Kisi-Kisi Materi Cerdas Cermat APBN 2024 dan Contoh Soalnya

tirto.id - Memahami kisi-kisi materi Cerdas Cermat APBN 2024 adalah langkah krusial bagi peserta yang ingin mempersiapkan diri secara efektif. Kisi-kisi materi ini memberikan gambaran komprehensif tentang topik-topik yang akan diujikan, sehingga peserta dapat fokus mempelajari materi yang relevan dan meningkatkan peluang untuk meraih hasil yang optimal.

Cerdas Cermat APBN 2024 digelar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Unicef, untuk peserta didik SMA/SMK/Sederajat di Indonesia.

Dinukil dari unggahan akun Instagram Kemdikbud, Cerdas Cermat APBN merupakan turnamen skala internasional untuk tingkatan SMA/MA/SMK/Sederajat serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Tujuan dari kompetisi adalah mengasah kemampuan peserta didik soal pengelolaan keuangan negara. Sekolah nantinya disuruh mengirim sebanyak lima tim, setiap kelompok tersebut diisi oleh tiga orang siswa.

Adapun pendaftaran dapat dilakukan oleh sekolah melalui situs resmi KLC 2 Kemenkeu, yakni https://klc2.kemenkeu.go.id/oa.

Jadwal Tes Cerdas Cermat APBN 2024

Pendaftaran lomba Cerdas Cermat APBN 2024 sudah dilaksanakan mulai Juni sampai 2 September kemarin. Sementara itu, terdapat jadwal pelaksanaan “Seleksi Online 1” digelar pada 7-8 September 2024.

Berikut ini jadwal tes Cerdas Cermat APBN 2024.

• Pendaftaran: Juni-2 September 2024
• Kelas APBN 1: 6 Agustus 2024
• Seleksi Online 1: 7-8 September 2024
• Seleksi Online 2: 14 September 2024
• Kelas APBN 2: 20 September 2024
• Semifinal Regional: 21-22 September 2024
• Kelas APBN 3: 30 September 2024
• Final Regional: 1 Oktober 2024
• Final Nasional: 8 Oktober 2024

*Jadwal sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan tergantung kebijakan penyelenggara kompetisinya.

Kisi-Kisi Materi Cerdas Cermat APBN 2024

Mengutip Modul Cerdas Cermat APBN 2024 bertajuk Mengupas Tuntas APBN Kita: Edisi Ketiga, kisi-kisi materinya terdiri dari 8 bab utama. Sementara rincian subbab masing-masing pembahasan dibagi sebagai berikut.

BAB 1: KEUANGAN NEGARA

1.1 Konsep Dasar Keuangan Negara

1.2 Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

1.3 Pendekatan Perumusan Keuangan Negara

1.4 Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

1.5 Hubungan Kelembagaan

1.6 Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara

1.7 Organisasi Kementerian Keuangan

BAB 2: KONSEP DASAR APBN

2.1 Definisi dan Fungsi APBN

2.2 Struktur APBN

2.2.1 Komponen Pendapatan Negara

2.2.2 Komponen Belanja Negara

2.2.3 Keseimbangan Primer

2.2.4 Surplus/Defisit Anggaran

2.2.5 Komponen Pembiayaan Anggaran

2.2.5.1. Pembiayaan yang berasal dari Utang

2.2.5.2. Pembiayaan Investasi

2.2.5.3. Pemberian Pinjaman

2.2.5.4. Kewajiban Penjaminan

2.2.5.5. Pembiayaan Lainnya

2.3 Format APBN

2.4 Tahun Anggaran dan Fiscal Rules

2.5 Klasifikasi Belanja Negara

2.5.1 Klasifikasi Belanja Negara menurut Organisasi

2.5.2 Klasifikasi Belanja Negara menurut Fungsi

2.5.3 Klasifikasi Belanja Negara menurut Jenis Belanja (Klasifikasi Ekonomi)

2.6 Bagan Akun Standar (Chart of Account)

2.7 Mandatory Spending

2.8 Peran dan Kewenangan DPR

2.9 Siklus APBN

2.9.1 Definisi Siklus APBN

2.9.2 Alur Proses Bisnis Penganggaran

2.9.3 Proses Teknokratis, Politis, dan Administratif

BAB 3: PENYUSUNAN APBN

3.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.1.1 Definisi, Asas, dan Dasar Hukum

