tirto.id - Bandung lagi-lagi dihajar banjir. Tidak sebesar banjir pertama yang menyulap ruas Jalan Pasteur tak ubahnya kanal di Venesia, tapi banjir tetap saja banjir. Kemarin (9/10/2016), Bandung juga dilanda banjir. Dalam tiga pekan terakhir, tiga kali Bandung dilanda banjir. Tiga kali dalam tiga pekan, Bung!
Salah satu yang menarik adalah kemunculan tol air dalam percakapan publik. Sehari setelah banjir yang melanda Pasteur, Setiabudi dan Pagarsih (24/9), Walikota Ridwan Kamil berbicara tentang tol air. Di media sosial, seperti biasanya, Ridwan Kamil membagi foto kawasan Gedebage yang biasanya banjir justru saat itu tidak dilanda banjir. Ia hendak menceritakan kisah sukses tol air yang memang sudah dimulai pembangunannya di Gedebage dan berjanji akan memperbanyak tol air di kawasan yang lain.
Apa daya! Selang beberapa hari kemudian, Bandung dilanda banjir yang kedua. Sialnya, kala itu banjir melanda Gedebage, kawasan yang beberapa hari sebelumnya digadang-gadang sebagai proyek percontohan keberhasilan tol air. Ridwan Kamil berkilah bahwa tol air toh memang tidak bisa mengatasi limpahan air dalam skala luar biasa yang datang mendadak, sesuatu yang tak ia katakan sebelumnya. Lagi pula, kata Ridwan Kamil, setidaknya dengan tol air banjir di Gedebage lebih cepat dibikin surut.
Wilayah Gedebage memang menjadi kawasan langganan banjir. Jadi publik akan mafhum jika kawasan ini banjir. Namun kondisinya berbeda pada banjir kali ini. Selain membuat kemacetan yang panjang, kawasan ini menjadi prototipe penggunaan rekayasa tol air. Menariknya, setelah menggunakan tol air ini, Gedebage tetap saja banjir.
Tidak terserapnya air hujan karena kapasitas dan fungsi gorong-gorong yang buruk ditambah wilayah yang landai tanpa area resapan. Kawasan Gedebage sudah tidak memadai lagi sebagai tempat berkumpulnya air limpahan. Tol air menjadi sekedar memindahkan air di satu titik ke titik lainnya. Pertanyaan berikutnya: mengapa Gedebage?
Jika melihat hamparan luas lahan 800 hektar yang berada di kawasan Gedebage, di sana sudah sangat banyak perusahaan pengembang yang bekerja membangun berbagai proyek mercusuar seperti Bandung Teknopolis itu. Mungkin Bandung dan otoritasnya akan malu jika kompleks elit itu justru menjadi pintu masuknya Banjir, sehingga kosmetik teknopolis yang konon smart itu akan luntur terbawa arus air.
Terbawa ke arah mana? Tol air merupakan saluran yang menggunakan mesin pompa khusus untuk mendorong air agar mencapai ke saluran paling ujung. Air dalam tol itu akan berfungsi mengalirkan arus dari daerah atas ke ujung saluran. Salurannya pun berbeda dengan gorong-gorong biasa. Tol air akan mengalir tanpa hambatan, sehingga diperkirakan bisa mengatasi genangan.
Kita dapat menghamparkan peta kawasan dan mudah ditebak air mengalir ke wilayah lebih rendah di Bandung Selatan. Bukan kebetulan air akan menuju Baleendah dan berujung di Citarum melalui anak-anak sungainya. Wilayah Bandung Selatan seperti Baleendah dan Rancaekek secara geografis merupakan titik terendah daerah cekungan bandung yang sudah rutin mengalami banjir akibat meluapnya Citarum. Jika ditambah air yang berasal dari tol air ini, wilayah tersebut akan semakin tenggelam. Masalah tambahan akan muncul: Baleendah adalah langganan banjir, memang tega menjejali mereka dengan air dari Kota Bandung?
Tol air akhirnya menjadi aspasial dan mengabaikan konstruksi sosial dari warga yang dikirimi air akibat tol air tersebut. Hal-hal yang seharusnya tidak berkaitan menjadi berkaitan akibat kirim-mengirim air ini. Kabupaten Bandung tentu enggan menangguk masalah demi menyelamatkan kosmetik Bandung, bukan? Tuding menuding, akhirnya, akan muncul.
Disayangkan jika bencana banjir malah digunakan untuk memoles Bandung dengan kosmetik. Memamerkan solusi yang terkesan elegan dengan kemasan kreatif dan smart. Seakan-akan tol air akan menyelesaikan masalah banjir di setiap wilayah, padahal tiap kawasan punya persoalan yang secara teknis dan rincian berbeda. Penyelesaian banjir di Pasteur akan berbeda secara teknis dengan di Gedebage.
Merujuk Hyogo Framework for Action (HFA) yang diputuskan dalam Konferensi Pengurangan risiko Bencana Dunia di Kobe pada 2005, perencanaan guna lahan atau perencanaan tata ruang menjadi salah satu metode mengurangi risiko bencana. Di Bandung, perencanaan tata guna lahan banyak yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Inilah yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan-lahan resapan air akibat pembangunan infrastruktur yang berisiko.
