tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato menggunakan bahasa Mandarin dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Video Jokowi berpidato menggunakan bahasa Mandarin viral di media sosial X Twitter.
Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan AI kini mulai digunakan untuk membuat konten hoaks.
"Kami juga ingin mengingatkan, sudah mulai digunakannya AI dalam menciptakan hoaks. Kemarin teman-teman juga liat bahwa video Presiden, [berpidato pada] tahun 2015, dilakukan editing menggunakan AI," kata Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Semuel meminta pengguna media sosial serta masyarakat agar berhati-hati saat menonton video pejabat publik. Pasalnya, bisa jadi video itu diedit menggunakan AI oleh pihak-pihak tertentu.
Menurut Semuel, masyarakat jangan menelan mentah-mentah informasi dari video-video viral di media sosial. Masyarakat baiknya mencari sumber informasi dari sumber yang lebih kredibel. Misalnya, pemberitaan dari media-media nasional.
"Tidak mungkin berita-berita besar tidak diliput oleh media-media," ujar Semuel.
Sementara itu, Menkominfo Budi Arie melaporkan kementeriannya telah menurunkan paksa (take down) sebanyak 98 konten hoaks terkait pemilihan umum (pemilu) mulai 19 Januari 2022-26 Oktober 2023.
Budi menyebutkan hoaks yang diturunkan pada 2022 berjumlah 10 konten. Namun, hoaks yang diturunkan pada 2023 mencapai 88 konten.
"Sepanjang Januari (2022) sampai 26 Oktober 2023, itu ada 98 isu hoaks pemilu," kata Budi, Jumat.
Berdasarkan data Kominfo, terdapat satu konten hoaks pada Januari, Februari, dan April 2023. Kemudian, enam konten hoaks pada Maret serta lima kontek hoaks pada Mei 2023.
Lalu, sembilan konten hoaks pada Juni, 14 konten pada Juli, 18 konten pada Agustus, 13 konten pada September, dan 18 konten pada Oktober 2023.
Budi mencontohkan konten hoaks yang diturunkan adalah soal Prabowo Subianto gagal menjadi calon presiden (capres) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun. Kemudian, konten Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak Ganjar Pranowo sebagai capres juga turut diturunkan.
Budi menegaskan Kominfo akan menggencarkan patroli siber kontek hoaks terkait pemilu. Pasalnya, konten hoaks soal pemilu bisa jadi memecah bangsa Indonesia.
"Kominfo akan melakukan langkah-langkah strategis tentang bahayanya hoaks pemilu," kata Budi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Gilang Ramadhan