3.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

3.1.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional

3.1.4 Dokumen Perencanaan

3.1.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

3.1.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

3.1.4.3 Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)

3.1.4.4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

3.1.4.5 Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L)3.2 Sistem Penganggaran

3.2.1 Penganggaran Terpadu

3.2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja

3.2.3 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

3.2.4 Dokumen Penganggaran

3.2.4.1 Pagu Indikatif

3.2.4.2 Pagu Anggaran K/L

3.2.4.3 Alokasi Anggaran K/L

3.2.4.4 RKA-K/L

3.2.4.5 DIPA

3.2.4.6 Perbedaan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran3.3 Tahap Perencanaan APBN

3.3.1 Penentuan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

3.3.2 Penyusunan Kapasitas Fiskal

3.3.2.1 Penyusunan Proyeksi ADEM, Parameter APBN, dan Sensitivitas ADEM

3.3.2.2 Penyusunan Proyeksi Pendapatan Negara dan Hibah

3.3.2.3 Penyusunan Proyeksi Belanja Negara

3.3.2.4 Penyusunan Proyeksi Pembiayaan Anggaran

3.3.2.5 Penyusunan Postur Rancangan APBN (RAPBN)

3.3.2.6 Penyampaian Ketersediaan Anggaran Kepada Bappenas

3.3.3 Reviu Angka Dasar (Baseline)

3.3.4 Penyusunan KAK dan RAB

3.3.5 Penyusunan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga

3.3.6 Forum Trilateral Meeting3.4 Tahap Penyusunan APBN

3.4.1 Pembicaraan Pendahuluan

3.4.2 Penyusunan APBN dan Nota Keuangan

3.4.3 Penetapan Pagu Anggaran

3.4.4 Penyusunan RKA-K/L

3.4.5 Penelitian RKA-K/L

3.4.6 Reviu RKA-K/L

3.4.7 Penelaahan RKA-K/L3.5 Tahap Pembahasan APBN

3.5.1 Pembahasan Rancangan APBN dan RUU APBN

3.5.2 Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran K/L

3.5.3 Penyesuaian RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga3.6 Tahap Penetapan APBN

3.6.1. Penelaahan RKA-K/L (dalam konteks alokasi anggaran K/L)

3.6.2. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN

3.6.3. Penyusunan dan Pencetakan DIPA

3.7 Revisi Anggaran

BAB 4: PELAKSANAAN APBN

4.1 Prinsip dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

4.2 Prinsip dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja

4.3 Pejabat dalam Pelaksanaan Anggaran

4.4 Pelaksanaan Pendapatan

4.4.1 Penerimaan Perpajakan

4.4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4.4.3 Penerimaan Hibah4.5 Pelaksanaan Belanja

4.5.1 Pengalokasian Dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker

4.5.2 Komitmen (Commitment)

4.5.3 Pengadaan (Acquisition)

4.5.4 Pengujian (Verification)

4.5.5 Pembayaran (Payment)

4.5.6 Audit/Pengendalian (Controlling)

BAB 5: EVALUASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN

5.1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja

5.1.1 Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran

5.1.2.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi Anggaran

5.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Anggaran

5.1.2.3 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Anggaran

5.1.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran

5.1.3 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

5.1.3.1 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

5.1.3.2 Reviu Belanja (Spending Review)

5.1.3.3 Telaah Makro Belanja Pemerintah

5.1.4 Laporan Kinerja

5.1.5 Reward and Punishment

5.1.5.1 Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Kinerja K/L

5.1.5.2 Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Kinerja Pemda5.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah

5.2.1 Konsep Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah

5.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

5.2.3 Lini Masa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

5.3 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

5.3.1 Konsep Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

5.3.2 Lini Masa Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

BAB 6: BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

6.1 Konsep Dasar Barang Milik Negara

6.1.1 Dasar Hukum dan Pengertian BMN

6.1.2 Wewenang dan Tanggung jawab Pengelolaan BMN

6.1.3 Jenis-Jenis BMN

6.1.4 Asas Pengelolaan BMN6.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara6.3 Konsep Dasar Badan Layanan Umum

6.3.1 Pengertian dan Asas Badan Layanan Umum

6.3.2 Syarat Badan Layanan Umum

6.3.3 Jenis Badan Layanan Umum

6.4 Tarif Layanan Badan Layanan Umum

BAB 7: HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

7.1 Konsep Dasar dan Ruang Lingkup

7.2 Pajak Daerah dan Retribusi

7.3 Transfer ke Daerah

7.4 Pembiayaan Utang dan Sinergi Pendanaan

7.5 Pengelolaan Belanja Daerah

7.6 Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

BAB 8: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBN

Contoh Soal APBN dan Jawabannya

Berikut ini beberapa contoh soal APBN beserta jawabannya masing-masing.