Proyek infrastruktur berisiko ini bukan hanya fasilitas umum seperti trotoar, taman hingga Skywalk di Cihampelas, tapi juga fasilitas privat seperti apartemen dan hotel. Risiko tidak hanya fisik, tetapi juga sosial budaya.
Menurut RTRW Kota Bandung 2011-2031, lahan terbangun mencapai 73,5%. Meningkatnya proporsi lahan taman yang diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pendirian bangunan di sempadan sungai, berdampak terhadap semakin sempitnya daerah resapan. Namun otoritas Kota Bandung sangat agresif membangun taman dengan dalih meningkatkan persentase RTH kota Bandung hingga terkait indeks kebahagiaan, tetapi di sisi lain menggerus dengan cara menebang pohon-pohon untuk kepentingan trotoar cantik.
Pembangunan trotoar di beberapa ruas jalan tempat para turis mampir, memotret dan mengunggah di instagram sembari menambahinya dengan tagar #NuhunKangEmil, seperti Jalan Dago dan Jalan RE Martadina. Belum lagi pembangunan Skywalk sepanjang Cihampelas yang mengganggu ekosistem wilayah permukaan jalan. Perubahan lanskap Jalan Cihampelas akibat betonisasi Skywalk. Betonisasi ini berisiko terhadap daya cengkeram pohon-pohon besar yang berada di sepanjang Dago dan Cihampelas.
Ruas jalan di Bandung mencapai 1.140 km dengan rata-rata lebar trotoar 1.5 meter sehingga total luas trotoar sekitar 342 hektar. Bila dilakukan serba betonisasi, logikanya hilang juga permukaan resapan air kota Bandung seluas 342 Ha. Hal ini diperburuk rusaknya pohon-pohon yang akar-akarnya terganggu.
Tidak ada upaya signifikan untuk memperluas RTH atau daerah resapan air. Dengan luas kota mencapai 167.296.500m2, tetapi hanya memiliki RTH seluas 21.980.521,42 m2, maka sebenarnya Bandung hanya punya RTH seluas 13, 14% dari total wilayah.
Jika melihat jumlah penduduk Bandung, setiap orang hanya mendapatkan 8m2 ruang hijau. Sedikit lebih baik dari Istanbul yang mencapai 6,4 m2. Bandingkan dengan London yang memiliki tingkat kepadatan tinggi tapi ruang hijaunya mencapai 27 m2 per orang, Amsterdam 45,5 m2 per orang, bahkan Singapura yang 66 m2 per orang. Hal ini menunjukan komitmen kota dan otoritasnya untuk menyediakan RTH yang tinggi di tengah kepadatan penduduk.
Artinya kepadatan bukan masalah, hanya saja (politik) tata ruang yang mesti dibenahi untuk menyediakan daya dukung lingkungan yang beradab bagi warga. Namun belajar dari pengalaman, mengingat peta politik dan otoritas yang terus berganti, serta ego yang merasa ingin memiliki kegemilangan pada masa pemerintahannya sendiri, sangat tidak mungkin 30% RTH akan terpenuhi.
Skema tol air ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, bukan improvisasi reaksioner. Urusannya bukan hanya bikin atau bongkar, tetapi ada persoalan akuntabilitas, kelaikannya atau setidaknya membutuhkan second opinion. Jangan sampai anggaran yang sudah digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah karena terbukti hanya memindahkan lokasi banjir saja.
Terdapat pola kerja yang terintegrasi antara SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan) dan Master Plan Drainase Perkotaan terhadap Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan yang rawan genangan. Dari membangun saluran drainase primer, sekunder dan tersier, pembangunan kolam retensi serta bangunan pelengkap utama lainnya (pompa, saringan sampah, dsb). Nah, tol air ini masuknya ke dalam pembanguanan apa? Drainase yang mana?
Siklus bencana terkait banjir perkotaan akan terus melanda Bandung sepanjang pembangunan yang berisiko terus dikerjakan tanpa perimbangan dengan infrastruktur dasar yang memadai, salah satunya sistem drainase sebagai pengganti daerah resapan air. Pertanyaannya: bagaimana membangun reservoir di kota Bandung?
Jika ingin utopis, Bandung bisa belajar dari Tokyo yang merancang sistem meningkatkan pertahanan banjir dengan konsep The Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau G-Cans yang selesai pada 2009. Tapi jika mau, ikuti saja cara yang lebih sederhana yaitu mengikuti beberapa program yang sudah terencana dalam skala nasional, provinsi dan kota Bandung tanpa bersikap reaksioner dengan tol air yang ternyata tidak berfungsi dan malah menimbulkan permasalahan di lokasi lain.
Masalahnya, tol air itu sama sekali tidak termaktub dalam RPJMD, RTRW dan RDTR Kota Bandung, juga tak terintegrasi dengan program-program yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
