Klaster COVID-19 Membayangi Sensus Penduduk 2020

Oleh: Riyan Setiawan - 4 September 2020
Dibaca Normal 2 menit
Sensus penduduk 2020 tetap digelar tatap muka meski tengah pandemi. Ahli mengingatkan ada potensi penyebaran Corona di sana.
tirto.id - Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) yang akun media sosialnya pernah diretas, Pandu Riono meminta sensus penduduk "dibubarkan saja". Alasannya sederhana: kegiatan tatap muka seperti itu berisiko jadi tempat penularan virus Corona.

"Rentan tertular kalau dipaksakan. Pemerintah jangan membuat kegiatan yang berisiko," kata dia kepada reporter Tirto, Selasa (1/9/2020). Potensi penularan semakin besar jika baik warga dan petugas sama-sama tidak menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, serta lokasi sensus berada di zona merah.

Sensus mulai dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara tatap muka pada Selasa 1 September lalu. Ini adalah kelanjutan dari sensus pada 15 Februari sampai 29 Mei lalu. Pada sensus yang pertama kali dilakukan secara online itu, masuk data dari 54,1 juta orang--19 persen dari total populasi.

Sensus tatap muka ini adalah lanjutan dari sensus online itu.

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani pun mengatakan penularan saat sensus dapat terjadi "melalui media apa saja", katanya kepada reporter Tirto, termasuk peralatan petugas: dari mulai pulpen hingga kuesioner.

Ada beberapa cara agar sensus tetap berjalan tanpa perlu tatap muka. Misalnya, BPS meminta data penduduk ke pejabat RT atau RW setempat. "Kalau mau lebih akurat, petugas RT/RW bisa memberikan formulir pertanyaan sensus. Nanti warga mengisi, setelah itu dikembalikan lagi ke petugas," katanya. "Cara-cara itu bisa meminimalisasi penyebaran virus."


Cara lain adalah melanjutkan sensus dengan daring. "Dilanjutkan saja sensus online yang sebelumnya," katanya.

Meski lebih aman, peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puguh Prasetyoputra mengingatkan sensus penduduk secara daring itu tidak efektif. Tingkat respons masyarakat akan rendah--tercermin dari sensus online yang hanya sukses mengumpulkan data 19 persen penduduk. Warga yang tinggal di daerah minim jaringan internet dan tidak menguasai teknologi juga kesulitan mengisi data diri.

Meminta data dari RT/RW saja juga tidak efektif dan berakibat pada berkurangnya akurasi dan validitas data.


Atas dasar itu semua, katanya kepada reporter Tirto, "pencacahan secara luring masih sangat diperlukan untuk memastikan seluruh penduduk tercatat."

Tegakkan Protokol

Laura Navika Yamani mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan BPS agar sensus tatap muka tak menjadi tempat penyebaran virus. Pertama, merekrut petugas secara hati-hati. Mereka harus memastikan petugas yang direkrut tidak tinggal di zona merah, melakukan tes untuk membuktikan terbebas dari virus Corona, dan dalam keadaan sehat saat turun ke lapangan.

"Kalau bisa petugas yang direkrut dari warga yang tinggal di wilayah yang ingin dilakukan sensus. Karena kan mereka yang mengetahui kondisi wilayah dan karakter warga," kata dia. Perekrutan warga lokal semakin penting jika sensus digelar di zona merah. "Protokol kesehatannya harus lebih ketat," katanya.


Kemudian, harus dipastikan bahwa petugas sensus dilengkapi dengan alat pelindung diri: dari mulai masker, face shield, sarung tangan, hingga melengkapi diri dengan hand sanitizer. Sebaliknya, petugas RT/RW juga harus menginformasikan kepada warganya agar menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika didata.

Apabila petugas kedapatan sedang dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya yang bersangkutan diberikan keringanan untuk libur. "Kalau sedang tidak enak badan, imunitas kita turun, rentan tertular. Kita tidak tau berapa banyak virus di situ," katanya. Mereka juga dipastikan harus mengunjungi warga yang keadaannya sehat saja terlebih dulu.

Lalu sebaiknya petugas mendata tanpa masuk ke dalam rumah. Usahakan pula pendataan tak memakan waktu lama.

Setelah sensus rampung, dia meminta agar BPS kembali melakukan tes rapid atau swab kepada petugas. "Kalau ada yang positif, bisa di-tracing siapa saja yang kontak erat," katanya.

Terkait saran-saran tersebut, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/9/2020), "BPS menjamin telah melakukan berbagai mitigasi risiko."

Ia mengatakan sebelum terjun memburu data, para petugas telah menjalani tes rapid. Ia juga bilang mereka telah diberikan fasilitas penunjang kesehatan seperti masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Ia juga mengatakan BPS telah mengimbau petugas menerapkan jaga jarak.


Dalam sensus penduduk tahun ini, BPS membagi Indonesia ke dalam tiga bagian. Perbedaannya terletak pada cara data diambil.

1. Zona 1 (Drop Off Pick Up/DOPU)

Ada 227 kabupaten/kota yang termasuk dalam zona ini. Di sini petugas akan membagikan kuesioner kepada masyarakat dan memintanya mengisi secara mandiri. Kuesioner yang telah diisi akan diambil petugas.

2. Zona 2 (Non DOPU)

Ada 246 kabupaten/kota yang termasuk dalam zona ini. Petugas hanya akan memeriksa data penduduk dan verifikasi lapangan tanpa wawancara detail. "Jadi tetap mendatangi rumah, tapi pertanyaannya sangat pendek sekali," jelasnya.

3. Zona 3 (Wawancara)

Zona 3 diterapkan di 41 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Di zona ini, petugas sensus akan tetap melakukan wawancara.

Dengan seluruh mekanisme ini, Suhariyanto mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir menerima petugas serta memberikan informasi yang benar.

Baca juga artikel terkait SENSUS PENDUDUK 2020 atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
DarkLight