Kisah Soejono, Seorang Katolik-Jawa, yang Menyelamatkan RI

Oleh: Petrik Matanasi - 15 Juni 2017
Dibaca Normal 2 menit
Para penggiat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia harus bergerilya pada 1949 dan sempat merasakan sepertiga bulan puasa. Bergerak dalam situasi genting menyelamatkan kedudukan RI di Yogyakarta.
tirto.id - Akhir tahun 1948, Soejono dikirim Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Sumatera. Ia mengemban tugas membangun lapangan udara di salah satu kota di pulau itu.

“Dia tak sempat melakukan pekerjaan itu karena (militer) Belanda telah melancarkan Aksi Militer Kedua (19 Desember 1948),” tulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam (2004).

Selain Soejono, Syafruddin Prawiranegara berkunjung ke sana. “Sejak November 1948, Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran RI telah berada di Bukittinggi untuk meninjau Sumatera,” tulis Sutan Muhammad Rasjid dalam Di sekitar PDRI: Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1982). Bersama pejabat-pejabat Republiken lain, dibentuklah PDRI pada 22 Desember 1948.

Soejono adalah anggota Angkatan Udara dengan pangkat paling tinggi di antara mereka. Di masa kolonial, menurut Rosihan Anwar, Soejono adalah Letnan KNIL dan pernah belajar di sekolah terbang Belanda di Kalijati. Ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) PDRI pada saat KSAU RI di Yogyakarta, Surjadi Surjadarma, juga ditawan Belanda. Pangkat Soejono saat itu naik jadi komodor dari Opsir Udara II.

Angkatan Udara PDRI pimpinan Soejono tak punya pesawat terbang. Pesawat mereka hanyalah pemancar radio, yang sangat penting bagi PDRI.

“Jasa besar Soejono ialah membangun jaringan sender radio (pengirim pesan) sebanyak enam buah di Sumatera sehingga PDRI bisa berkomunikasi ke Jawa dan luar negeri,” tulis Rosihan Anwar.

Sutan Muhammad Rasjid dalam autobiografinya pun mengakui: “Anggota-anggota AURI (di bawah pimpinan Soejono) yang sudah terlatih, sangat besar jasanya dalam memelihara sender-sender tersebut. Walaupun di dalam keadaan sangat sulit, mereka masih dapat menyelamatkannya."

Soejono bersama pasukannya menyabotase jembatan antara Payakumbuh dan Koto-Tinggi, untuk menghambat gerak maju tentara Belanda.

Dalam gerilya, banyak hambatan termasuk menyalakan radio pemancar. Untuk itu mereka butuh generator listrik, dengan bahan bakar minyak. Menurut Mustika Zed dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1997), ketika bensin tak ada, minyak tanah yang berkaleng-kaleng dari Muara Tebo, Jambi, digotong Soejono dan 40 anak buahnya.

Selama berbulan-bulan sejak Desember 1948, Soejono dan Republiken PDRI lain bergerilya di hutan. Bulan puasa Ramadan pertama tahun itu jatuh pada 27 Juni 1949, atau sekitar dua minggu sebelum PDRI dibubarkan. Di daerah Minangkabau dan Jambi, tempat pasukan Soejono bergerak, adalah mayoritas muslim.

Soejono, perwira muda ini, ikut pula berpuasa, seperti kebanyakan anak buahnya. Ia seorang Katolik-Jawa dengan nama baptis Hubertus. Seperti ditulis M. Rasjid, "Soejono ... solider (dengan) turut menjalankan ibadah puasa sekaligus merupakan doa panjang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Agar perjuangan Bangsa Indonesia diridai dan sukses."

Baca laporan khusus kami mengenai Agresi Militer II: Apa Jadinya Republik Tanpa PDRI?

infografik hl peperangan di bulan puasa akhir pemerintahan darur


Awal puasa itu adalah masa-masa terakhir eksistensi PDRI. Ini menyusul kesepakatan Roem-Roijen pada 7 Mei 1949 mengenai gencatan senjata dan perdamaian untuk sementara waktu. Kawat pun datang ke PDRI dari pemerintah Republik yang pejabat-pejabatnya telah dibebaskan.

“Tanggal 4 Juli 1949, utusan Republik yang terdiri dari M. Natsir, Leimena, dr. Halim datang ke Bukittinggi, terus dibawa ke Dengung-Dengung sesudah ada gencatan senjata lokal. Tanggal 6 Juli 1949 diadakan perundingan di Padang Jepang (sebelah utara Payakumbuh),” tulis Rasjid.

Dr. Halim membujuk para pimpinan PDRI untuk berkonsolidasi dengan pemerintah Republik yang sudah aktif lagi di Yogyakarta. “Tidak tahu apa yang akan terjadi, kalau Sjafruddin dan kawan-kawan tidak bersedia datang ke Yogyakarta,” ujar Halim.

Rupanya, PDRI kecewa dengan isi perjanjian Roem-Roijen yang hanya membuat Belanda angkat kaki dari Yogyakarta, tapi tidak seluruh Jawa dan Sumatera. Presiden Sukarno ingin keterangan langsung dari pejabat PDRI. Maka utusan PDRI dikirim. Para pejabat PDRI ini akhirnya berangkat ke Yogyakarta.

Menurut Ajip Rosidi dalam Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah (1986), Sjafruddin berangkat dari Bukitinggi pada Sabtu, 9 Juni 1910. Petang harinya ia tiba di Bandara Kemayoran. Esok paginya, ia terbang ke Yogyakarta, yang disambut Wakil Presiden Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono.

Tiga hari kemudian, jelang sahur 13 Juli 1949, kabinet Republik bersidang lagi. Hari itu bertepatan dengan Nuzulul Quran. Wakil Presiden dan Perdana Menteri Mohammad Hatta memimpin sidang. Para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta juga hadir di sana.

“Sidang tersebut dimulai pukul 08.00 malam dan ditutup pukul 0.50 tengah malam. Dalam sidang itu, Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Republik Indonesia Sukarno setelah terlebih dahulu menyampaikan laporan tentang apa yang dilakukan PDRI,” tulis Ajip.

_________


Keterangan foto: Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim. Foto/Repro

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Humaniora)

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
DarkLight