tirto.id - Hingga saat ini baru kurang dari separuh, yakni sebesar 44 persen, dari bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang memiliki sertifikat tanah, kendati Proyek Operasi Nasional Agraria sudah berjalan 35 tahun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta, Minggu (16/10/2016). "Jadi yang belum pegang sertifikat seperti ini masih 56 persen, kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata Jokowi, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Ia mengakui bahwa meski proyek operasi Nasional atau program pengurusan sertifikat tanah sudah berjalan 35 tahun, hingga saat ini proses sertifikasi tanah masih belum kunjung usai. Oleh karenanya, ia meminta kementerian terkait untuk mengambil langkah strategis yang konkrit serta target yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Saya minta acara seperti ini tidak hanya berhenti di acara berkumpul, seremonial, menyerahkan simbolis. Saya ingin memastikan bapak ibu semuanya sudah punya sertifikat," kata Jokowi di depan 3.242 para penerima sertifikat yang hadir, sembari menambahkan jika ia sudah menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menyelesaikan sekitar 60 juta sertifikat hingga pada 2025 mendatang.
"Saya sudah perintahkan [Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN]. Saya kalau bekerja harus dengan target, tahun depan lima juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan nya tujuh juta, 2019 sembilan juta. Kalau nggak diberi target nanti yang dibagi hanya sedikit," tegasnya, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Terkait dengan kekurangan juru ukur sekitar 10.000 orang, Jokowi meminta untuk menggunakan tenaga di luar pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberi sertifikasi. "Kalau tambah PNS kelamaan. Tidak usah dari PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji, langsung bantu BPN ukur tanah," katanya.
Hal sama juga terhadap kekurangan juru data yang dibutuhkan kurang lebih 15 ribu orang juga diambil dari tenaga honorer yang sudah bersertifikasi. "Tentu ini akan membuka peluang lapangan kerja, yang penting sertifikat segera bisa kita selesaikan di seluruh Indonesia," tegasnya.
Jokowi juga ingin masyarakat seluruh Indonesia segera memiliki sertifikat dan BPN segera menyiapkan sistemnya agar target ini segera diselesaikan.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan memiliki 21,02 juta bidang tanah dan yang bersertifikat hingga 1 Oktober 2016 sebanyak 9,3 juta bidang atau baru 44 persen dan yang belum bersertifikat masih 12 juta bidang atau 56 persen.
"Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, ini yang akan kita selesaikan. Insya Allah paling lambat akhir tahun 2025 sehingga dengan demikian seperti instruksi bapak Presiden kita harapkan 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar dan bersertifikat," kata Sofyan Djalil.
Sedangkan untuk program 2016, kata Sofyan Djalil, untuk wilayah Jawa Tengah hingga saat ini telah bersertifikat sebanyak 109 ribu bidang dan masih tersisa 6 persen yang akan diselesaikan hingga akhir tahun. Ia juga mengungkapkan persyaratan sertifikat beban BPHTB telah diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen.
Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa ia telah mendapat dukungan dari kepala daerah dalam program proyek nasional ini sehingga bisa mempercepat penyelesaian sertifikasi ini. "Sekarang berbagai bupati dan walikota telah menghubungi BPN untuk menanyakan apa yang bisa kami dukung untuk percepatan sertifikat ini," ungkapnya.
Terkait penggunaan sertifikat sebagai modal usaha, Sofyan Djalil mengungkapkan data sampai saat ini ada Rp52 triliun masyarakat yang memanfaatkan modal dari sertifikat.
"Ini menciptakan ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat, kita harap semua dana itu nanti akan digunakan untuk tujuan yang produktif," harap Sofyan Djalil.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
