tirto.id - Rapat Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta dibubarkan.
Direktur Wahli Yogyakarta Halik Sandera melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, mengatakan kantor mereka di kawasan Kotagede, Yogyakarta didatangi sekelompok orang pada Sabtu (18/4/2020) malam.
"Kantor WALHI Yogyakarta didatangi Ketua RT, beberapa orang dari Kelurahan Prenggan, Babinsa, dan Koramil Kecamatan Kotagede. Mereka meminta agar pertemuan yang dilakukan untuk dibubarkan karena bertentangan dengan Surat Edaran Wali Kota," tulis Halik.
Mereka beralasan pertemuan itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta
No: 440/820/SE/2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
Saat itu, kata Halik, ada sekitar sembilan orang di kantor WALHI yang melakukan rapat evaluasi pembagian pangan dan masker bagi masyarakat rentan. Pertemuan itu, kata dia, telah mematuhi protokol Covid-19 dengan melakukan jaga jarak, cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, masker dan dalam kondisi sehat.
Setelah berdiskusi dengan orang-orang yang mendatangi WALHI tersebut kemudian disepakati pertemuan hanya dilangsungkan sampai pukul 22.00 WIB.
"Pukul 20.55 WIB, satu orang yang mengaku dari Polsek [Kotagede] bersama enam orang dengan mobil Linmas dan sekitar 40-an orang tidak dikenal memaksa masuk ke dalam ruang pertemuan," jelas Halik.
Mereka, kata Halik, mengindahkan protokol soal menjaga jarak dan memaksa masuk ke lokasi pertemuan. Rombongan tersebut akhirnya memasuki halaman depan kantor WALHI.
"Dengan penuh intimidasi, mereka berteriak, memaki dan menantang peserta pertemuan untuk adu fisik," katanya.
Enam orang peserta pertemuan akhirnya memilih untuk meninggalkan kantor WALHI. Pilihan itu diambil kata Halik untuk mencegah insiden kekerasan.
Kronologi Versi Polisi
Kapolsek Kotagede Kompol Dwi Tavianto saat dihubungi Tirto, Selasa (21/4/2020) membantah bahwa polisi telah melakukan pembubaran paksa pertemuan di Kantor WALHI Sabtu malam itu.
"Polisi tidak berperan apa-apa. Masyarakat resah karena tiap malam [di kantor WALHI] menyelenggarakan kegiatan dengan mendatangkan orang dari Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman," kata Dwi.
Hal itu, kata dia, menjadi urusan warga. Saat itu warga yang diwakili oleh Ketua RT Setempat tidak setuju dengan pertemuan mendatangkan pihak luar dan tanpa izin.
"Kita memantau saja, warga yang meminta [bilang] tidak mau ada kegiatan ini itu. Ya sudah kami memantau saja. Yang datang polisi cuma satu. Jadi polisi tidak membubarkan dan polisi mendampingi warga saja," kata dia.
Intinya, kata dia, karena itu permasalahan warga maka kemudian pihaknya mempersilakan warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk di kemudian hari ketika menyelenggarakan kegiatan harus ada izin RT setempat. Terlebih saat situasi pandemi yang, kata dia, makin meresahkan ketika ada pertemuan-pertemuan tanpa izin.
"Minimal izin dulu lah ke RT atau RW," kata dia.
Wakil Wali Kota Yogya Heroe Purwadi juga menanggapi juga menanggapi hal itu. Ia menyebut telah menerima laporan dari tingkat RT hingga camat soal peristiwa itu.
"Malam itu Pak RT mendatangi kantor WALHI, karena warga gusar di kantor tersebut terjadi rapat di beberapa kali waktu," kata Heroe kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).
Padahal saat ini, kata dia, semua sedang berupaya membendung penyebaran virus Corona dengan mengurangi pertemuan pertemuan fisik dan mengalihkan secara virtual.
"Saya mengucapkan terima kasih WALHI berencana membuat gerakan solidaritas untuk membantu masyarakat terdampak. Tapi mari kita juga memberikan contoh ke masyarakat bagaimana kita semua menegakkan protokol Covid-19," kata Heroe.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri
