Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan kebijakan pengurangan pasokan ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura bukan ditujukan untuk memicu perselisihan dengan negara tetangga tersebut.
Luhut menerangkan, penyesuaian volume ekspor tersebut murni merupakan langkah penataan kebijakan energi nasional yang tengah dievaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Nggak juga (akan memicu konflik), saya kira karena Pak Bahlil, tadi juga saya bicara sama beliau, ya beliau menyampaikan ini saja concern-nya," kata Luhut usai konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Ia menegaskan dinamika pengelolaan komoditas energi antarnegara tidak semestinya ditarik ke ranah perselisihan bilateral. “Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura? Kan enggak ada juga,” ujarnya.
Terkait evaluasi teknis dan kalkulasi alokasi pasokan migas, Luhut menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Kita serahkan pada Menteri ESDM,” kata Luhut saat ditemui di Istana Kepresidenan.
Kendati demikian, Luhut menegaskan pemerintah Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mengamankan kedaulatan energi nasional demi memacu pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih kuat.
"Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas dan kita sendiri juga ya tentu ke dalam kita melakukan introspeksi juga ya dalam banyak hal bagaimana negara kita ini bisa lebih bagus," tegas Luhut.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi pemerintah telah memangkas penyaluran ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD). Volume tersebut setara dengan pengurangan sekitar 8 persen dari total komitmen ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura yang mencapai 409,55 BBTUD.
"Yang kemarin kita potong itu adalah 31 BBTUD. Hanya kurang lebih sekitar 8 persen [dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura]," ucapnya saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Bahlil menegaskan, langkah pengurangan pasokan tersebut tidak melanggar klausul kontrak bilateral karena angka pemotongan masih berada di bawah ambang batas toleransi minimum kontrak, yakni sebesar 91 hingga 92 BBTUD.
"31 [BBTUD] yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 [BBTUD]," ujar Bahlil.
Bahlil memaparkan pemotongan pasokan terpaksa diambil lantaran adanya pemeliharaan berkala (shutdown) pada fasilitas hulu produksi gas.
Demi menjaga stabilitas nasional, alokasi pasokan dialihkan untuk mengamankan kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero) serta bahan baku industri dalam negeri.
"Nah, karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua [kebutuhan dalam negeri] di situ. Satu adalah urusan PLN, yang kedua urusan industri," tutur Bahlil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