1. Pada penyusunan APBN, pemerintah menetapkan belanja negara lebih sedikit daripada penerimaan negara. Dengan demikian, penyusunan APBN tersebut menerapkan kebijakan anggaran....

a. Defisit

b. Surplus

c. Berimbang

d. Defisit dinamis

e. Seimbang dinamis

Jawaban: b

2. Alat ukur yang paling tepat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara disebut …

a. Pemungutan pajak

b. Pendapatan perseorangan

c. Pendapatan per kapita

d. Kebijakan anggaran

e. APBN dan APBD

Jawaban: c

3. APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu…

a. Alokasi

b. Distribusi

c. Realokasi

d. stabilisasi

e. standardisasi

Jawaban: d

4. Retribusi termasuk ke dalam jenis…

a. Pajak langsung

b. Iuran

c. Sumbangan

d. Hibah

e. Pungutan resmi

Jawaban: e

5. Komponen berikut yang termasuk sumber-sumber penerimaan negara adalah…

a. Retribusi dan cukai

b. DAU dan laba BUMN

c. DAK dan pendapatan migas

d. DAK dan pajak kendaraan bermotor

e. Pajak pertambahan nilai dan bea masuk

Jawaban: c

6. Pendapatan daerah meliputi sumber-sumber berikut ini, kecuali…

a. Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak dari retribusi daerah

b. Penerimaan sumber daya alam

c. Hasil perusahaan milik daerah

d. Dana perimbangan

e. Pinjaman daerah

Jawaban: e

7. Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain…

a. Dana perimbangan

b. Dana alokasi khusus

c. Dana bagi hasil

d. Subsidi

e. Dana alokasi umum

Jawaban: d

8. Tujuan penyusunan APBN adalah ...

a. Memperbesar pendapatan dan pengeluaran negara dengan sebaik-baiknya

b. Agar uang yang diterima negara dan bersumber dari pajak dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan

c. Agar penggunaan uang negara dapat digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat

d. Agar penggunaan uang negara yang berasal dari tabungan dapat digunakan sebaik mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku

e. Mengatur sedemikian rupa sehingga penggajian dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah lebih bermanfaat

Jawaban: c

9. Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja, yaitu:

1) Belanja barang

2) Cicilan utang

3) Pembelian kendaraan dinas

4) Bantuan proyek

5) Subsidi daerah otonom

Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu…

a. 1,2 dan 3

b. 1,3 dan 4

c. 2,3 dan 4

d. 1,2 dan 5

e. 3,4 dan 5

Jawaban: d

10. Yang bukan merupakan asas penyusunan APBN adalah ...

a. Penghematan

b. Peningkatan efisiensi

c. Pemasukan berdasar pengeluaran

d. Manajemen prioritas pembangunan

e. Kemandirian

Jawaban: c

11. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang defisit ada kebaikannya, yaitu dapat ...

a. Memfungsikan uang menganggur

b. Memperluas kesempatan kerja

c. Menghemat pengeluaran negara

d. Membiayai proyek-proyek yang beresiko tinggi

e. Menekan laju inflasi

Jawaban: c

13. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN:

1. minyak bumi dan gas alam

2. pajak ekspor

3. subsidi daerah otonom

4. pajak penghasilan

5. gaji pegawai

6. bunga dan cicilan utang

Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ...

a. 1, 2, 5

b. 1, 3, 4

c. 1, 2, 4

d. 2, 4, 6

e. 2, 5, 6

Jawaban: c

14. Pada APBN, pajak yang diterima dapat disalurkan pada berbagai proyek pembangunan. APBN

dalam hal ini menjalankan fungsi ...

a. Distribusi

b. Stabilisasi

c. Relokasi

d. Pengembangan

e. alokasi

Jawaban: e

15. Bukan merupakan dampak APBN dalam kegiatan ekonomi ...

a. Berpengaruh negatif terhadap APBD

b. Memperbaiki kestabilan ekonomi

c. Menimbulkan investasi masyarakat

d. Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

e. Berperan meningkatkan kegiatan produksi

Jawaban: a