tirto.id - Kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah dianggap menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar selama awal 2018. Massa aksi dikabarkan meneriakkan “Bukan Gaza, Bukan Suriah, Bukan Lebanon”, sebagai sebuah bentuk protes atas prioritas kebijakan pemerintah untuk terus melibatkan diri dalam ketegangan di ketiga wilayah tersebut.
Kebijakan luar negeri Iran merupakan produk pelbagai kepentingan antar-elemen yang kadang bersaing: kepentingan nasional, persepsi para pemimpin bahwa Iran terancam, serta interaksi rezim dengan pelbagai faksi dan konstituen, menurut Kenneth Katzman dalam “Iran’s Foreign and Defense Policies” (2017).
Iran sebetulnya telah mendapatkan momentum untuk mengembangkan pengaruh di kawasan Timur Tengah sejak dua atau tiga dekade silam. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991, serta dua musuh utama Iran—Taliban (2001) dan Saddam Husein (2002)—akibat invasi AS, disebut-sebut sebagai runtuhnya benteng kekuasaan Sunni yang potensial memperkuat pengaruh Iran secara strategis di Timur Tengah.
Fenomena 'Arab Spring' juga menjadi katalis bagi Iran untuk semakin memperluas pengaruh. Iran, Suriah, dan Lebanon menilai Keterlibatan Barat dalam konflik Suriah serta munculnya ISIS sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Garda Revolusi Iran lantas menjustifikasi keterlibatannya di Suriah sebagai upaya bertahan dengan mengatakan, "Jika kami tidak melawan mereka (ISIS dan sejumlah kelompok pemberontak) di Damaskus, maka kami akan melawan mereka di jalanan Teheran."
Pada saat bersamaan, ketidakstabilan sejumlah negara Arab akibat gerakan prodemokrasi menjadikan Iran pemain yang dominan di kawasan.
Namun, terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden Iran pada 2013, meskipun berasal dari kelompok reformis-moderat, bisa dikatakan adalah pintu sesungguhnya untuk Iran mencapai hegemoni di kawasan.
Dalam kampanyenya, Rouhani berjanji untuk menjadikan Iran lebih diterima dunia internasional. Salah satunya mencapai kesepahaman nuklir dengan Amerika Serikat. Ia menilai kesepahaman ini akan mendorong pencabutan sanksi ekonomi Barat terhadap Teheran sehingga terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf perekonomian negara para mullah itu—sebuah ideal yang gagal diwujudkan oleh Muhammad al-Khatami yang juga dari kalangan moderat saat menjabat presiden (1997-2005).
Kesepakatan Nuklirdan Kebangkitan Iran di Kawasan
Kesepakatan Nuklir(Nuclear Agreement)akhirnya diteken oleh Iran dan lima negara (AS, Perancis, Cina, Rusia, Jerman, dan Uni Eropa) melalui Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA) pada Juli 2015. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menciptakan "program nuklir Iran yang aman." Sebagai timbal balik, seluruh sanksi dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara dunia kepada Iran akan dicabut. Sanksi AS sejak Revolusi Iran (1979) juga akan dicabut.
Reza Simbar, dalam “Iran and the US: Engagement or confrontation” (2006), mencatat AS menjatuhkan sanksi pertama berupa larangan bagi warga negaranya untuk bepergian ke Iran. Pada tahun itu juga 52 staf kedubes AS di Teheran disandera oleh para mahasiswa pendukung revolusi dan baru bebas pada 1981.
Pada 1987, Pemerintahan Reagan yang naik usai penyanderaan staf kedubes menjatuhkan sanksi larangan impor barang dari Iran pada 1987. Pada 1995, Presiden Bill Clinton mengeluarkan Executive Order 12957 yang melarang warga AS menanamkan modal di sektor energi di Iran.
