Kondisi Terkini Jayapura usai Demo Ricuh Tolak PSN dan Militer

tirto.id - Polda Papua memastikan situasi di Jayapura dalam kondisi aman dan kondusif. Meskipun, terjadi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, pagi tadi yang berujung massa dipukul mundur dengan gas air mata.

"Jayapura tidak ada (peningkatan eskalasi keamanan). Demo aja tadi biasalah, penyampaian pendapat di muka umum dan berlangsung tertib, diterima Ketua DPRD, para anggota juga tadi, aman," ucap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, saat dihubungi reporter Tirto, Senin (27/4/2026).

Dijelaskan Cahyo, penyampaian pendapat di muka umum tersebut diamankan oleh jajaran Polres Jayapura. Massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Papua dan Ketua Komnas HAM Papua untuk menyampaikan aspirasinya.

Cahyo memastikan tidak ada penambahan personel pengamanan di Jayapura maupun operasi khusus yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini. Namun, dia tidak memungkiri sempat adanya gesekan hingga pukul mundur massa aksi sempat dilakukan.

"Demo di Jayapura berlangsung tertib dan kondusif secara keseluruhan, meski sempat ada insiden lempar-melempar di pagi hari yang diatasi dengan water cannon dan gas air mata," ungkap Cahyo.

Untuk diketahui, demo di Jayapura dilakukan Lingkar Atas Abepura dengan jumlah massa sekitar 600 orang. Dalam penyampaian pendapat tersebut, massa mengutuk tindakan kekerasan aparat di Papua dan mendesak dihentikannya Proyek Strategis Nasional (PSN).

Massa juga menarik militer yang ada di provinsi tersebut dan meminta pemerintah harus selesaikan permasalahan di atas tanah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan bahwa masyarakat Papua selalu menjadi korban atas kekejaman aparat militer.

Dalam tuntutannya juga disampaikan untuk menghentikan pencurian kekayaan alam tanah Papua. Massa menyatakan bahwa yang terjadi di Jayapura Papua merupakan tindakan pelanggaran HAM oleh aparat militer.

Atas dasar itu, mereka mendesak aparat agar membuka ruang agar dapat membicarakan hal ini dengan baik dan benar. Terlebih, saat ini terdapat 107 ribu pengungsi tidak mendapatkan hak pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Aksi tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menuntut pemerintah pusat dan daerah mendengarkan keluhan masyarakat di sana dengan memberikan referendum bagi bangsa Papua. Menurut massa aksi, saat ini tanah Papua darurat militer dan KNPB akan lakukan aksi di seluruh tanah Papua.