatu negara yang emisi karbonnya cukup rendah atau di bawah batas yang ditentukan dapat menjual porsi emisi yang belum ia pakai ke negara lain.
Negara yang membeli biasanya memiliki latar belakang industri yang besar sehingga tingkat emisinya bisa melebihi batas rata-rata. Pembelian emisi ini nantinya bisa diperhitungkan sebagai tambahan ruang pengeluaran emisi oleh negara yang membutuhkan.
Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia bisa membeli kredit karbon dari negara lain untuk mempercepat capaian penurunan emisi gas rumah kaca di angka 29 persen. Namun, di saat yang sama Indonesia juga bisa menjual kredit karbon Indonesia untuk mendapatkan insentif finansial.
Selain kredit karbon, Luhut menekankan pada upaya peningkatan hilirisasi komoditas dan penggenjotan ekspor. Luhut bilang produk Indonesia seperti biodiesel dari hasil olahan minyak kelapa sawit atau palm oil dan stainless steel memiliki nilai yang tinggi karena tidak lagi dijual sebatas komoditas mentah.
“Ekspor Morowali saja sudah 9 miliar dolar AS lebih. Sudah ada stainless steel. Jadi bisa lah 13 miliar dolar AS lalu jadi 15 miliar dolar AS. 2024 jadi 30 miliar doalr AS,” ucap Luhut.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi
