Menuju konten utama

Kumpulkan TNI-Polri, Kemenham Bahas Penerapan HAM di Papua

Kementerian HAM akan mengecek informasi tentang pengungsi internal di Papua yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa.

Kumpulkan TNI-Polri, Kemenham Bahas Penerapan HAM di Papua
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, saat konferensi usai pertemuan dengan pihak TNI-Polri membahas soal Papua, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). tirto.id/Auliya Umayna
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengumpulkan TNI dan Polri untuk membahas soal penghormatan terhadap HAM di Papua, termasuk membahas soal sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini.

"Agenda kami pada siang hingga sore hari ini, kami praktis rapat dua setengah jam. Agendanya khusus tentang Papua untuk memastikan sinergi antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan TNI dan Polri," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Selasa (7/7/2026).

Mugiyanto mengatakan Kementerian HAM akan melakukan pengecekan terhadap informasi banyaknya pengungsi internal di Papua yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa. Kata Mugiyanto, para warga Papua ini mengungsi dari wilayahnya lantaran tidak adanya rasa aman.

"Mereka di mana dan apakah benar 120 (ribu orang) nanti kami akan dapatkan dalam rapat koordinasi yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat bersama dengan kementerian/lembaga terkait," ujar Mugiyanto.

“Karena tidak ada rasa aman di tempat tinggal mereka, sehingga mereka mengungsi," tambah Mugiyanto.

Dia juga menyebut para pengungsi memiliki hak tempat tinggal dan harus mendapatkan rasa aman serta sejumlah kebutuhan dasar. Namun, meminta mereka untuk kembali ke tempat asalnya juga belum memungkinkan.

Oleh karena itu, Mugiyanto mengatakan pertemuan bersama TNI-Polri ini dilakukan agar HAM dapat digunakan dalam tidak kerja-kerja, termasuk di Papua.

Dia menyebut telah ada komitmen dari TNI-Polri untuk menerapkan HAM. Katanya, Menteri HAM Natalius Pigai juga menyebut bahwa TNI-Polri harus mengendalikan diri.

"Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri supaya TNI dan Polri mengendalikan diri ya," ucap Mugiyanto.

Kata Mugiyanto, penegakan hukum terhadap sejumlah kasus di Papua tengah dilakukan, termasuk soal penembakan di Intan Jaya sedang ditangani oleh TNI.

"Kemudian, kegiatan pemulihan keamanan, TNI bersama Polri sedang melakukan pembersihan agar aktivitas penerbangan di distrik di TKP tersebut bisa berjalan normal kembali. Itulah pemulihannya. Demikian juga, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Itu kegiatan pemulihan yang sudah kita lakukan," tutur Mugiyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Kababinkum dan HAM TNI, Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga hak dasar warga Papua.

Kata Farid, pelaksanaan tugas di Papua selalu dibekali dengan aturan hukum. Dia juga meminta agar warga Papua mendukung pelaksanaan tugas TNI di Papua.

"Dan kejadian-kejadian yang tadi disampaikan dalam rapat, adanya korban dari pilot Amerika, warga negara Amerika, ini terjadi beberapa kali. Memang sejak pesawat Susi Air, juga ada pesawat dari pilotnya warga negara Indonesia yang sebenarnya juga mendukung untuk kesejahteraan pembangunan ekonomi di Papua," kata Farid.

Kemudian, Astamaops Polri, Komjen Pol Fadil Imran, mengatakan bahwa fondasi pembangunan di Papua adalah keamanan. Polri, kata Fadil, telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal di Papua.

"Kami juga terbuka apabila dalam penegakan hukum ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami juga perbaiki," kata Fadil.

Baca juga artikel terkait PENEGAKAN HAM atau tulisan lainnya dari Auliya Umayna Andani

tirto.id - Flash News
Reporter: Auliya Umayna Andani
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fadrik Aziz Firdausi