tirto.id - Kondisi kesehatan Jawaharlal Nehru mulai menurun pada awal 1960-an. Ia memulihkan diri selama berbulan-bulan di Kashmir. Nehru kembali ke rumahnya di New Delhi pada 26 Mei 1964. Malam harinya ia beristirahat pada pukul 23:30.
BBC On This Day mencatat pagi harinya, setelah kembali dari toilet, Nehru mengeluh sakit punggung. Saat sedang berkonsultasi dengan dokter, Nehru tiba-tiba pingsan. Ia tidak sadarkan diri hingga dinyatakan sudah tidak bernyawa.
Pada 27 Mei 1964, tepat hari ini 55 tahun lalu, Nehru dinyatakan meninggal dunia. Penyebabnya diyakini serangan jantung.
Jenazah Nehru kemudian dibungkus bendera nasional India agar publik bisa memberikan penghormatan terakhir. Pelayat banyak yang menyanyikan "Raghupati Raghava Rajaram", lagu renungan yang dipopulerkan Mahatma Gandhi.
Sehari setelahnya jenazah dikremasi di tepi sungai Yamuna. Prosesinya disaksikan sekitar 1,5 juta pelayat yang memenuhi jalanan Kota Delhi. Parlemen India mengumumkan berita kematiannya disertai sebait kalimat yang diucapkan saat mengumumkan kematian Gandhi: “cahaya telah padam”.
Sukarno-nya India
Respons masyarakat dan elite pemerintahan tidak bisa dikatakan berlebihan mengingat Nehru dipandang bak Sukarno-nya India.
Sejarah mencatat nasionalisme yang membara dalam diri Nehru turut diwariskan dari ayahnya, Motilal Nehru. Frank Moraes dalam biografi Jawaharlal Nehru (2008), misalnya, mendeskripsikan Motilal sebagai pengacara sekaligus aktivis gerakan kemerdekaan India yang pernah memimpin Kongres Nasional India.
Nehru mengikuti jejak perjuangan yang sama. Ia mengawalinya dengan menekuni ilmu hukum agar suatu hari bisa menjadi pengacara. Kecemerlangan dalam menjalani studi membawanya hingga Trinity College, Cambridge, Inggris.
Nehru muda kembali ke tanah air pada 1912. Tidak butuh waktu lama sampai ia dipandang sebagai figur nasionalis terkemuka.
Nehru memimpin faksi sayap kiri di Kongres Nasional India sepanjang 1920-an, lalu sukses menduduki kursi kepemimpinan kongres sebelum peralihan dekade.
Karier Nehru disokong oleh hubungan dekatnya dengan Mahatma Gandhi, yang tak lain adalah mentornya. Nehru dan Kongres mewakili perjuangan India sejak Kongres mendeklarasikan kemerdekaan penuh India dari Inggris pada 1929.
Kemerdekaan itu baru benar-benar terwujud 17 tahun setelahnya, atau pada 15 Agustus 1947. Nehru kemudian diangkat menjadi perdana menteri pertama.
Nehru dijuluki “arsiteknya India” oleh para sejarawan. Dasarnya bukan hanya karena ia melakukan reformasi sosial, ekonomi, dan politik selama menjabat sebagai perdana menteri, tapi juga lantaran Nehru sudah matang dalam hal visi ideologis.
Mengapa India Perlu Sekuler?
Sedari masa pra-kemerdekaan ia mengimajinasikan India sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama, berasosiasi, mengungkapkan pendapat, namun juga sejajar di depan hukum. Hak-hak ini akan diterima semua warga negara tanpa memandang kasta, warna kulit, keyakinan, atau latar belakang identitas lain.
Nehru mengambil kesimpulan visi itu bisa direalisasikan jika India merdeka menerapkan sekularisme. Dalam definisi yang paling sederhana, sekularisme berarti paham atau kepercayaan yang memisahkan agama dari urusan politik, negara, atau institusi publik.
Ahli politik dan sosiolog Bhikhu Parekh pernah menjabarkan visi sekularisme Nehru dalam analisis bertajuk "Nehru and the National Philosophy of India" yang diunggah di Jurnal Economic and Political Weekly (Januari 1991).
Bhikhu menjelaskan Nehru mendasarkan sikapnya pada kenyataan bahwa India terdiri dari masyarakat yang multikultur secara keyakinan dan masing-masing agama memiliki sejarah yang panjang. Model negara yang didasarkan pada agama mayoritas hanya akan menindas kelompok agama minoritas.
Tantangannya: mengartikan “sekularisme” itu sendiri pekerjaan yang tidak sederhana. Bhikhu menyatakan pandangan sekularisme ala Nehru masih kompleks dan agak kabur, terutama pembahasan tentang dunia spiritual, kaitannya dengan moralitas, hingga soal intervensi negara terhadap agama.
Bukan Berarti Anti-Agama
Yang jelas Nehru sangat kritis terhadap agama—termasuk Hindu, agama yang ia anut. Ia menyatakan agama di tangan yang keliru bisa mendorong ketidakpedulian, sikap takhayul, mengekang sains dan rasionalitas, hingga akhirnya menghambat kemajuan bidang sosial dan ekonomi.
Dalam taraf yang radikal, imbuh Bhikhu, Nehru menegaskan agama kerap menjadi sumber peperangan brutal karena melahirkan “keegoisan yang mendalam”. Alih-alih bersifat humanis, Nehru menilai praktik keagamaan yang seperti itu justru bersifat anti-humanis.
“Bagi Nehru negara harus sekuler dalam arti melampaui dan bersikap netral dengan agama. Negara adalah lembaga 'publik', agama sepenuhnya urusan 'pribadi'. Sekularisme dalam pengertian ini menjelaskan baik kebijakan yang ia ambil maupun sikap kesehariannya.”