Iran juga diminta menyetop bantuan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina dan Lebanon seperti Hamas dan Hizbullah. Agar sanksi-sanksi itu dicabut, AS memberi syarat agar Iran berhenti menentang proses perdamaian Israel-Palestina, dan menunda apa yang mereka sebut proyek “Senjata Pemusnah Massal”.
Seluruh sanksi ini akhirnya dicabut setelah Kesepakatan Nuklir 2015.
Dalam artikel “Iran’s geopolitics in Eurasia after the nuclear deal” (2017), Noemi M. Rocca, peneliti pada International Politics and Conflict Resolution dari Universitas Coimbra, Portugal, menyebut bahwa kesepakatan nuklir itu benar-benar menjadi titik balik bagi posisi Iran dalam geopolitik Timur Tengah. Sebab, setelah perjanjian ini diteken, sejumlah negara mengikuti langkah AS mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran.
Uni Eropa, yang sebelumnya malu-malu melakukan kerja sama ekonomi dengan Iran, akhirnya secara terbuka meneken kontrak perdagangan dengan Teheran, khususnya dalam bidang migas. Pada akhir 2015, tiga perusahaan minyak dunia, Repsol, Total, dan Shell menyepakati kerja sama dagang bernilai jutaan dolar.
Pada awal 2016, Jepang resmi mencabut embargo ekonomi ke Iran yang berpeluang memperbarui perjanjian dagang kedua negara, khususnya di bidang migas. Pencabutan embargo ini juga berpeluang mencairkan aset Iran senilai puluhan miliar dolar AS.
Menurut data Bank Dunia, pada 2016 Iran mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 13,4 persen alias 12,1 persen lebih tinggi dari tahun 2015. Sumbangan terbesar dari pertumbuhan ekonomi ini bersumber dari sektor industri (25%), terutama pada sektor migas yang mengalami peningkatan produksi sebanyak 62 persen.
Sementara sektor industri non-migas hanya menyumbang 3,3 persen pada GDP Iran—dan itu sudah masuk hitungan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Iran pun berubah menjadi negara eksportir minyak terbesar nomor dua di kawasan Timur Tengah.
Iran jadi kekuatan baru di kawasan. Antara 2013 sampai 2016, Teheran mengucurkan bantuan kepada pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah sebesar 4,6 juta dolar AS dalam bentuk minyak dan barang. Jumlah ini belum termasuk gaji 300 dolar AS per bulan untuk lebih dari 50.000 milisi pro-Assad.
Iran juga menerjunkan serdadu ke Suriah dalam jumlah besar, terutama pasukan elite Garda Revolusi Iran.
Ali Alfoneh, peneliti senior di Atlantic Council, dalam “Iran's Revolutionary Guards Transform into an Expeditionary Force”, mencatat bahwa Iran mengerahkan 2.000-5.000 unit Quds, divisi khusus tentara ekspedisi dalam Garda Revolusi. Menurut Alfoneh, ada banyak personel Garda Revolusi yang terlibat konflik Suriah menunjukkan transformasi pasukan ini dari sebuah unit militer untuk mengawal Revolusi Iran menjadi unit ekspedisi yang bisa beroperasi jauh dari tanah air.
Hasrat memperluas pengaruh Iran di kawasan semakin terlihat ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, pada Juli 2016 menyertakan program pengembangan rudal balistik dalam rencana pertumbuhan Iran 2016-2021. Rencana ini kemudian disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Iran pada Januari 2017 dengan menambahkan dana militer 5 persen dari keseluruhan APBN Iran.
Donald Trump, saat itu baru terpilih sebagai presiden AS, merespons secara dingin. Ia menyatakan akan menganulir kesepakatan nuklir dan memberikan sanksi pada Iran. Warna permusuhan kembali tampak saat Trump menyebut kesepakatan nuklir sebagai “kesepakatan terburuk yang pernah dirundingkan” dan menganggap pengembangan rudal Iran sebagai ancaman, tak hanya bagi Israel melainkan bagi Eropa dan AS.
