tirto.id - Arcandra Tahar memang berjodoh dengan pemerintahan Joko Widodo. Setelah purna sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kabinet Kerja (2016-2019), kini ia dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara, mendampingi direktur utama Gigih Prakoso.
Arcandra resmi menjabat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020, Selasa (21/1/2020).
Gigih yakin Arcandra “bisa memberi masukan buat PGN” karena pengalamannya yang kaya di sektor energi.
Berhasil lulus kuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994, Arcandra meneruskan pendidikannya di Texas A&M University Ocean Engineering.
Di Negeri Paman Sam itulah pria kelahiran Padang 10 Oktober 1970 ini mengawali kariernya profesionalnya.
Ia pernah menjabat asisten peneliti di Offshore Technology Research Center selama empat tahun empat bulan (Mei 1997-Agustus 2001). Lembaga ini didirikan untuk meneliti teknik dasar dan mengembangkan sistem untuk pemulihan hidrokarbon di kedalaman 3.000 kaki atau lebih.
Pada Januari sampai Mei 2000, ia juga bekerja sebagai penasihat teknis di Noble Denton, Inc, perusahaan yang memberikan saran-saran bagi operator industri di seluruh dunia.
Selepas dari OTRC, Arcandra melanjutkan karier di Technip Offshore sebagai spesialis riset sampai Februari 2006.
Puncak karier profesionalnya barangkali menjadi presiden di perusahaan konsultan dan pengembangan teknologi pengeboran minyak lepas pantai offshore, Petroneering, yang bermarkas di Houston, Texas sejak Oktober 2013.
Arcandra rela meninggalkan jabatannya sebagai presiden perusahaan di AS hanya untuk menjadi seorang menteri di negaranya sendiri pada Juli 2016. Ia menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said.
Pada saat itulah ia langsung diterpa isu tak sedap, yang membuatnya tak bisa berlama-lama jadi pembantu presiden.
Jumat, 12 Agustus 2016, Jokowi menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut Arcandra bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Saat datang ke Indonesia, ia menggunakan paspor Amerika.
Jokowi saat itu dianggap kecolongan. Ia merespons dengan memberhentikan Arcandra pada Senin 15 Agustus 2016. Karier Arcandra sebagai menteri bahkan belum genap satu bulan.
Meski didepak dari kabinet, ternyata Jokowi masih butuh tenaga dan pengalaman dan isi otak Arcandra. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melantik Arcandra menjadi Wakil Menteri ESDM untuk mendampingi Menteri ESDM baru, Ignasius Jonan.
Duet keduanya terbilang moncer sampai Jokowi mengakhiri periode pertama pemerintahannya.
Pada periode kedua, nama Jonan hilang dari peredaran, begitu juga Arcandra.
Selama menjadi pejabat, Arcandra termasuk rajin melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjadi wakil menteri ESDM, ia telah menyelesaikan LHKPN sebanyak tiga kali: 2016, 2017, dan terakhir 2018. Total harta kekayaannya pada 2018 ialah Rp28.453.222.968.
Pada tahun terakhir itu Arcandra tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 447 kali 183 meter persegi di Texas, yang nilainya mencapai Rp3,5 miliar. Ia juga memiliki tanah dan bangunan di Depok, Agam, Bandung, dan Jakarta.
Selain itu, ia juga memiliki satu buah mobil Toyota Sienna Minibus tahun 2012 senilai Rp175 juta.
Sejajar dengan Ahok
Setelah lama tak terdengar kabarnya, rupanya Arcandra kembali mendapatkan kepercayaan sebagai Komut PT PGN. Ia akan bekerja di bawah kendali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Arcandra kini sejajar dengan orang-orang Jokowi lain yang juga mendapatkan kursi di perusahaan plat merah. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sudah dulu terpilih sebagai Komisaris Utama Pertamina, atau mantan komisioner KPK Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN.
Seperti dua orang itu, Arcandra juga optimis dia bisa melakukan sesuatu di jabatan barunya. Mengutip Antara, ia berharap perombakan ini potensi PGN bisa ditingkatkan, "baik dari sektor infrastruktur gas maupun dari sisi beberapa anak usaha."
Editor: Rio Apinino