Meski demikian Nehru tetap berhati-hati untuk tidak bersikap anti-agama. Arsip Kongres Nasional India mencatat salah satu penjelasan mengenai topik ini sebab Nehru melihat banyak orang yang memahami sikap sekulernya berarti menabuh genderang perang dengan kelompok agama.
“Kita bicara soal negara sekuler di India. Bahkan mungkin tidak ada padanan kata ‘sekuler’ dalam Bahasa Hindi. Beberapa orang berpikir [sekuler] artinya sesuatu yang berlawanan dengan agama. Itu tentu saja salah.
Artinya adalah negara menghormati semua agama secara setara dan memberikan kesempatan yang sama. Bahwa negara tidak membiarkan dirinya terikat pada satu keyakinan atau agama—yang artinya kemudian menjadi agama negara.”
India hingga hari ini tidak menetapkan agama resmi atau agama nasional. Nehru mencoba bermain dengan secantik mungkin. Misalnya ia mengecam partai berbasis agama, tapi tidak melarang keberadaan mereka. Ia juga menjaga jarak dari para pemimpin agama maupun kegiatan-kegiatannya.
"Sekularisme Selektif"
Sejumlah sejarawan hingga analis politik mengkritik konsep sekularisme Nehru sebagai sistem yang tidak jelas patokannya, sehingga praktiknya kerap menunjukkan inkonsistensi.
Konsekuensinya gampang terlihat di realitas, mengingat kultur masyarakat India sendiri tidak (atau belum) sesekuler yang Nehru imajinasikan. Meski ada reformasi sosial, politik dan ekonomi, masyarakat India tetap berpegang pada prinsip-prinsip komunitas agamanya (komunalisme).
Misalnya soal aturan pernikahan dan warisan, Nehru membolehkan kelompok muslim untuk menjalani prosedurnya sesuai aturan hukum syariah. Demikian pula di negara bagian Goa, ada sebuah aturan soal kekeluargaan yang tetap dipakai meski sumbernya adalah hukum Portugis lama.
Vaibhav Pudandare pernah menyinggung perkara ini di Times of India, lebih rincinya tentang UU Perkawinan Khusus pada 1954.
Fungsi UU itu adalah agar semua orang bisa menikah secara resmi di luar aturan komunitas agamanya. UU dikritik karena tidak dijalankan di Jammu dan Kashmir, negara bagian dengan penduduk mayoritas muslim.
Intinya, Nehru dituduh menjalankan “sekularisme selektif”. Meski tujuannya baik, yakni sikap pro pada minoritas, sikap tersebut membuatnya tidak disukai kelompok Hindu sayap kanan-konservatif dan kaum Hindu tradisionalis. Meraka merasa posisinya sebagai mayoritas justru terancam.
Nehru Menjiwainya, Indira Memformalisasikannya
Menariknya, meski Nehru seorang sekuler sejati, ia dan aktivis pro-kemerdekaan lain justru bersepakat untuk tidak mencantumkan kata “sekuler” dalam pembukaan konstitusi India. Adrija Roychowdury pernah mengulasnya dalam kolom sejarah di The Indian Express sebagai sesuatu yang ironis.
Saat itu, 15 November 1948, usia negara India baru satu tahun. Konstituante menggelar rapat kesekian. Anggota rata-rata setuju dengan prinsip sekuler yang akan dianut India merdeka. Tapi mereka belum bisa bersepakat: sekularisme seperti apa?
Nehru tampil menonjol dalam diskusi untuk menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya ia dan sejumlah anggota konstituen menyatakan untuk tidak perlu mencantumkan kata “sekuler” dalam pembukaan konstitusi.
Nehru menganggap pemisahan antara negara dan agama sebagai hal yang lebih penting untuk dijiwai dalam pembuatan kebijakan pemerintah maupun tindakan warganya. Dengan kata lain, tidak perlu diformalisasi dalam dasar negara, namun menjadi basis filosofinya. Di akhir rapat, konstituen lain setuju.
Kata “sekuler” baru dicantumkan ke dalam konstitusi pada 1976, ketika kursi perdana menteri diduduki anak Nehru, Indira Gandhi.
Kala itu India masih memasuki periode “The Emergency”—masa darurat yang ditetapkan Indira dan Presiden Fakhruddin Ali Ahmed untuk menstabilkan kondisi internal negara. Analis politik menyebutnya sebagai kebijakan Indira yang paling kontroversial sebab hampir seluruh elemen oposisi dibekuk pemerintah.
Di tengah melemahnya oposisi, Indira menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengamandemen konstitusi. Ada banyak perubahan menyangkut berkurangnya kekuatan Mahkamah Agung hingga bertambahnya kekuasaan pada perdana menteri.
Perubahan penting lain, yang disebut sebagai Amandemen ke-42, menyasar deskripsi India dari yang sebelumnya “republik demokratik berdaulat” menjadi “republik demokrasi sekuler sosialis yang berdaulat”.
Beberapa sejarawan menyebut amandemen tersebut sebagai “Konstitusinya Indira”. Cita-cita Nehru sejak saat itu tidak hanya berbentuk penjiwaan filosofis, tapi secara tegas dicantumkan dalam dasar negara.
Sayangnya, hingga dunia bergerak ke abad 21, India masih saja diguncang konflik antarkelompok agama, antarkasta, dan antarsekte. Korban meninggalnya banyak. Penyintas yang diguncang trauma tidak sedikit.
Beberapa ada yang menganggapnya sebagai kegagalan elite maupun warga dalam mempraktikkan visi bernegara ala Nehru. Beberapa menilainya sebagai ekses dari penerjemahan “sekularisme” itu sendiri—sebuah proses yang multitafsir sekaligus tidak pernah benar-benar mencapai status final.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
