Lemhanas Jelaskan Proposal Damai Rusia-Ukraina dari Prabowo

tirto.id - Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menjelaskan duduk perkara penolakan pemerintah Ukraina terkait proposal damai dengan Rusia yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Andi Widjajanto menjelaskan bahwa Prabowo menawarkan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateral saat menjadi pembicara di IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura.

“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi dalam keterangan tertulis pada Senin (5/6/2023).

Andi menjabarkan bahwa Prabowo meminta agar Shangri-La Dialogue ke 20 tahun 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik.

"Selain itu Prabowo juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov mengatakan proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dianggap aneh dan terdengar seperti usulan Rusia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia," kata Oleksii dikutip AFP.

Sebelumnya, ada sejumlah poin yang ditawarkan Prabowo kepada Ukraina. Antara lain: gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.