Pada Juni 2017, untuk kali pertama, Iran meluncurkan rudal balistik yang akhirnya menghantam markas ISIS di Suriah. Dalam keterangan resminya yang dilansir Guardian, Garda Revolusi menyatakan rudal tersebut diluncurkan dari markas militer di wilayah barat Iran ke pusat komando dan logistik teroris di Deir ez-Zour, sebuah wilayah di Suriah Timur. Serangan ini merupakan balasan atas dua bom bunuh diri di kantor parlemen Iran dan makam suci Imam Khomeini. Inilah rudal pertama yang diluncurkan dalam teritori Iran ke Suriah.
Pada Agustus 2017, parlemen Iran kembali menyetujui penambahan dana militer sebesar 800 juta dolar AS dengan rincian: 260 juta dolar AS untuk program rudal balistik, 300 juta dolar AS untuk Pasukan Quds, dan sisanya untuk kepentingan intelijen dan kepentingan militer lain.
Penambahan anggaran ini diklaim bertujuan menghalau dominasi Amerika Serikat dan Arab Saudi di Timur Tengah setelah Donald Trump terus mengancam akan membatalkan Kesepakatan Nuklir dan kembali menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.
Tiga Blok Sesudah Kesepakatan Nuklir
Kesepakatan Nuklir 2015 melahirkan tiga blok politik di Timur Tengah.
Pertama, blok pro-Arab atau anti-Iran. Ini terdiri negara-negara Teluk seperti Turki, Yordania, dan Qatar, yang menganggap keterbukaan Iran sebagai ancaman bagi hegemoni mereka di Timur Tengah. Poros yang dalam konflik Suriah mendukung milisi anti-Assad ini menuduh Iran membekingi "kelompok teroris": Hizbullah dan pemerintahan Assad.
Alasan Turki mengambil sikap anti-Iran lebih didasari faktor ekonomi. Pencabutan embargo ekonomi oleh AS dan negara-negara lain kepada Iran, memungkinkan Teheran merestorasi rute perdagangan jalur sutra masa lalu melalui Teluk Hormuz. Selama Iran-AS bersitegang, Turki memainkan peran sebagai jalur perdagangan alternatif, sehingga normalisasi hubungan Teheran-Washington dinilai bakal mengancam kepentingan ekonomi Ankara. Terlebih lagi muncul kesepakatan dagang antara Teheran dan tiga perusahaan minyak dunia, yang salah satunya berwujud pembangunan infrastruktur pipa migas.
Blok kedua, poros pro-Iran terdiri Lebanon dan Suriah. Blok ini menilai keterbukaan Iran akan memperbesar kemungkinan negeri para mullah itu menggeser pengaruh Arab Saudi dan Israel di kawasan Timur Tengah. Negeri-negeri dalam blok ini terus mempromosikan Iran sebagai aktor pembawa kebangkitan Timur Tengah dan Islam secara global, tanpa pengaruh Israel dan AS.
Blok ketiga diisi negara oportunis seperti Mesir.
Mesir, dalam catatan Hussein Kalout, merupakan negara yang di satu sisi menolak kesepakatan nuklirkarena eratnya hubungan ekonomi dengan Arab Saudi. Ekonomi Saudi sendiri diperkirakan terancam bila sanksi ekonomi Iran dicabut.
Di sisi lain, Mesir, yang sejak era Anwar Sadat, Hosni Mubarak, hingga Mohammad Morsi menolak tunduk pada negara lain (termasuk Saudi) dalam proses-proses pembuatan kebijakan luar negerinya, berambisi memegang kepemimpinan di kawasan Arab. Hal ini pula yang menyebabkan Kairo secara bertahap "mendukung penyelesaian perang Suriah," termasuk, mengutip Kalout, "mengakui rezim (Assad) di Suriah" yang pro-Iran.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Windu Jusuf
